Ilyas Karim Bukan Pengibar Sang Saka Pertama

Quote :

Ilyas Karim Bukan Pengibar Sang Saka Pertama
Heru Margianto | Rabu, 24 Agustus 2011 | 08:55 WIB

KOMPAS.com — Ilyas Karim mendadak tenar. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 13 Desember 1927, ini diwartakan media sebagai sosok pejuang yang terabaikan. Ilyas mengaku sebagai lelaki bercelana pendek pada foto pengibaran Sang Saka Merah Putih pertama kali, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan, Jakarta.
Ilyas yang kini tinggal di tepi rel di derah Kalibata ini dihadiahi sebuah apartemen di Kalibata oleh Wakil Gubernur DKI Priyanto, beberapa waktu lalu. "Ya, sayalah orang bercelana pendek yang ikut mengibarkan bendera Merah Putih. Hanya saya yang masih hidup," kata Ilyas dalam sebuah kesempatan.

Fadli Zon, seorang politisi sekaligus sejarawan muda, menyangkal pernyataan Ilyas. Seperti dilansir Tribunnews, Rabu (24/8/2011), Fadli membeberkan sejumlah fakta menegasi pernyataan Ilyas.

"Saya punya buktinya. Buku-buku sejarah yang saya miliki mengungkap, pria bercelana pendek itu bernama Suhud," kata Fadli.

Di perpustakaan pribadinya, Fadli menyimpan buku-buku kuno, juga barang-barang kuno, termasuk buku yang menjelaskan siapa pria bercelana pendek yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih saat detik-detik Proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno.

"Ini demi pelurusan sejarah. Kasihan kalau sejarah sampai dibelokkan. Makanya, saya siap debat Ilyas Karim. Dia bukan pengerek bendera, melainkan Suhud. Fakta sejarahnya ada dalam buku-buku yang saya simpan," katanya.

Fadli kemudian berujar, dia belum menemukan keterkaitan sejarah Ilyas Karim dalam peristiwa kemerdekaan yang sempat tercatat dalam buku-buku sejarah.

"Tapi, jangan mengaku dia pengibar bendera Sang Saka. Dia itu ngaku-ngaku belakangan. Kasihan bangsa ini kalau sejarahnya dibelokkan," ujarnya.

Ia mengaku kaget melihat Ilyas Karim di televisi dan sejumlah media mengklaim diri sebagai pelaku sejarah, pengerek Sang Saka Merah Putih.

"Saya siap buktikan bukan dia. Yang bercelana pendek itu, namanya Suhud, salah seorang anggota Barisan Pelopor yang diminta Bung Karno mengibarkan bendera Merah Putih," ungkap Fadli.

Suhud, lanjutnya, adalah anak buah Sudiro, salah seorang asisten Bung Karno. Suhud-lah yang mencari bambu ketika itu untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih.

"Ilyas Karim tak pernah tercatat dalam sejarah. Bisa saja dia ada dalam barisan saat pengibaran bendera. Bisa saja, tapi bukan pengibar bendera," Fadli menegaskan.

Fadli mengambil majalah Tempo tahun 1975 tertanggal 16 Agustus. Majalah tua itu terlihat masih terawat. Ia kemudian membuka salah satu halaman yang memuat wawancara para pelaku sejarah. "Dalam majalah itu, yang mengibarkan Suhud. Jadi, yang tahu sejarah pasti marah," ujarnya.

"SK Trimurti pada tahun 1972 menulis, Suhud adalah komandan pengawal Bung Karno, ketika itu sibuk mengatur persiapan kemerdekaan," tutur Fadli lagi.

Bersikukuh
Menanggapi pernyataan Fadli, Ilyas Karim tetap bersikukuh sebagai lelaki bercelana pendek itu. Ilyas tetap menyatakan, dirinyalah yang bercelana pendek, salah seorang yang diberi mandat oleh Bung Karno sebagai pengibar Sang Saka Merah Putih.

