Ini akibat processor dan speaker tidak sinkron

Quote :

Lecehkan Gus Dur, Sutan Bhatoegana Didemo
Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun | Senin, 26 November 2012 | 12:46 WIB

[You must be registered and logged in to see this image.]
Puluhan mahasiswa Malang, Jawa Timur, menggelar aksi mengecam pernyataan Sutan Batugana yang dinilai melecehkan Gus Dur. Senin (26/11/2012)

MALANG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012). Mereka mengecam Sutan Bhatoegana, politisi Partai Demokrat yang dinilai telah melecehkan Presiden RI almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Orang seperti Bhatoegana itu tidak layak jadi anggota dewan. Tidak pantas wakil rakyat melecehkan sosok Gus Dur selaku bapak bangsa," kata Muhammad Hadi, kordinator aksi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa poster bergambar Bhatoegana, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Poster itu lantas dibakar di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Malang.

Kecaman ini menyusul pernyataan Bhatoegana yang menyebut pemerintahan Gus Dur 'dilengserkan' akibat skandal korupsi Bulog dan Brunigate. Hal itu terang menyakiti hati rakyat Indonesia. "Terutama warga Nahdliyyin. Dari itu mahasiswa Malang sangat mengecam pernyataan Sutan Bhatoegana itu," tegasnya.

Sebelumnya, Bhatoegana mengungkan hal itu dalam dialog kenegaraan bertema. "Pembubaran BP Migas untuk kemakmuran rakyat" pada Rabu, 21 November lalu. "Jika Gus Dur dituduh korupsi, jelas menyakitkan hati rakyat Indonesia. Mengapa, karena tak bisa dipungkiri, partai dihuni Bhatoegana banyak politisinya terlibat kasus korupsi," tegas Hadi lagi.

Massa menuntut Bhatoegana meminta maaf terhadap kaum Nahdliyyin, dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataannya yang disampaikan dan sudah menyebar ke publik. "Batas waktu minta maaf selama 2X24 jam. Jika tidak, seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyyin akan melakukan demo besar-besaran. Dan akan melaporkan Sutan Bhatoegana sebagai pencemaran nama baik melalui jalur hukum," katanya.

Editor :Glori K. Wadrianto

Ini contoh, kalau mulut bicara tanpa dikontrol oleh isi kepala.
Atau mungkin lebih sering dikatakan mulutnya loncer, sedangkan kepalanya kosong.

Heran, mengapa Partai Demokrat sangat suka pada orang orang seperti ini? Selain mahluk ini, masih ada satu lagi yang juga loncer, itu lhoh yang punya anak tetapi tidak berani mengakuinya.

Damai bagi LTBers, sekalian.

Sebelum melanjut trit ini, tanpa niatan membela Sutan Bhatoegana Siregar, dengan mengingat peristiwa pengangkatan pejabat dari narapidana di Kepri, katanya karena tidak ada aturan tertulis yang melarang, maka, atas kalimat ini,

Quote :

Kecaman ini menyusul pernyataan Bhatoegana yang menyebut pemerintahan Gus Dur 'dilengserkan' akibat skandal korupsi Bulog dan Brunigate,

ingin saya ingatkan bahwa kalimat tersebut mungkin ada benarnya.

Dari suatu pengertian, kalimat tersebut tidak menuduh Gus Dur sebagai pelaku korupsi. Kalimat itu hanya menyatakan bahwa adanya Buloggate dan Bruneigate menyebabkan Gus Dur dilengserkan. Jadi, proses lengser tersebut, bukan karena Gus Dur pelaku korupsi di kedua -gate dimaksud, melainkan, adanya kedua -gate tersebut menjadikan Gus DUr lengser. Boleh saja, hal-hal lainnya terkait kedua kasus tersebut selain sebagai pelaku korupsi, mengakibatkan Gus Dur dilengserkan.

Kalau dulu ada tokoh yang digelari belut berlumur oli saking licinnya, maka saya melihat Sutan Bhatoegana Siregar ini hampir selicin tokoh dulu itu. Jadi, kayaknya, segera menyusul aksi demo itu, Sutan Bhatoegana ini akan mengadakan klarifikasi pers, bahwa pernyataannya bukan untuk melecehkan Gus Dur, tetapi semata-mata ingin mengatakan bahwa Gus ur lengser karena adanya kasus Buloggate dan Bruneigate.

