Penghayat Kepercayaan Sulit Akses Pendidikan dan Kesehatan

Penghayat Kepercayaan Sulit Akses Pendidikan dan Kesehatan
Luki Aulia | Jumat, 9 November 2012 | 20:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hak-hak konstitusional perempuan adat penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, tidak terpenuhi.

Selama ini masyarakat adat penghayat kepercayaan sulit memperoleh kartu tanpa penduduk (KTP), dan mencantumkan kepercayaan yang diyakini dalam kolom agama. Hal ini kemudian berimplikasi pada sulitnya mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah.

Bahkan perempuan dan anak dari kelompok ini, kerap dinomorduakan dan mengalami stigma hanya karena tidak menganut agama "resmi" yang diakui pemerintah.

Pengalaman ini dikemukakan para tokoh perempuan adat penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan dari berbagai daerah, dalam diskusi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jumat (9/11/2012), di Jakarta.

"Banyak yang sembunyi dari identitas diri aslinya, dengan terpaksa memilih salah satu agama yang diakui pemerintah. Mereka tidak berani dan takut kena masalah, kalau isian agama di KTP kosong atau diisi dengan kepercayaannya," kata Dian Jennie dari Sapta Dharma.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat aduan-aduan perempuan adat penganut agama leluhur/penghayat kepercayaan, yang menyebutkan karena tidak memiliki KTP, mereka tidak mendapat surat nikah, akta kelahiran anak, dan kesulitan mengakses layanan kesehatan dan bantuan ekonomi hingga pengurusan izin pemakaman.

Mereka juga tidak dapat menikmati hak menjalankan keyakinan sesuai kepercayaannya, mendirikan rumah ibadah, dan memastikan pendidikan agama leluhur atau penghayat kepercayaan bagi anak-anak di sekolah.

"Isian agama di KTP sebaiknya dihapus, karena bisa pengaruhi banyak hal seperti layanan pendidikan dan kesehatan. Padahal banyak yang kelas menengah ke bawah," kata salah seorang tokoh perempuan dari Sulawesi Utara.

Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Nia Sjarifudin, menambahkan, ruang gerak agama-agama lokal dan masyarakat penghayat kepercayaan justru kian terbatas di era reformasi. Padahal di era orde baru justru sebaliknya.

Dari temuan di tahun 2006 agama-agama lokal di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bahkan digiring mengikuti agama resmi. Padahal ritual keagamaannya jelas berbeda.

"Kita berharap pemerintah tidak hanya mengakui ritual budaya adat tertentu tetapi lebih pada bagian spiritualnya. Itu yang lebih penting. Harus ada kemauan politik dari pemerintah," kata Nia.

Legislasi

Tindak diskriminasi terjadi, karena negara memilah antara agama dan kepercayaan. Hal ini dikuatkan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Sebelum ada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anggota kelompok penghayat kepercayaan bahkan dipaksa menyatakan diri menjadi bagian dari salah satu agama "resmi" hanya agar bisa memperoleh KTP.

Kehadiran UU 23 Tahun 2006 juga tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Pasal 61 dari UU itu menyatakan, bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan maka keterangan pada kolom agama tidak diisi.

Untuk itu Komnas Perempuan mendorong negara mengkaji UU No 23 Tahun 2006 dan segala peraturan di bawahnya, agar mengakui menghormati dan memelihara agama leluhur/penghayat kepercayaan, setara dengan agama lain.

Editor :Agus Mulyadi


Hehhhm, any comment?

:bball: :bball: :bball:

Para deklarator Pancasila kurang melihat jauh ke depan atau kurang memahami kondisi bangsanya saat itu?

Atau para deklarator Pancasila bertekad untuk memaksa semua warga Indonesia beragama?

Silancah wrote:

Para deklarator Pancasila kurang melihat jauh ke depan atau kurang memahami kondisi bangsanya saat itu?

Atau para deklarator Pancasila bertekad untuk memaksa semua warga Indonesia beragama?

Sebenarnya, mungkin apa yang kita anggap agama bisa disebut 'kafir' oleh penganut agama lain, kang. Jadi bagi kita yang beragama 'resmi' menganggap penganut kepercayaan sebagai 'tidak bertuhan' sementara juga mungkin mereka menganggap kita sebagai pihak penyembah tuhan yang salah.

Jadi, seharusnya sih tidak ada batasan untuk jumlah agama 'resmi' yang 'diakui' pemerintah ya.

