Orang kaya brdosa jika beli BBM subsidi

Quote :

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM Non Subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi sudah seharusnya diperuntukkan bagi orang yang berhak.

Hal ini disampaikan salah satu Ketua MUI Ma’ruf Amin, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Senin (27/6/2011).

"Itu tentunya ketika pemerintah mengambil kebijakan siapa yang berhak untuk membeli Pertamax. Itu berarti masalah hak, jangan sampai orang yang harusnya mampu beli Pertamax tapi dia malah beli Premium, itu mengambil hak, itu dosa," jelas anggota Watimpres ini.

Ma'ruf mengatakan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait hal tersebut.
Ia mengimbau agar masyarakat jangan terlalu berlebihan dalam memanfaatkan energi.

"Kita jangan berlebihan hingga penggunaannya. Misalnya listrik, bagi mereka yang mampu tidak boleh menggunakan listrik tanpa batas. Pihak lain masih ada yang belum mendapatkan listrik," katanya.

Pihaknya sengaja bertemu dengan KESDM untuk menekankan agar masyarakat dapat optimal dapat menikmati pemanfaatan energi.

"MUI akan membuat fatwa (untuk hemat energi). MUI akan kerjasama dengan KESDM bagaimana nantinya masyarakat bisa disejahterakan melalui program penghematan energi dan sumber yang ada. Jangan sampai juga ada beban yang diambil oleh satu orang namun dijadikan ke beban orang lain, termasuk pencurian listrik. Itu tidak boleh," tuturnya.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan hak untuk membeli BBM Premium (bersubsidi) adalah bagi golongan yang tidak mampu, sementara orang mampu menggunakan BBM non subsidi.

"Ini bisa dijadikan cara bagi ulama-ulama di daerah untuk mengingatkan masyarakat supaya mengunakan energi secara bertanggung jawab," kata Darwin d itempat yang sama.

Ketimbang mengharamkan facebook, memang lebih baik yg ini sih.

Paling tidak, mudah2an bermanfaat utk mengurangi beban negara.

He he he, saya sih menganggap fatwa itu termasuk fatwa nganggur yang kurang kerjaan. Urusan agama masih lebih banyak yang harus diurus, termasuk fatwa mengharamkan terorisme, fatwa mengharamkan merusak rumah ibadah umat agama lain, yang jelas jelas termasuk dan disebut di Alquran.

Sementara urusan BBM, adalah urusan dunia dan ekonomi bisnis, yang tentunya berada diluar wewenang MUI. Memberi saran sih baik dan patut dihargai, sementara mengatakan dosa itu tentu harus didiskusikan lagi.

Benarkah BBM subsidi adalah hak orang miskin saja? Bukankah orang miskin tidak membutuhkan BBM untuk kendaraannya? Toh kendaraannya pun orang miskin tidak mampu beli.

Jika memang BBM subsidi (premium) sudah dianggap berat oleh negara, maka pisahkan antara BBM subsidi (premium), dan BBM non subsidi (premium juga). Jangan paksa orang untuk membeli BBM non subsidi ditambah biaya extra keuntungan perusahaan (Pertamax).

Jadi, dalam hal ini MUI jeas cuma menjadi corong pemerintah saja, tidak menyuarakan kepentingan rakyat jelata.

Untunglah KWI dan PGI serta Parisadha Hindu Darma dan WWalubi ngga ada yang ikut ikut menyarakan keanehan seperti ini. Karena dosa dan tidak dosa tiak ditentukan oleh seorang manusiapun. Karena manusia memang tidak berhak menentukan dosa dan tidaknya suatu tindakan.

Dalam hal ini, saya sangat setuju dan sepakat pada Bruce. Makin kokoh deh signature saya yang setelah mengajukan protes, kini sudah tampil di tiap postingan baru. Terima kasih mod and glomod.

Sebentar lagi akan ada fatwa haram utk mengirimkan TKI ke Arab Saudi.

Djo wrote:

Sebentar lagi akan ada fatwa haram utk mengirimkan TKI ke Arab Saudi.