Nah, itu. (meniru gaya Mario Teguh :) )

Quote :

Sutan Hina Gus Dur, Anas Minta Maaf
Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 27 November 2012 | 10:39 WIB

[You must be registered and logged in to see this image.]

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta maaf atas pernyataan politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang dianggap menghina mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pernyataan Sutan menimbulkan reaksi keras kaum Nahdliyyin.

"Saya Ketua Umum DPP Partai Demokrat mohon maaf. Meski Sutan Bhatoegana bicara sebagai personal, tetap Sutan tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat," ucap Anas, Selasa (27/11/2012), dalam siaran pers yang diterima wartawan.

Anas mengungkapkan, Sutan sudah menyampaikan langsung bahwa ia tidak ada maksud menghina dan merendahkan Gus Dur. "Atas dasar itu, sebagai Ketum PD, sebagai bagian dari keluarga besar NU, dan sebagai pengagum Gus Dur, saya menyampaikan permohonan maaf kepada almarhum Gus Dur, keluarga, pengikut, dan warga NU," ujarnya.

Ia mengimbau agar bangsa Indonesia menghormati para pemimpin. Menurutnya, selain mantan Presiden, Gus Dur adalah guru bangsa, ulama besar, cendekiawan terkemuka bukan saja di Indonesia, melainkan juga di dunia internasional.

"Bahkan, saya ingin mengajak kita semua mengembangkan dan mengamalkan secara benar dan konsisten atas pemikiran dan ajaran Gus Dur yang bermanfaat memajukan bangsa. Gus Dur adalah bagian yang terhormat dalam sejarah perjalanan Indonesia," papar Anas.

Sebelumnya, dalam dialog kenegaraan bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat" pada Rabu, 21 November lalu, Sutan menyebut pemerintahan Gus Dur "dilengserkan" akibat skandal korupsi Bulog dan Brunei-gate. Hal itu dianggap menyakiti hati rakyat Indonesia, terutama warga Nahdliyyin. Akibatnya, ratusan mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Malang (Unisma) pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (26/11/2012). Massa menuntut Sutan meminta maaf terhadap kaum Nahdliyyin dan rakyat Indonesia, serta mencabut pernyataannya yang disampaikan dan sudah menyebar ke publik. Jika tidak, massa mengancam akan melaporkan Sutan ke penegak hukum atas tuduhan pencemaran nama baik.

Nah, kan? Seperti saya duga sebelumnya, ilmu ngeles si Sutan Bhatoegana Siregar keluar tuh. Selain kiriman Bruce di atas, tadi di berita siang suatu stasion TV Swasta, dia bilang bahwa pernyataannya jangan dikutip sepotong-sepotong. Pasangan bicaranya bilang, ada rekamannya, tapi berita langsung ganti topik.

Kita lihat saja, apakah Partai Demokrat memandang pantas menghentikan keanggotaan SBS ini atau bagaimana? Masalahnya sepele sih. Hanya soal pernyataan di hadapan khalayak.

Sebenarnya salah ucap si bhatoe tidak parah parah amat. Kalau saja ia cekatan meminta maaf, menyatakan tidak pernah bermaksud menghina seorang presiden RI. Urusannya selesai. Ia bukan pejabat publik, hanya wakil rakyat dari partainya. Hukuman maksimal yg bisa dijatuhkan adalah, jangan lagi pilih partai si Bathoe itu, selesai.

Gelagatnya saya lihat, Anas mendapat calon tumbal, paling sedikit, sebagai pengalih perhatian dari kasus Hambalang yang mengarah kepadanya.

Lho? kok jauh amat, sampai Hambalang? Politik coooiyy...

Quote :

Giliran Soal Ujian Sejarah Lecehkan Gus Dur
Penulis : Kontributor Ciamis, Irwan Nugraha | Senin, 10 Desember 2012 | 19:40 WIB

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Ratusan warga Nahdlatul Ulama (NU) Tasikmalaya melontarkan protes menyusul munculnya soal ujian Madrasah Aliyah (MA) yang dinilai melecehkan KH Aburrahman Wahid atau Gus Dur. Aksi itu, saat dilaksanakan pertemuan antara Kementerian Agama dan Pengurus NU Kota Tasikmalaya di Kantor PCNU Kota Tasikmalaya, Senin (10/12/2012) siang.

Aksi itu dipicu adanya salah satu soal mata pelajaran Sejarah yang diujiankan di MA beberapa waktu lalu. Dalam soal itu disebut apa penyebab jatuhnya pemerintahan Gus Dur? Pilihan jawabannya adalah kasus Brunaigate dan Buloggate, pidato kontroversial, dukungan terhadap Cendana, mengeluarkan dekrtit dan bubarkan DPR.