Salam

bruce wrote:

Sebenarnya, mungkin apa yang kita anggap agama bisa disebut 'kafir' oleh penganut agama lain, kang. Jadi bagi kita yang beragama 'resmi' menganggap penganut kepercayaan sebagai 'tidak bertuhan' sementara juga mungkin mereka menganggap kita sebagai pihak penyembah tuhan yang salah.

Jadi, seharusnya sih tidak ada batasan untuk jumlah agama 'resmi' yang 'diakui' pemerintah ya.

Salam

Setuju bang.

Sedikit keluar konteks: makanya jumlah agama resmi seharusnya jangan dibatasi agar Ahmadiyah seharusnya diperbolehkan untuk mendeklarasikan agama sendiri

Silancah wrote:

bruce wrote:

Sebenarnya, mungkin apa yang kita anggap agama bisa disebut 'kafir' oleh penganut agama lain, kang. Jadi bagi kita yang beragama 'resmi' menganggap penganut kepercayaan sebagai 'tidak bertuhan' sementara juga mungkin mereka menganggap kita sebagai pihak penyembah tuhan yang salah.

Jadi, seharusnya sih tidak ada batasan untuk jumlah agama 'resmi' yang 'diakui' pemerintah ya.

Salam

Setuju bang.

Sedikit keluar konteks: makanya jumlah agama resmi seharusnya jangan dibatasi agar Ahmadiyah seharusnya diperbolehkan untuk mendeklarasikan agama sendiri

Kasusnya sebenarnya agak berbeda kang, karena kau di atas adalah orang yang tidak beragama 'resmi' tetapi 'terpaksa' mencantumkan agama resmi kalau hendak berhubungan dengan birokrat. Ini yang perlu dikoreksi.

Sedangkan kalau Ahmadiyah, seperti juga aliran-aliran sesat di Kristen, kasusnya justru terbalik.

Kita ambil contoh dari Kristen dulu ya.
Penganut SSY, mereka kalau bicara ke pihak luar, atau di KTP, mengaku beragama Kristen.
Tetapi kalau diantara mereka sendiri, atau kalau sedang mengabar, mereka akan menghujat Kristen.
Nah, seperti yang ini (SSY), apa pantas mereka menyandang agama Kristen di KTP mereka?
Belum lagi berpuluh aliran aneh aneh yang tersebar di Indonesia, dimana mereka keluar (dan di KTP) mengaku beragama Kristen, tetapi apa yang mereka imani dan percayai serta janai, sudah menyimpang jauh dari agama Kristen. Maka, kalau ada kasus mereka menghina agama lain (sebutlah Islam) dan mendapat reaksi keras dari FPI, maka FPI dengan serampangan akan menyerang gereja gereja Kristen yang tidak tahu apa apa. Contoh kasus ini adalah kasus penghinaan agama di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu itu.

Yang jadi masalah justru kalau mereka (penyimpang) ini mengaku sebagai agama Kristen atau Islam, tetapi keluar dari kaidah agama Kristen atau Islam, masuk ke mana mereka ini?

Salam

Iya, bener juga bang... kasusnya sedikit berbeda ya.

Kalau Ahmadiyah dan SSY ini pasti akan ngeyel untuk tetap mencantumkan agama Kristen dan Islam di KTP-nya walaupun akidah-nya berbeda dengan Protestan/Katolik dan Islam itu sendiri.

Silancah wrote:

Iya, bener juga bang... kasusnya sedikit berbeda ya.

Kalau Ahmadiyah dan SSY ini pasti akan ngeyel untuk tetap mencantumkan agama Kristen dan Islam di KTP-nya walaupun akidah-nya berbeda dengan Protestan/Katolik dan Islam itu sendiri.

Nah, untuk kasus seperti ini (ahmadiyah dan ssy) saya juga bingung harus diapain. DAlam satu hal, kita sebagai penganut ajaran yang benar merasa 'terganggu', tetapi dalam hal iman, kita tentu tidak bisa memaksa orang untuk mengimani apa yang kita imani.

Usul ya Mod, ssy dll ikut aliran keprcayaan.

cinzano wrote:

Usul ya Mod, ssy dll ikut aliran keprcayaan.

Mau kita begitu, tetapi maunya mereka lain lagi.

Damai bagi LTBers sekalian.

