Setelah Alquran sekarang dana haji

Quote :

Jumat, 07/02/2014 23:26 WIB
Suryadharma Ali: Kalau KPK Manggil, Siapa yang Berani Nolak
Tya Eka Yulianti - detikNews

Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan dukungannya kepada KPK yang tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji 2013/2013. Lalu apakah Suryadharma siap hadir jika ia harus memberikan keterangan di KPK?

"Kalau KPK manggil, siapa yang berani nolak? Nanti jangan tulis Suryadharma siap dipanggil KPK. Saya cuma bilang 'Siapa yang berani nolak?'," kata Suryadharma saat ditemui usai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Jumat (7/2/2014).

Ia sendiri mengaku belum mengetahui dugaan penyimpangan apa yang tengah ditelisik KPK tersebut. "Terus terang saya belum tahu soal penyimpangan yang dimaksukan. Tapi kami ini sedang melakukan pembenahan pengelolaan dana haji," akunya.

Ketua PPP ini menjelaskan, Kementerian Agama sebelumnya sering mendapatkan banyak tudingan soal korupsi. Hal itu muncul justru karena Kementrian Agama meminta KPK untuk melihat sistem keuangan haji.

"Dengan demikian, kita jadi diberikan peringatan dini, bagian mana yang rawan korupsi. Ada 49 titik rawan korupsi yang direkomendasikan, itu kami benahi," tutur Suryadharma.

Ia pun meminta KPK agar segera menuntaskan penyelidikan jika memang ada penyimpangan. "Buka saja kalau memang ada penyimpangan. Saya minta supaya tidak mudah memunculkan statement yang mempengaruhi semangat kerja aparatur saya untuk pelaksanaan ibadah haji," katanya.

Setelah dana pengadaan Alquran dikorupsi, dana haji pun dikorupsi, apalagi yang tersisa untuk sekedar respek kepada departemen agama?

  

Quote :

KPK Usut Dana Haji, Menteri Agama Bingung
Jumat, 7 Februari 2014 | 20:34 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak tahu apa yang dimaksud Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penyimpangan dana haji. Pasalnya, Suryadharma mengklaim telah melakukan penataan pengelolaan keuangan dana haji selama menjabat sebagai menteri.

“Kami sudah berikan penjelasan berkali-kali. Terakhir seperti yang tersiar di media bahwa KPK sedang menyelidiki dugaan penyimpangan dana haji. Saudara sekalian, saya selaku Menag, terus terang belum tahu apa yang dimaksud dengan penyimpangan itu,” ujar Suryadharma dalam jumpa pers di sela-sela acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014).

Suryadharma menuturkan, selama ini Kementerian Agama selalu menerima berbagai macam tudingan terkait pengelolaan dana haji. Misalnya, dia menyebut soal laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 29 titik rawan korupsi di Kementerian Agama dan tuduhan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Untuk yang direkomendasikan PPATK, alhamdulillah sudah dibenahi,” ucap Suryadharma.

Ketua Umum PPP ini menambahkan, pembenahan pengelolaan keuangan haji yang telah dilakukan terkait penempatan dana abadi umat yang merupakan efisiensi dari operasional haji. Sebelumnya, kata Suryadharma, dana abadi umat ini ditempatkan di 27 bank dan kini sudah disederhanakan menjadi 17 bank.

“Pengurangan ini dilakukan untuk kontrol dan menentukan perbankan yang lebih kredibel. Alhamdulillah, pengelolaan dari waktu ke waktu semakin baik,” kata Suryadharma.

Seperti diberitakan, sekitar Januari 2013, KPK mulai menelaah laporan masyarakat mengenai pengelolaan dana haji. Direktorat Pencegahan KPK juga telah mengerjakan kajian mengenai dana haji tersebut. Masih pada tahun yang sama, KPK mengirimkan tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji 2013.

KPK telah menerima laporan hasil audit PPATK mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji. PPATK telah mengaudit pengelolaan dana haji periode 2004-2012.

Dari audit tersebut, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Namun, dana sebanyak itu disinyalir tidak dikelola secara transparan sehingga berpotensi dikorupsi. Terkait pengelolaan dana haji ini, KPK pernah meminta pemerintah menghentikan sementara pendaftaran calon haji.

KPK mensinyalir ada indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji, terutama terkait pengelolaan dana setoran awal yang diserahkan calon jemaah kepada pemerintah. KPK juga beranggapan pendaftaran jemaah secara terus-menerus akan menyebabkan jumlah setoran awal terus bertambah.