"Soal itu setelah ditemukan dalam ujian Sejarah kelas tiga MA NU Kota Tasik," terang Ketua Pemuda Anshor Tasikmalaya Atang Setiawan di sela-sela aksi, siang tadi.

Atang menambahkan, pihaknya meminta Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang bertanggung jawab atas soal yang telah diujiankan untuk meminta maaf. Serta fokus mencari pihak yang terlibat dalam pembuatan soal. Juga, minta diganti soal yang melecehkan Gus Dur tersebut.

"Ini sebagai protes kami dan telah disampaikan ke Kemenag Jawa Barat," kata Atang.

Sementara, Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Ahmad Fathoni mengatakan, hasil pertemuan itu merumuskan pernyataan bersama untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. "Intinya kami yang di daerah kota/kabupaten pun kecewa adanya soal tersebut," kata dia.

Selain para Nahdliyin, demo pun diikuti badan organisasi NU, Anshor, PMII dan Fatayat. Para Nahdliyin menuntut penarikan soal ujian terkait Gus Dur karena dinilai telah melecehkan Presiden RI III sekaligus sesepuh NU itu.

Editor :Glori K. Wadrianto

Hehhmmmm, justru karena beruturut turut seperti ini, pada kasus yang sama pula, justru menimbulkan tanda tanya besar. Siapa yang dibelakang ini? Apa tujuannya?

Di belakangnya?

Kalo otak-atik-gathuk sih, kelihatannya ada pihak yang takut pada kebangkitan PKB sungguhan. Ada dua kemungkinan, partai penguasa yang mulai kehilangan pamor, atau PKB blasteran. Bisa dibilang, meski PKB blateran punya posisi di kabinet, tidak ada gaungnya, kan? Persoalan naker tetap menggebu, apalagi naker yang di LN.

Kasus yang nyaris sama, terjadi lagi, celakanya dilakukan oleh seorang calon hakim agung, di rapat fit and proper test dalam gedung DPR pula.

Quote :

Candakan Pemerkosaan, Daming Dianggap Dangkal Nurani
Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 15 Januari 2013 | 09:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi yang menilai hukuman mati untuk pelaku pemerkosaan perlu dipertimbangkan karena pelaku dan korban saling menikmati mengundang kecaman. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menilai, pernyataan Daming menunjukkan kedangkalan jalan pikiran dan hati nurani yang bersangkutan.

"Kalau penolakan hukuman mati tersebut karena alasan kasusnya adalah pemerkosaan dan pelaku-korbannya saling menikmati, sungguh kita gagal memahami jalan pikiran dan hati nurani calon hakim agung tersebut," ujar Hajriyanto, Selasa (15/1/2013), di Jakarta.

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, jika alasan penolakan hukuman mati itu bersifat filosofis dan ideologis, mungkin publik masih bisa memahami pikiran calon hakim agung itu. "Jika dia menyatakan sebagai berideologi anti-hukuman mati, misalnya, itu masih bisa dimengerti. Memang begitu ideologi kaum humanis sekuler. Tapi, kelompok ini pun dalam kasus narkoba menyetujui dan mendukung hukuman mati," ujarnya.

Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, Daming justru melontarkan candaan agar hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan perlu dipertimbangkan karena kasusnya kerap terjadi karena saling menikmati.

"Saya rasa sikapnya sangat naif dan tanpa argumen. Rasanya itu pikiran yang sangat superfisial alias sangat dangkal," ucap Hajriyanto.

Ia melihat, hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan tetap harus menjadi alternatif dalam penangaran kasus, apalagi pemerkosaan yang dilakukan secara bersamaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Seperti diberitakan, calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi membuat pernyataan kontroversial dalam fit and proper test hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013). Daming melontarkan jawaban "nyleneh" saat ditanya soal hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan.

"Bagaimana menurut Anda apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar, ketika itu kepada Daming.

Daming pun langsung menjawab, "Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati."

Jawaban Daming ini langsung mengundang tawa. Tidak sedikit pula yang mencibir pernyataan Daming itu. Dijumpai seusai fit and proper test, Daming berdalih bahwa pernyataannya itu hanya untuk mencairkan suasana. "Kami tadi terlalu tegang, jadi supaya tidak terlalu tegang," katanya.