Kalau kembali ke judul trit, saya melihatnya bahwa agama yang datang ke Nusantara justru menjajah agama yang sudah ada dan eksis di negeri ini. Dan, karena agama yang datang itu, dengan segala varian-variannya lebih logis dari sudut ketuhanan, maka tersisihlah agama asali negeri ini.

Parahnya, karena para petinggi negeri ini adalah penganut agama yang datang belakangan, justru perangkat-perangkat peraturan seolah-olah didasarkan pada ajaran agama yang datang belakangan. Hasilnya, tersisihlah agama yang sudah lebih dahulu eksis di negeri ini.

Selaku penganut agama yang nota bene datang belakangan dibanding agama yang sudah eksis di negeri ini dahulu, rasanya sah-sah saja menuduh bahwa agama yang lebih dahulu eksis di negeri ini sebagai agama yang bukan agama. Tetapi kalau dipikir lebih dalam, toh leluhur bangsa ini sudah menganut ato istilah judul, sudah menghayati kepercayaan yang akhirnya tergerus oleh agama (kepercayaan) yang datang kemudian.

Hmmm... jadi agak mendasar, ya? Hehheehheeehheeee...

Damai, damai, damai.

sy jg sebenarnya heran dan bingung dgn sikap pemerintah negara kita ini.
katanya berdasarkan Pancasila, yg mengakui adanya keberagaman dan kebebasan dlm memeluk agama dan kepercayaan masing2 penganutnya, tp kok pd kenyataannya tidak demikian yah...

jangankan bagi penganut kepercayaan bro, sedangkan bagi agama yg sudah jelas2 diakui keberadaannya pun masih banyak terdapat perbedaan perlakuan.
contohnya yaitu soa sulitnyal ijin mendirikan tempat ibadah. utk membangun Gereja, harus mendapatkan ijin persetujuan dr warga sekitar, bila ada satu orang yg tidak setuju maka ijin Gereja tidak akan diberikan. bahkan Gereja yg sudah berdiri dan memiliki ijin sekalipun, masih saja mendapatkan tentangan dan penolakan, yg ujung2nya Gereja tsb harus dipindahkan alias di gusur.. sperti kejadian di Gereja Yasmin, dsb.

kita jg harus mempertanyakan komitmen pemerintah dlm membangun kerukunan antar umat beragama dinegri ini.
kita bisa lihat contohnya pd pasangan yg menikah beda agama. mereka tidak bisa membuat Akte surat nikah mereka jika kedua pasangan masih memiliki KTP yg mencantumkan agama yg berbeda. jd banyak tuh pasangan beda agama yg harus menikah di LN demi mendapatkan surat bukti pernikahannya.
ini maksudnya apa coba..? katanya mau menjalin dan membangun kerukunan diantara pemeluk agama yg berbeda, tp kok mereka malah mempersulit orang yg berbeda agama utk menikah..?

di negara kita ada jg loh Lembaga Pemerintah yg mengurusi soal agama, yaitu Kementerian Agama RI. tp kok yg diurusi cuma permasalahan satu agama aja yah..? cuma ngurusi soal haji.
pd hal kan seharusnya mereka mengurus kepetingan semua agama, bukan cm satu doank.
klo cm ngurusi 1 doang, knp tidak sekalian aj diganti nama lembaganya mjd Kementerian Agama Islam.

Anda betul, memang masih banyak yang harus diperbaiki di negara kita ini.

Ketika negara ini masih muda, para pendiri negara ini merasakan sendiri, bahwa persatuan dan kebersamaan adalah kekuatan untuk mengusir penjajah. Persatuan itu jugalah yang menjadikan kita negara yang besar dan kuat.

Dengan berjalannya waktu, ketika para bapa bangsa telah tiada, anak bangsa yang kemudian lahir hanya melihat diri sendiri dan kepentingannya sendiri. Lupa akan persatuan dan kebersamaan.

Yang kemudian menjadi bumbu keretakan adalah kecurigaan, yang mau tidak mau memang harus ditimpakan kepada pemimpin orba. Ia dengan sengaja mengadu domba berbagai kelompok di negeri ini, sehingga tidak pernah bersatu dan semuanya bergantung padanya sebagai yang terkuat.