Padahal, kuota jemaah haji relatif sama dari tahun ke tahun. Kondisi ini berpotensi menciptakan peluang korupsi, misalnya dengan memainkan nomor antrean haji untuk mendapatkan imbalan. KPK menyebut bahwa pihaknya bisa saja memanggil Suryadharma bila memang keterangannya diperlukan terkait penyelidikan pengelolaan dana haji tahun anggaran 2012-2013.

Penulis : Sabrina Asril

Memang luar biasa, luar biasa....

  

Quote :

Senin, 10/02/2014 21:56 WIB
Rekanan Proyek Alquran Beri Fee ke Fahd untuk Penuhi 'Order Golkar'
Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - Dirut PT Adhi Aksara Abadi Indonesia Ali Djufrie mengakui mengenai fee Rp 9,2 M ke Fahd El Fouz terkait proyek pengadaan Alquran tahun 2011. Uang tersebut diberikannya sebagai ucapan terima kasih karena perusahannya dibantu untuk memenangi tender.

"Pertemuan soal fee itu di kantor MKGR (salah satu Ormas Partai Golkar) di Jalan Tanjung. Saya ketemu dengan Fahd," ujar Ali dalam kesaksiannya di PN Tipikor, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Dari pertemuan itu, disepakati Ali akan memberikan uang Rp 9,2 miliar yang merupakan nilai 15 persen dari kontrak yang didapatkan. Menurut Ali, uang itu bukan untuk Fahd semata.

"Fahd bilangnya ini karena order Golkar. Jadi minta 15 persen," kata Ali.

Namun Ali tidak mengecek lebih jauh mengenai siapa orang-orang di belakang Fahd yang memberikan 'order Golkar' tersebut. Dia percaya begitu saja karena Fahd sudah terbukti berhasil membantunya untuk memenangi tender.

"Saya memang minta bantuan Pak Fahd. Uang sudah saya berikan setelah pengumuman lelang," ujar Ali yang bersaksi untuk terdakwa Ahmad Jauhari ini.

Jauhari yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini didakwa memperkaya sejumlah pihak, yakni mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Ditjen Bimas Islam Mashuri sebesar Rp 50 juta dan US$ 5 ribu. Kemudian, pemilik PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara, Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar Rp 6,750 juta. Ada pula Direktur Utama PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, Ali Djufrie, sebesar Rp 5,8 miliar. Dan Direktur Utama PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus sebesar Rp 21,2 miliar.

Dalam surat dakwaan disebutkan, pada proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011, Ditjen Bimas Islam mendapatkan anggaran Rp 22,875 miliar. Dalam proyek ini, Jauhari selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menetapkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang.

Jauhari berperan menyetujui penambahan syarat teknis yakni kepemilikan gudang penyimpanan minimal 5 ribu meter persegi. "Dengan tujuan memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia," ujar jaksa.

Pada pelaksanaannya PT Adhi Aksara Abadi Indonesia mensubkontrakan pekerjaan pengadaan ini ke PT Macanan Jaya Cemerlang. Usai proses penyelesaian kontrak dan pembayaran proyek Alquran anggaran 2011, Jauhari menerima duit Rp 100 juta dan US$ 15 ribu dari Abdul Kadir Alaydrus yang juga konsultan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia.

Sedangkan pada proyek Alquran tahun anggaran 2012, Ditjen Bimas Islam mendapat anggaran Rp 59,3 miliar. Jauhari sebagai PPK menetapkan PT Sinergi Pustaka Indonesia dalam proyek ini. Kerugian keuangan negara dalam dua proyek ini mencapai Rp 27,056 miliar.

Hehhhhm, uang negara dipakai untuk bagi bagi?

  

Menteri bingung memang akan selalu bingung. Justru kalo tidak bingung akan membingungkan.    

Husada wrote:

Menteri bingung memang akan selalu bingung. Justru kalo tidak bingung akan membingungkan.    

Pada departemen yang seharusnya mengajarkan kebaikan, bahkan pada hal hal yang seharusnya membawa kebaikan, untuk kitab yang disucikan? Kalau di negara lain sudah mundur, bahkan mungkin sudah melakukan seppuku/harakiri.

  

Petinggi NKRI itu, lain di bibir lain di hati. Di bibir bilang menjaga harga diri, di hati yang tercermin dari sikap dan perbuatan ternyata mengabaikan harga diri.