Menurut Daming, hukuman mati harus dipertimbangkan baik-baik. Ia beralasan dirinya belum memberikan jawaban tegas apakah ia mendukung atau tidak penerapan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. "Tentu kita harus pertimbangkan baik-baik kasus tertentu, seperti narkoba, korupsi saya setuju tapi untuk kasus pemerkosan harus dipertimbangkan dulu. Tadi saya belum memberikan jawaban yang tegas," katanya.

Entah itu merupakan lontaran candaan ataupun serius berisi kadar otaknya, ucapan itu sungguh tidak layak keluar dari seorang calon hakim agung.

Seorang hakim, terlebih lagi hakim agung, sudah harus mampu mengendalikan ucapannya, agar apa yang terucap adalah cermin keadilan. Kalau mulutnya loncer seperti ini, apakah bisa diharapkan mampu dan layak sebagai hakim (agung pula) ?

Benar benar semakin sakit bangsa ini.

Hebat. Imajinasi sang calon hakim agung itu melebihi imajinasiku. Bagaimana dia tahu bahwa dalam kasus tidak senonoh itu, dpihak yang terlibat merasakan kenikmatan? Calon hakim itu kayaknya tidak mengetahui bahwa nikmat itu disadari dengan tali rasa. Apakah calon hakim itu tahu tali rasa perempuan yang sedang diperkosa? Weleh, weleh, weleehh...

Husada wrote:

Hebat. Imajinasi sang calon hakim agung itu melebihi imajinasiku. Bagaimana dia tahu bahwa dalam kasus tidak senonoh itu, dpihak yang terlibat merasakan kenikmatan? Calon hakim itu kayaknya tidak mengetahui bahwa nikmat itu disadari dengan tali rasa. Apakah calon hakim itu tahu tali rasa perempuan yang sedang diperkosa? Weleh, weleh, weleehh...

Inilah wajah sang hakim 'pemerkosa'

[You must be registered and logged in to see this image.]
Muhammad Daming Sanusi


Orang yang menyimpan pikiran bahwa korban perkosaan 'turut menikmati' proses perkosaan harus dicurigai memiliki kecenderungan menjadi pemerkosa.

Quote :

Marzuki: Hakim Daming Harus Didiskualifikasi
Penulis : M Suprihadi | Selasa, 15 Januari 2013 | 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman meminta Komisi III DPR segera mendiskualifikasi calon hakim agung Daming Sunusi sebagai calon hakim agung. Ucapan Daming soal perkosaan sangat tidak pantas sehingga dia harus didiskualifikasi tanpa harus menunggu selesainya uji kelayakan dan kepatutan.

"Dia harus didiskualifikasi," kata Marzuki Darusman kepada Kompas di Jakarta, Selasa (15/1/2/2013).

Candaaan Daming di depan Komisi III telah memicu kontrversi dan kritik meluas. Dari kemarin hingga hari ini, kritik itu menyebar luas di media sosial.

Seperti diberitakan, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III DPR, Daming mengatakan, hukuman mati untuk pemerkosa perlu dipikirkan karena yang diperkosa dan memperkosa sama-sama menikmati.

Meski Daming mengakui ucapan itu sebagai candaan, Marzuki mengatakan, "Pernyataan itu tak bisa diterima. Bahkan, ia menyesalkan anggota komisi III DPR yang ikut tertawa. "Ini skandal besar dan Komisi III DPR harus minta maaf kepada masyarakat," katanya.

Marzuki juga menyarankan, karena pernyataan Daming itu muncul dalam sidang resmi di Komisi III DPR, Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik harus meminta maaf kepada masyarakat.

"Perkosaan adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Tak pantas itu menjadi bahan candaan, apalagi dalam forum parlemen yang terhormat," lanjutnya.

Diskualifikasi terhadap Daming sejak dini perlu dilakukan, kata Marzuki, karena kalau menanti sampai uji kelayakan dan kepatutan selesai, pernyataan yang menyakitkan itu akan tertutup dengan persoalan administrasi belaka. Dia juga heran mengapa anggota Komisi III DPR ikut tertawa mendengar pernyataan Daming tersebut.

Editor :Marcus Suprihadi

Sependapat, Daming harus didiskualifikasi, bahkan posisinya sebagai hakim perlu dipertanyakan, masih layak atau sudah waktunya dipensiunkan dini.

Dan..... para anggota komisi III seharusnya malu, terlebih lagi kalau ada wanita yang duduk di komisi itu. Renungkan peristiwa ini, dan bayangkan kalau dirinya, ibunya, adiknya, atau bahkan putrinya diperkosa, dan sang penegak keadilan berkata, sudahlah kan sama sama enak.
Pikir itu sebelum tertawa !!