Celakanya, kecurigaan itu terus tumbuh, tidak hilang dengan runtuhnya orba, tetapi, karena dirasakan menguntungkan kepentingan mayoritas, justru diabadikan, dijadikan bahan kotbah, dan celakanya, tidak dari satu sisi, sama sama terjadi 'suntikan kecurigaan dan kebencian' baik dari mayoritas maupun minoritas. Ironis.

Sehingga, yang kemudian terjadi di negara ini adalah, yang kuat menekan yang lemah. Jika di suatu daerah terdapat umat agama A yang mayoritas, maka agama B C D E akan mendapat tekanan. Kebalikannya juga seperti itu.

Untuk memperbaiki dan mengembalikan semangat kebangsaan dan persatuan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sangat berpengaruh. Celakanya, sebagian besar penduduk negeri ini berada pada kesejahteraan yang minim dengan pendidikan yang juga rendah. Maka, selama dua hal itu tidak bisa diperbaiki, akan seperti itu jugalah yang terjadi di negara ini.

Demikianlah yang bisa saya sampaikan.

Syalom

nothingman wrote:

kita jg harus mempertanyakan komitmen pemerintah dlm membangun kerukunan antar umat beragama dinegri ini.
kita bisa lihat contohnya pd pasangan yg menikah beda agama. mereka tidak bisa membuat Akte surat nikah mereka jika kedua pasangan masih memiliki KTP yg mencantumkan agama yg berbeda. jd banyak tuh pasangan beda agama yg harus menikah di LN demi mendapatkan surat bukti pernikahannya.
ini maksudnya apa coba..? katanya mau menjalin dan membangun kerukunan diantara pemeluk agama yg berbeda, tp kok mereka malah mempersulit orang yg berbeda agama utk menikah..?

Wah, jadi curious, memangnya di agama Anda diperbolehkan menikah dengan pemeluk agama yang berbeda?

nothingman wrote:

di negara kita ada jg loh Lembaga Pemerintah yg mengurusi soal agama, yaitu Kementerian Agama RI. tp kok yg diurusi cuma permasalahan satu agama aja yah..? cuma ngurusi soal haji.
pd hal kan seharusnya mereka mengurus kepetingan semua agama, bukan cm satu doank.
klo cm ngurusi 1 doang, knp tidak sekalian aj diganti nama lembaganya mjd Kementerian Agama Islam.

Kalau memang benar seperti di atas, memang sangat disayangkan ya.
Apa memang benar2 tidak ada Dirjen yang mengurus agama2 selain agama Islam?

Walau posting Silancah tidak ditujukan pada saya, sungguh terdorong rasanya untuk memberi komentar.

Silancah wrote:

Wah, jadi curious, memangnya di agama Anda diperbolehkan menikah dengan pemeluk agama yang berbeda?

Di Katolik ada istilah kawin campur untuk perkawinan oleh seorang Katolik dengan Non Kristen. Tapi entah sudah terevisi menyesuaikan dengan aturan positif, saya belum memonitor.

Quote :

Kalau memang benar seperti di atas, memang sangat disayangkan ya.
Apa memang benar2 tidak ada Dirjen yang mengurus agama2 selain agama Islam?

Mungkin Dirjennya ada. Idealnya, sesuai dengan UUD 1945, harusnya ada Dirjen yang mengurusi agama-agama resmi. Namun, memang sungguh sangat terasa diskriminasi perlakuan terhadap kasus-kasus terkait Islam dan perlakuan terhadap kasus-kasus terkait NonIslam.

Damai, damai, damai.

Matilampu lagikah di kantor anda sekarang ini, om mod?

Lama gak nongol di forum ini, jadi speechless deh..

striker wrote:

Lama gak nongol di forum ini, jadi speechless deh..

Memangnya anda kemana aja mas? Ke luar negerikah?

striker wrote:

Lama gak nongol di forum ini, jadi speechless deh..

Tidak perlu manyun strik. Wajar saja lagiii... Topik-topik di sini, bisa dibilang sama atau mirip dengan topik-topik di forum lain yang sejenis. Di forum lain juga, hampir dapat dipastikan, jawaban-jawaban dari kelompok yang sama akan sama. Pun kalau harus dibedakan, paling juga berbeda dari segi gaya bahasa yang dipakai. Nah, mungkin satu atau dua diskusi yang telah Anda masuki di sini, coba baca ulang, siapa tahu ada hal yang ingin Anda sampaikan, atau ada hal yang ingin Anda dalami lebih lanjut. Monggo.

Damai, damai, damai.