Ilyas pun tetap kukuh, dirinyalah yang dimaksud dalam foto itu. "Setelah saya mengakui, kini banyak yang mempertanyakan," katanya dalam perbincangan telepon dengan Tribunnews.

Jadi, siapakah lelaki muda bercelana pendek yang mengerek Sang Saka Merah Putih saat pertama kali Bung Karno membacakan teks proklamasi? Fadli kembali meyakinkan, bukan Ilyas Karim.

Lepas dari apakah Karim seorang pelaku sejarah atau seorang penipu, kasus seperti ini membuktikan bahwa catatan sejarah kita sungguh menyedihkan. Dan para pelaku sejarah juga sangat abai pada catatan penting.

Mengapa para pelaku dalam foto itu tidak diklarifikasi dan didata saat waktu belum terlalu jauh berlalu sejak kemerdekaan itu? Mengapa baru setelah 66 tahun berlalu, saat hampir semua pelaku meninggal, barulah muncul nama yang entah darimana?

Hehhehheee... klaim mengklaim seperti ini cukup menarik ya? Kalau ditugasi mengurai kejelasan siapa pengerek bendera pusaka itu, mungkin dengan menelusuri perjalanan hidup si Ilyas Karim dapat membantu. Dia lahir dimana, terus merantau kemana, siapa saja sanak familinya yang masih bisa dikonfirmasi, kegiatan-kegiatan kenegaraan apa saja yang pernah diikutinya, catatan-catatan apa yang dimilikinya untuk mendukung pengakuannya, dll,dll. Kalau hanya berdasar pengakuan sepihak yang terkesan sekonyong-konyong, yah terserah pada penerima informasi itu sih, mau percaya ato tidak.

Sementara itu, menurut penjelasan Fadli Zon, sedikit lebih berterima di akal sehat mengingat orang yang bernama Suhud itu pernah diwawancarai oleh majalah bereputasi bagus. Dan, pada saat setelah wawancara itu dipubikasi, tidak ada pihak yang komplain. Mengapa setelah lebih dari 30 tahun dari wawancara itu, secara ujug-ujug ada informasi berbeda?

Menurut berita diatas, Ilyas Karim yang dihadiahi sebuah apartemen di Kalibata oleh Wakil Gubernur DKI Priyanto. Cara lain untuk menjelaskan klaim-klaiman itu, menurut saya, kisah pemberian apartemen itu juga bisa membantu. Dicari saja siapa yang pihak yang memberi 'ilham' sehingga terjadi penghadiahan apartemen itu.

Rasanya, mustahil kalau Wakil Gubernur secara tiba-tiba tanpa alasan jelas, langsung menghadiahkan apartemen kepada Ilyas Karim. Dan kalau itu terjadi, bahwa penghadiahan apartemen itu dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI secara sepihak, akan menjadi pintu masuk bagi KPK mengusut adanya upaya Wakil Gubernur DKI memperkaya seseorang, yang dalam hal ini Ilyas Karim, menggunakan APBD.

Ada kemungkinan, terdapat hubungan emosional, mungkin karena kekerabatan, atau lingkungan pergaulan, atau apa saja, antara Wakil Gubernur DKI Priyanto dengan Ilyas Karim, menginspirasi Wakil Gubernur Priyanto untuk memberi 'hadiah' kepada Ilyas Karim yang tinggal di tepi rel itu.

Quote :

Ada kemungkinan, terdapat hubungan emosional, mungkin karena kekerabatan, atau lingkungan pergaulan, atau apa saja, antara Wakil Gubernur DKI Priyanto dengan Ilyas Karim, menginspirasi Wakil Gubernur Priyanto untuk memberi 'hadiah' kepada Ilyas Karim yang tinggal di tepi rel itu.