Dia itu hakim bernurani hewan, begitu bernafsu, langsung panjat, ndak peduli dengan sekitar. Perkosa terus, untuk mengejar 'rasa nikmat'. Heran. Kenapa terpilih sebagai hakim, ya?

Husada wrote:

Dia itu hakim bernurani hewan, begitu bernafsu, langsung panjat, ndak peduli dengan sekitar. Perkosa terus, untuk mengejar 'rasa nikmat'. Heran. Kenapa terpilih sebagai hakim, ya?

Betul sekali, bro, bahkan ada sebuah opini di kompas, ditulis oleh wanita, ternyata tidak kalah emosinya :

Quote :

Guyonan Danim yang Tak Lucu
Selasa, 15 Januari 2013 | 16:41 WIB

Oleh: Mariska Lubis

Onani intelektual selalu berbuah pedih dan menyakitkan. Berpikir seolah-olah intelektual namun hasil pemikirannya justru menunjukkan tingkat intelektualitasnya. Yang dipikirkan hanyalah kepuasan diri sendiri dan tidak mengindahkan kepentingan orang lain. Pantaskah mereka menjadi pemimpin dan politisi yang menyandang amanah rakyat?!

Sungguh amat mengejutkan kita semua, ketika seorang hakim memberikan pernyataan yang amat sangat tidak objektif untuk posisinya sebagai seorang hakim. Apalagi beliau adalah adalah calon Hakim Agung yang seharusnya memiliki kemampuan berpikir objektif, paling tidak mampu berkomunikasi dengan media massa dengan baik dan benar. Jika seorang hakim dapat memberikan opini demikian, maka bagaimana dengan yang lainnya?! Contoh yang patutkah untuk menjadi pemimpin bangsa ini?!

Lebih mengejutkannya lagi adalah ketika mengetahui mereka yang "terhormat", wakil rakyat yang duduk di kursi "penting", justru menambah buruk lagi. Mereka malah asyik membuat guyonan yang tidak lucu sama sekali. Bagaimana mereka mampu menyuarakan hati rakyat bila tidak memiliki sensitifitas terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya?! Untuk mampu merasakan dan menghayati satu orang korban pemerkosaan saja tidak bisa. Lucu, ya, bila korban pemerkosaan itu diperkosa lagi oleh omongan dan guyonan tidak lucu?!

Jika kita melihat lagi mundur ke belakang, kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah seputar seks dan selangkangan tidak ada habis-habisnya di negara ini. Mulai dari video porno pejabat, pejabat yang menyuruh tes keperawanan untuk murid sekolah perempuan, hingga kasus Bupati Aceng dan surat edaran walikota Lhoksemauwe tentang larangan perempuan duduk "mengangkang" di motor yang masih belum tuntas diselesaikan. Eh, muncul lagi kasus pemerkosaan ini.

Sepertinya, persoalan seks ini memang dianggap remeh dan mudah untuk menyelesaikannya sehingga tidak pernah diperhatikan secara serius dan diselesaikan dengan benar. Seks selalu dijadikan objek yang merupakan hasil dari subjek pemikiran kotor serta minimnya pengetahuan seks yang benar. Penutupan lokalisasi, contohnya. Lokalisasi ditutup untuk menjadikan daerah "bermoral dan bermartabat", bahkan diubah menjadi tempat untuk beraktifitas agama. Menutup fakta dan kenyataan bahwa tidak mudah menghilangkan pelacuran apalagi hanya dengan menutup lokalisasi. Akibatnya, pekerja seks komersial ini menjadi tersebar dan tidak dapat terkontrol. Jangankan untuk dibina, untuk diberi vaksin agar tidak menyebarkan penyakit kelamin menular saja sulit. Tak heran bila jumlah penderita HIV AIDS di Indonesia terus meningkat. Apakah hal ini harus terus ditutupi?!

Seks yang dianggap tabu pun tidak dipahami mengapa menjadi tabu. Kesakralan, kesucian, kehormatan atas seks membuat seks itu menjadi tabu, hanya yang berhati suci dan berpikiran bersih, dewasa, berwawasan luas, serta berjiwa besarlah yang dianggap mampu mempelajarinya. Jika kemudian sekarang seks itu dianggap tabu karena kotor sehingga tidak boleh dipelajari, itu karena pikiran dan hati yang kotor saja. Sifat kekanakan yang membuat tidak mampu berpikir objektif, berpikiran luas, dan berjiwa rendahlah yang kemudian membuat seks ini semakin kotor lagi.

