Fanatisme Agama Dijadikan Komoditas Politik

Fanatisme Agama Dijadikan Komoditas Politik
Penulis : Aditya Revianur | Jumat, 28 Desember 2012 | 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat menilai fanatisme agama kerap dijadikan komoditas politik. Sebab, menurut catatannya, kasus kekerasan berlatar agama seringkali berawal dari kampanye pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikannya menanggapi hasil laporan akhir tahun The Wahid Institute. Lembaga tersebut mencatat ada 274 kasus intoleransi pada 2012. "Kepala daerah juga memanfaatkan fanatisme agama untuk mencari simpati masyarakat. Akibatnya, setelah ia terpilih, muncul peraturan daerah yang isinya mendiskriminasi kelompok minoritas agama," ujar Rahmat di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Rahmat menenggarai, penerbitan peraturan daerah (perda) diskriminatif menjadi faktor intoleransi di daerah makin tinggi. Menurutnya, perda diskriminatif dapat menjadi pemangsa kebebasan beragama warga negara. Misalnya, lanjutnya, paksaan memakai jilbab atas penganut kepercayaan tertentu.

"Selain itu, ada pula perda yang memaksa kepercayaan tertentu mengikuti kepercayaan mayoritas," tandasnya.

Penegak Hukum Tidak Tegas

Rahmat mengungkap, menguatnya intoleransi juga terjadi karena aparat penegak hukum tidak tegas. Hal itu, tambahnya, tercermin pada lambannya penyelesaian kasus intoleransi. "Polisi yang tidak tegas juga menyebabkan menguatnya intoleransi agama," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Kontras Usman Hamid mengatakan, absennya penegakan hukum yang tuntas mengakibatkan intoleransi semakin mewabah. Negara, menurutnya, seakan memberikan dalih untuk melanggengkan tindak intoleransi.

"Atas segala pembiaran intoleransi, negara harus bertanggung jawab pada dampak yang diakibatkan," tegasnya.

Editor :Hindra


Andaikan makin banyak rakyat Indonesia yang memiliki pemahaman seperti mereka ini, tentu Indonesia sudah jauh lebih maju dibanding sekarang ini. Yang masih tetap saja cakar cakaran atas nama agama.

Dari satu sisi, saya sangat sependapat dengan Imdadun Rahmat ini, yaitu dari sisi penyebab meningkatnya kadar intoleransi. Tapi dari sisi lain, yaitu penggunaan isu agama sebagai pendulang suara, menurut saya tidak terlalu salah mengingat politik menghalalkan segala cara. Tujuan politik adalah kekuasaan duniawi, maka penggiat politik akan menggunakan seluruh apa yang bisa dijadikan alat, termasuk isu keagamaan.

Kalau sudah demikian, lalu, apa yang seharusnya diperbuat? Menurut saya, meningkatkan mutu pendidikan. Sekali lagi, meningkatkan mutu pendidikan. Dengan meningkatnya mutu pendidikan, akan memperkecil jumlah orang yang mau ngikut mulu' tanpa mengerti apa yang diikuti.

Dengan meningkatnya mutu pendidikan, masyarakat akan semakin kritis, dalam arti semakin menyadari sepenuhnya sikap dan tindakannya. Maka, meski seorang politikus berkata bagaimana, orang yang mempunyai pendidikan bagus akan bertimbang dengan akal sehatnya, maka masyarakat akan memilih sesuai nalar sehatnya.

Tetapi memang tidak gampang. Bagaimana meningkatkan pendidikan kalau sebagian besar masyarakat masih harus memikirkan kebutuhan pokoknya? Maksud saya, masih sangat sering dalam keluarga, anak-anak dilibatkan dalam karya penyelamatan dapur daripada meningkatkan pendidikan.

Akibatnya, tingkat pendidikan tetap tertinggal, dan yang begitu itu menjadi sasaran empuk pencari suara setuju. Menjadi lingkaran, setelah politikus mendapat suara dan duduk sebagai pengambil kebijakan, akan berpikir mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan, dan kembali melupakan peningkatan mutu pendidikan.

Kembali ke penggunaan fanatisme agama, saya pikir, itu bisa direduksi dengan guru-guru rohani dan para penggiat keagamaan bisa berlaku obyektif. Artinya, para penggerak di kelompok-kelompok agama bersikap obyektif menilai sikap kemasyarakatan tanpa mengait-kaitkan dengan sikap keagamaan. Apa mungkin? Kelihatannya tidak mungkin, sebab agama adalah hal yang subyektif, maka akan sangat sulit bersikap obyektif.

Baiklah masing-masing orang yang menyadari sebaiknya menularkan kesadaran obyektif kepada sekitarnya. Susahnya, orang yang yang terbalut oleh subyektif keagamaan 'merasa' sudah obyektif. Maka, sikapnya selalu diskriminatif.

Ah, muter deh.

Damai, damai, damai.