Kalau dugaan saya, kemungkinan justru sang Wagub yang karena keluguannya, dimanfaatkan oleh orang yang bernama Karim ini. Mungkin dengan latar belakangnya sebagai TNI, sang Wagub merasa tergelitik jiwa patriotisme nya mendengar seorang pengibar bendera pusaka terlunta-lunta di pinggir rel. Jadi, tanpa penyelidikan lebih lanjut, diberikanlah apartemen di Kalibata. Masih untung bukan rumah di Menteng.

:)

Quote :

Kalau dugaan saya, kemungkinan justru sang Wagub yang karena keluguannya, dimanfaatkan oleh orang yang bernama Karim ini. Mungkin dengan latar belakangnya sebagai TNI, sang Wagub merasa tergelitik jiwa patriotisme nya mendengar seorang pengibar bendera pusaka terlunta-lunta di pinggir rel. Jadi, tanpa penyelidikan lebih lanjut, diberikanlah apartemen di Kalibata. Masih untung bukan rumah di Menteng.
:)

Jika memang demikian, bahwa seorang wakil gubernur megambil keputusan tanpa didasari obyektivitas yang memadai, maka layak mengusut kapabilitas orang tersebut sebagai wakil gubernur. Namun sebelum kesana, saya pikir, yang paling urgen dilacak adalah kebenaran Ilyas Karim sebagai pengibar bendera pusaka itu. Sebab, kalau Ilyas Karim itu tidak benar sebagai pengibar bendera pusaka, sementara kepada dia diberi hadiah sebagai pengibar bendera pusaka, dan hadiah tersebut didanai dari uang rakyat DKI, itu kurang tepat. Sementara itu, masih ada bangunan sekolah dasar di wilayah DKI yang nyaris ambruk.

Tentang seorang mantan anggota TNI terlunta-lunta di pinggir rel, saya pikir perlu dikaji lebih lanjut. Jika selama menjadi anggota TNI ternyata ada haknya yang tidak dipenuhi oleh kesatuan tugasnya, maka pemerintah layak memperhatikan mantan anggota TNI tersebut. Namun, kalau selama menjadi anggota TNI, kepada yang bersangkutan sudah diberikan segala haknya sebagai anggota TNI, ternyata kemudian hari karena salah manajemen keuangan keluarga maka sang mantan anggota TNI terlunta-lunta di pinggir rel, saya kira pemerintah tidak perlu memperhatikannya secara khusus.

Bukan berarti mengabaikan jasa-jasa sang mantan anggota TNI ya? Sebab, selama menjadi anggota TNI, orang itu sudah menerima haknya. Kalau pemerintah senantiasa harus menyediakan setiap kebutuhan para mantan pejuang, sementara sang mantan pejuang itu sendiri tidak berperilaku sebagai pejuang setelah usia pensiun, saya pikir yang begitu itu bukan kewajiban pemerintah memperhatikan lebih jauh.

Maka, pada hari-hari sekitar perayaan kemerdekaan NKRI yang baru lalu, banyak ditayangkan di media elektronik, dan banyak diberitakan di media cetak tentang kehidupan mutakhir para bekas pejuang, saya pikir, perlu mengetahui kisah kehidupan mereka. Jika keadaan mereka seperti yang dikisahkan saat ini terjadi karena kelalaiannya mengurus kehidupannya, saya pikir, pemerintah tidak punya keharusan mengemong mereka.

Saya sepakat kalau pemerintah, bahkan termasuk warga masyarakat mengenang jasa para pejuang. Namun, saya pikir, dalam batas-batas yang wajar saja. Kalau sang mantan pejuang itu tidak memperlihatkan kepejuangannya hidup di masyarakat, dan ketika dia aktif berjuang sudah mendapat haknya, ya saya pikir, yang begitu itu tidak harus diurusi oleh pemerintah. Namun, hak dasarnya, misalnya berobat ke puskesmas, atau pendidikan anak-anaknya (apa mungkin masih punya anak yang masih sekolah?), harus diperhatikan pemerintah. Dan yang seperti itu, bukan hanya untuk mantan pejuang kan?