Di dunia Barat yang terbuka pendidikan seksnya pun memiliki masalah seks seperti pemerkosaan. Ini menjadi bukti bahwa yang harus diperbaiki adalah pola pikir tentang seks. Kamus yang menerjemahkan seka hanya sebagai jenis kelamin, sudah menempatkan seks sebagai objek. Ini berlaku di seluruh dunia. Hanya kamus-kamus filsafat saja yang tidak menjelaskannya demikian.

Seseorang yang menjadikan seks sebagai objek maka akan dengan sangat mudah melakukan onani intelektual tentang seks. Pengetahuan yang minim tentang seks ini juga menambah buruk. Apalagi jika beranggapan bahwa yang sudah melakukan hubungan seks atau menikah, maka pasti mengerti tentang seks. Sementara lebih banyak mitos yang diyakini dan dipercaya tentang seks justru salah kaprah. Video porno, cerita porno, majalah porno dijadikan acuan yang dianggap pasti benar. Jadi, kalau para politisi itu bisa membuat guyonan soal pemerkosaan itu, maka lebih baik dicek lagi intelektualitasnya. Saat ini, gelar sederet tidak menjamin seseorang terdidik. Jabatan tinggi dan uang banyak tidak menjamin intelektualitas seseorang. Wong, bisanya cuma onani sendiri, mana bisa berpikir untuk orang banyak?!

Itu masih belum apa-apa. Diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dan kelainan perilaku seksual, amat sangat mudah menjadi berlebihan soal seks. Ini dapat dibuktikan dari pola pikir, kinerja, cara mengambil keputusan, perilaku, sosialisasi, dan juga komunikasi. Masalah pribadi yang menyangkut tentang seks, selalu ditutupi. Sedemikian kerasnya ditutupi, tanpa disadari "muncul" di dalam kesehariannya, bisa di rumah, kantor, dan lain sebagainya. Bisa merasakan dampak kenarsisan dan kehausan hormat serta kekuasaan pemimpin yang tidak mampu menguasai pasangannya sendiri?!

Oleh karena itu, saya sangat menyarankan pemerintah untuk melakukan tes gangguan kejiwaan dan perilaku seksual calon pemimpin dan pemimpin. Fit dan proper test yang diterapkan tidak bisa membuktikan kelainan ini padahal efeknya sangat merugikan masyarakat. Bahkan, kemampuan membaca Al Quran dan pandai beragama tidak menjamin seseorang benar mampu menjadi pemimpin. Namanya juga punya kelainan jiwa, mana bisa berpikir sehat?!

Masyarakat bangsa dan negara ini perlu mendapatkan pendidikan seks yang benar dan bukan hanya soal ranjang. Pola pikir harus diubah, seks harus bisa dijadikan subjek ilmu pengetahuan dan anugerah serta rahmat dari Allah yangnpatut dihormati dan dihargai. Bertentangan dengan agama?! Semua agama mengajarkan bagaimana tentang seks yang baik dan benar, karena di dalam semua ajaran agama, seks dijadikan subjek. Yang menjadikannya objek adalah manusianya sendiri. Toh di agama dan sejarah tidak ada larangan duduk "mengangkang" di atas motor, apalagi bila berhubungan erat dengan keselamatan diri perempuan itu sendiri. Siapakah yang sudah beronani intelektual?!

Bangsa dan negara ini juga tidak pantas dan bahkan tidak berhak dipimpin oleh pemimpin dan politisi-politisi yang kerjanya hanya onani intelektual. Terutama lagi bila memang "sakit jiwa dan perilaku seksualnya". Bagaimana bisa memimpin bangsa dan negara ini?! Bagaimana mampu memikirkan orang banyak?! Menutupi "kelainan, masalah, dan ketakutannya" saja sudah membuat sibuk sendiri, kok! Pertimbangkanlah kembali mereka-mereka ini, pantaskah menjadi pemimpin dan wakil rakyat?!

Saya pribadi, menuntut mereka untuk meminta maaf. Bukan hanya hakim Danim itu saja tetapi semua yang sudah membuat kasus ini sebagai guyonan. Binatang saja bisa saling menghormati sesamanya, masa yang katanya manusia elitis tidak mampu?!