Ehm, sepertinya jauh panggang dari api deh, he he he.

bruce wrote:

He he he, saya sih menganggap fatwa itu termasuk fatwa nganggur yang kurang kerjaan. Urusan agama masih lebih banyak yang harus diurus, termasuk fatwa mengharamkan terorisme, fatwa mengharamkan merusak rumah ibadah umat agama lain, yang jelas jelas termasuk dan disebut di Alquran.

mungkin karena MUI belum menganggap hal itu penting untuk diharamkan ?
kalau menurut saya pribadi sih, fatwa ini sedikit lebih baik dari pada fatwayang mengharamkan ojek mengangkut wanita yang bukan muhrimnya.
setidaknya dilihat dari alasannya yaitu mengambil hak yang bukan haknya

Quote :

Sementara urusan BBM, adalah urusan dunia dan ekonomi bisnis, yang tentunya berada diluar wewenang MUI. Memberi saran sih baik dan patut dihargai, sementara mengatakan dosa itu tentu harus didiskusikan lagi.

kalau ini, anda harus tahu dulu kalau Islam itu dien, bukan cuman ngurusin manusia dengan Tuhan.
tapi juga ngurusin kepemerintahan, hukum Allah yang ditegakkan seperti halnya algojo yang memancung TKI/para hukuman di saudi.
mereka santai saja, karena merasa sudah melakukan hukum Allah.

Quote :

Benarkah BBM subsidi adalah hak orang miskin saja? Bukankah orang miskin tidak membutuhkan BBM untuk kendaraannya? Toh kendaraannya pun orang miskin tidak mampu beli.

sekarang kendaraan bukan jadi barang mewah, Om.
ditambah lagi kalau melihat dari sisi kepentingan dan fungsinya.
kalau jualan tahu pakai sepeda, tentu waktu dan jangkauan yang dicapai berbeda dengan mereka yang makai motor walaupun boleh kredit. :)

Quote :

Jika memang BBM subsidi (premium) sudah dianggap berat oleh negara, maka pisahkan antara BBM subsidi (premium), dan BBM non subsidi (premium juga). Jangan paksa orang untuk membeli BBM non subsidi ditambah biaya extra keuntungan perusahaan (Pertamax).

mungkin yang dihimbau pemerintah ini adalah mereka yang make mobil Freed, CRV dll tapi ngisinya premium...
kalau saya sih mending saranin kepemilik spbu untuk memerintahkan anakbuahnya menolak mereka yang bawa mobil mewah tapi ngisinya premium terutama mobil pejabat tinggi (kalau perlu di foto/divideokan lalu kirim ke stasiun TV dan koran2).

Quote :

Jadi, dalam hal ini MUI jeas cuma menjadi corong pemerintah saja, tidak menyuarakan kepentingan rakyat jelata.

kalau ini sih satu kemunginan yang lain. ;)

Quote :

Untunglah KWI dan PGI serta Parisadha Hindu Darma dan WWalubi ngga ada yang ikut ikut menyarakan keanehan seperti ini. Karena dosa dan tidak dosa tiak ditentukan oleh seorang manusiapun. Karena manusia memang tidak berhak menentukan dosa dan tidaknya suatu tindakan.

kalau masalah dosa dan tidak dosa ini sih menyangkut hati nurani dan ajaran yang kita peroleh.
kalau saya dengan sengaja mengambil/meminta jatah sembako yang disediakan oleh seksi diakonia padahal saya masih mampu dan tahu kalau ada beberapa saudara saya yang jauh lebih membutuhkan sembako itu dari saya, maka saya akan merasa berdosa.

bruce wrote:

Djo wrote:

Sebentar lagi akan ada fatwa haram utk mengirimkan TKI ke Arab Saudi.

Ehm, sepertinya jauh panggang dari api deh, he he he.

K.H Hasyim Muzadi sedang mengusahakannya om.

Sudah terlalu banyak yang diharamkan, sampai orang udah ngga tahu lagi, apa yang dilakukannya itu haram atau halal.

Ajinomoto yang 'hanya menggunakan' enzyme yang diekstrak dari lemak babi diributkan haram, sementara narkoba dan korupsi ngga pernah dinyatakan haram secara keras.

Sementara berpakaian minim diharamkan, melakukan nikah siri dihalalkan, he he he

itulah kalau halal dan haram itu kriterianya ditentuin sama manusia.
kadang haram, kadang jadi halal...