Berhentilah beronani intelektual wahai pemimpin dan politisi bangsa ini! Pikirkan rakyat, bangsa, dan negaramu! Belajarlah dari seks!! Belajar untuk mampu menempatkan seks sebagai subjek karena seks adalah titik awal kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Tak mampu mengerti, lupakan kemampuan bernegara dan politik. Ujungnya, rakyat lagi jadi objek, kan?!

Dalam banyak hal, saya sependapat dengan penulis.

Eh, tapi hakim bersangkutan sudah menyatakan permintaan maafnya. Sudahlah, menurut saya, tidak begitu perlu diperbincangkan lagi. Satu yang pasti sangat saya harapkan, dia tidak layak jadi hakim, apalagi hakim agung. Negeri ini akan menjadi negerinya pemerkosa, menerapkan pemikiran sang hakim.

Husada wrote:

Eh, tapi hakim bersangkutan sudah menyatakan permintaan maafnya. Sudahlah, menurut saya, tidak begitu perlu diperbincangkan lagi. Satu yang pasti sangat saya harapkan, dia tidak layak jadi hakim, apalagi hakim agung. Negeri ini akan menjadi negerinya pemerkosa, menerapkan pemikiran sang hakim.

Memang. bahkan permintaan maafnya disertai isak tangis gaya 'rasis irama' dangdutan, dan ujungnya mengharap jangan didiskualifikasikan dari pemilihan hakim agung.

Kata mudahnya adalah, air mata buaya, tuh.

bruce wrote:

Memang. bahkan permintaan maafnya disertai isak tangis gaya 'rasis irama' dangdutan, dan ujungnya mengharap jangan didiskualifikasikan dari pemilihan hakim agung.

Kata mudahnya adalah, air mata buaya, tuh.

Melihat dan mencermati reaksi masyarakat untuk sementara ini, idealnya para penguji fit and proper-nya akan mendiskualifikasi. Nah, kalo para penguji itu diguyur dengan rupiah hasil 'menangguk uang' selama menjadi hakim, tentu ceritanya akan lain. Nah, akar masalahnya kembali ke mentalitas, baik yang diuji maupun yang menguji. Ah, memang payah negeri ini.

Rupanya, mulut loncer bukan monopoli pejabat kita saja, karena terbukti ada petinggi negara maju yang juga processor nya dan speakernya jebol.

Quote :

Rabu, 23/01/2013 16:07 WIB
Sarankan Para Lansia Cepat Mati, Wakil PM Jepang Dikecam Publik
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

[You must be registered and logged in to see this image.]

Tokyo - Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso menuai kecaman publik Jepang. Gara-garanya, pejabat tinggi Jepang itu mengatakan bahwa para lanjut usia (lansia) di Jepang hendaknya cepat mati. Menurut Aso, hal ini agar mereka tidak lagi membebani negara dengan biaya layanan kesehatan untuk mereka.

Hal tersebut diucapkan Wakil PM Aso saat berbicara di depan Dewan Nasional Reformasi Keamanan Sosial. Aso yang berusia 72 tahun ini mengatakan, pasien yang menderita sakit parah sebagai orang yang sudah mendekati ajal.

Tidak hanya itu, Aso juga mengatakan, agar orang-orang seperti itu 'diizinkan untuk meninggal lebih cepat' jika memang mereka menginginkannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa populasi warga lansia di Jepang jumlahnya melebihi warga berusia produktif atau yang lebih muda.

"Surga melarang saya tetap hidup jika saya ingin mati. Anda tidak akan bisa tidur nyenyak ketika tahu bahwa itu semua dibayarkan pemerintah. Masalah ini tidak akan selesai kecuali Anda membiarkan mereka mati lebih cepat," ucap Wakil PM Aso, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Rabu (24/1/2013).

Pernyataan itulah yang kemudian menuai kritikan dan kecaman. Bahkan Aso didesak untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Jepang atas pernyataannya tersebut.

Beberapa saat usai mengeluarkan pernyataan tersebut, Aso pun mencabut pernyataan tersebut. Aso juga mengakui, pernyataannya itu sangat tidak pantas untuk diucapkan.

Insiden semacam ini bukan yang pertama menimpa Aso. Ketika dia menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 2009 lalu, Aso menuai kritikan gara-gara ucapannya. Saat itu, dia mengatakan kepada para mahasiswa bahwa orang-orang muda seperti mereka seharusnya tidak menikah karena mereka masih miskin dan belum layak mendapatkan penghormatan dari pasangan hidup.

Pernyataan tersebut kemudian diikuti dengan deklarasinya, bahwa seluruh pemimpin agama di dunia harus belajar etika kerja masyarakat Jepang. "Bekerja yang baik. Itulah cara pikir yang benar-benar berbeda dari Perjanjian Lama," ucap Aso saat itu.

Kemudian, Aso juga pernah membuat marah para dokter dengan menyebut mereka kekurangan asal sehat. Beberapa saat kemudian, Aso menyerang para orangtua murid anak-anak TK dengan menyebut para orangtua itulah yang seharusnya belajar disiplin, bukan anak-anak mereka.


(nvc/ita)

bruce wrote:

Rupanya, mulut loncer bukan monopoli pejabat kita saja, karena terbukti ada petinggi negara maju yang juga processor nya dan speakernya jebol.

Quote :

Rabu, 23/01/2013 16:07 WIB
Sarankan Para Lansia Cepat Mati, Wakil PM Jepang Dikecam Publik
Novi Christiastuti Adiputri - detikNews

[You must be registered and logged in to see this image.]

Tokyo - Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso menuai kecaman publik Jepang. Gara-garanya, pejabat tinggi Jepang itu mengatakan bahwa para lanjut usia (lansia) di Jepang hendaknya cepat mati. Menurut Aso, hal ini agar mereka tidak lagi membebani negara dengan biaya layanan kesehatan untuk mereka.

Hal tersebut diucapkan Wakil PM Aso saat berbicara di depan Dewan Nasional Reformasi Keamanan Sosial. Aso yang berusia 72 tahun ini mengatakan, pasien yang menderita sakit parah sebagai orang yang sudah mendekati ajal.

Tidak hanya itu, Aso juga mengatakan, agar orang-orang seperti itu 'diizinkan untuk meninggal lebih cepat' jika memang mereka menginginkannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa populasi warga lansia di Jepang jumlahnya melebihi warga berusia produktif atau yang lebih muda.

"Surga melarang saya tetap hidup jika saya ingin mati. Anda tidak akan bisa tidur nyenyak ketika tahu bahwa itu semua dibayarkan pemerintah. Masalah ini tidak akan selesai kecuali Anda membiarkan mereka mati lebih cepat," ucap Wakil PM Aso, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Rabu (24/1/2013).

Pernyataan itulah yang kemudian menuai kritikan dan kecaman. Bahkan Aso didesak untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Jepang atas pernyataannya tersebut.

Beberapa saat usai mengeluarkan pernyataan tersebut, Aso pun mencabut pernyataan tersebut. Aso juga mengakui, pernyataannya itu sangat tidak pantas untuk diucapkan.

Insiden semacam ini bukan yang pertama menimpa Aso. Ketika dia menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 2009 lalu, Aso menuai kritikan gara-gara ucapannya. Saat itu, dia mengatakan kepada para mahasiswa bahwa orang-orang muda seperti mereka seharusnya tidak menikah karena mereka masih miskin dan belum layak mendapatkan penghormatan dari pasangan hidup.

Pernyataan tersebut kemudian diikuti dengan deklarasinya, bahwa seluruh pemimpin agama di dunia harus belajar etika kerja masyarakat Jepang. "Bekerja yang baik. Itulah cara pikir yang benar-benar berbeda dari Perjanjian Lama," ucap Aso saat itu.

Kemudian, Aso juga pernah membuat marah para dokter dengan menyebut mereka kekurangan asal sehat. Beberapa saat kemudian, Aso menyerang para orangtua murid anak-anak TK dengan menyebut para orangtua itulah yang seharusnya belajar disiplin, bukan anak-anak mereka.


(nvc/ita)

Maka dari itu...........
Kita harus ingat pepatah :

Mulutmu....Singa-mu....... Ehhh salah...

Mulutmu...Harimaumu.....

cinzano wrote:

Maka dari itu...........
Kita harus ingat pepatah :

Mulutmu....Singa-mu....... Ehhh salah...

Mulutmu...Harimaumu.....

Bagaimana dengan, "Mulutmu... bau"?

Husada wrote:

cinzano wrote:

Maka dari itu...........
Kita harus ingat pepatah :

Mulutmu....Singa-mu....... Ehhh salah...

Mulutmu...Harimaumu.....

Bagaimana dengan, "Mulutmu... bau"?

Bau petai, jengkol, atau ...

Betawi bilang, "Bau jigong."

bruce wrote:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Sudah hidungnya kepencet tapi lengkungan bibirnya memperlihatkan "tersenyum". Hebat.