Trus apa saja ukuran 'orang mampu' yg harus beli pertamax dan ukuran 'orang ga mampu' yg boleh beli premium?

Kl ada org bergaji 25 juta per bulan, lalu dia pake mobil kijang kapsul, tp dia merasa tidak mampu mbeli pertamax scr rutin krn banyak pengeluaran bulanan lainnya, apakah dia akan mrasa berdosa krn beli premium?

Satu yang saya ngga ngerti, mengapa pemerintah tidak berani menaikan harga premium, daripada ribut terus seprti nenek nenek kebakaran sarung. Naikan saja harga premium, cabut subsidinya, habis perkara, paling paling ngadepin ribut di DPR dan demo mahasiswa, he he he.

Quote :

Urus BBM, MUI Berlebihan
Caroline Damanik | Heru Margianto | Kamis, 30 Juni 2011 | 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengharamkan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi (premium) bagi kalangan ekonomi atas melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia dinilai berlebihan. Tak sepatutnya MUI memasukai ranah kebijakan publik yang merupakan domain pemerintah.


Kalau persoalan ini menjadi haram atau enggak, ini bukan wilayah yang harus dimasuki MUI.

"Ini berlebihan. MUI tidak perlu ikut campur kebijakan publik. Kalau persoalan ini menjadi haram atau enggak, ini bukan wilayah yang harus dimasuki MUI," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/6/2011).

Menurutnya, pemerintah lah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebijakan pengendalian penggunaan premium. Campur tangan MUI akan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya melakukan kontrol.

Lagipula, menurut politisi PDI-P ini, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang bisa menjamin warga negara untuk menaatinya. "Saya kasihan dengan MUI kalau (fatwanya) tidak dijalankan publik. Ini menunjukan ketidakcerdasan (pemerintah) dalam masalah dengan bersandar pada MUI," tandasnya.

Wacana fatwa MUI dalam penggunaan BBM bersubsidi mengemuka setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Ma'ruf Amin, di Kementrian ESDM, Senin (27/6/2011) lalu.

Dalam pertemuan tersebut Kementrian ESDM mengajak MUI turut berpartisipasi dalam kampanye pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Sejauh ini pihak MUI menyebutkan hal tersebut masih wacana.

Nah kan, saya bilang juga MUI seperti lembaga yang kurang kerjaan saja, BBM kok diurusi oleh para Kiai, weleh weleh.

Quote :

Kl ada org bergaji 25 juta per bulan, lalu dia pake mobil kijang kapsul, tp dia merasa tidak mampu mbeli pertamax scr rutin krn banyak pengeluaran bulanan lainnya, apakah dia akan mrasa berdosa krn beli premium?

yah, makanya difatwakan berdosa biar pada bisa mikir dan merasakan dengan hati nuraninya saja.
kalau masalah banyak pengeluaran bulanan sih, biar gaji 100 juta juga bakalan banyak pengeluaran juga, Om...
merasa berdosa atw enggak sih tinggal tanya hati nurani sendiri saja, wong pejabat yang korup juga banyak yang gak ngerasa berdosa kok...
he..he..he...

Sepengetahuan saya MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa atau pendapat seperti ini.

Hal tersebut diutarkan oleh Ketua MUI saat ditanya wartawan mengenai pendapatnya
pribadi tentang BBM bila dikaitkan dengan dosa.

Jadi ini bukan fatwa...

Quote :

Jadi ini bukan fatwa...

Yang saya dengar beritanya, memang terjadi pelintiran berita oleh wartawan, he he he, memang susah juga jika ditanya wartawan, harusnya si penjwab betul betul tegas, apakah ucapannya berupa ucapan pribadi atau lembaga nya.

:)

Mantan wartawan yang lagi santer adalah Dahlan Iskan, kerna secara lisan memlaui media elektronik dia berkata bahwa ada 10 orang anggota DPR yang pernah memalak BUMN. Hari seninj yang lalu, kepada BK DPR, dia hanya memberikan nama 2 orang. Janjinya, hari ini dia akan memberikan sisa nama yang masih dipegang.

Ah... jadi OOT.