Jika agama dibawa dalam politik

Quote :

Ukraina dan Rusia: Dipersatukan Agama, Dipecah Politik
Minggu, 20 April 2014 | 15:37 WIB

MOSKWA, KOMPAS.COM - Sejak permulaan, imam memainkan peran dalam  demonstrasi-demonstrasi di Kyiv dan bagian-bagian lain Ukraina, seperti dikemukakan oleh  Profesor  Andrei  Zubob,  seorang ahli sejarah agama.

"Para rohaniwan dari kelompok-kelompok yang berbeda - Ortodoks, Unitarian, Katolik Yunani - semuanya bersama," ujarnya.

Sementara  pemimpin-pemimpin gereja dari semua aliran agama di Ukraina tampak mendukung  kepemimpinan  politik baru di Kiev, tetapi imam Rusia bungkam sehubungan peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini berkembang di sana. "Kita belum mendengar Gereja Ortodoks Rusia mengambil sikap dalam situasi di Ukraina. Mereka bahkan tidak menyerukan gencatan senjata selama Paskah," ujar Alexander Soldatov, seorang jurnalis Rusia yang meliput soal agama.

Konflik yang  terjadi sekarang di Ukraina mungkin akan menyebabkan perpecahan antara Gereja Ortodoks Rusia dan cabang-cabangnya di Ukraina. Gereja Ortodoks Rusia, yang mempunyai hubungan erat dengan Pemerintah Rusia  tidak memberikan komentar mengenai laporan ini.

"Kalau mereka memberikan dukungan kepada Presiden Putin, rekan-rekan mereka  di Ukraina  bisa marah. Kalau mereka mendukung Ukraina,  hal itu akan menimbulkan masalah besar dengan  pemerintah Rusia," ujar Profesor Zubov.

Kurang lebih 40 persen penganut Ortodok di Ukraina adalah jemaat Ortodoks Rusia. Zubov dan Soldatov mengatakan, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Kirill, berselisih dengan Presiden Putin mengenai konflik itu.

Sebagai bukti, mereka mengacu pada absennya Kirill dalam pidato Presiden Putin pada 18 Maret mengenai Crimea di Kremlin. Namun rohaniwan Gereja Ortodoks Ukraina Yakov Krotov menepis anggapan itu.

"Secara  resmi, gereja mutlak berada di belakang Putin dan desas-desus mengenai  Pemimpin Ortodoks Rusia Kirill hanya kabar angin," ujarnya.

Krotov mengatakan Kirill tidak mau berselisih dengan pemerintah Rusia maupun dengan pihak gereja Ortodoks di Ukraina, dan menyebut sikapnya yang diam “tidak bermakna apa-apa”.

Soldatov juga mengemukakan, imam-imam aktif  dalam demontsrasi di Kiev, tetapi  mereka tidak tampak di manapun dalam demonstrasi pro-Rusia di Ukraina timur.

"Meskipun  banyak rohaniwan dari semua aliran hadir di Lapangan Maidan, Kiev. Tidak ada yang berdiri di barikade yang mengelilingi gedung-gedung pemerintah di Luhansk dan Donetsk," ujarnya.

Bagi umat Ortodoks Rusia maupun Ukraina, Hari Paskah adalah hari keagamaan yang paling penting. Banyak  umat sudah pasti berdoa agar Ukraina dan Rusia  bisa menghindari peningkatan konflik yang sedang berlangsung.

Semoga para petinggi agama di Ukraina dan Rusia bisa bijak dalam menentukan sikap.

 

Semoga mereka menyadari ajaran Kristus yang memerintahkan manusia memberikan hak Tuhan kepada Tuhan, dan memberikan hak kaisar kepada kaisar. Menurut hemat saya, kalau mereka menyadari dan menerima ajaran Yesus Kristus itu, mereka tidak akan mencampur aduk urusan agama dengan urusan politik.

Semoga.
Karena jangan sampai agama terpecah karena perbedaan politik, itu konyol sekali.

Semoga tidak jadi perang

bruce wrote:

Semoga.
Karena jangan sampai agama terpecah karena perbedaan politik, itu konyol sekali.

Tapi, lahirnya komunitas baru, bisa saja karena perbedaan aliran politik, kan? Mirip-mirip kelahiran Anglikan, misalnya?

Di Indonesia pun terjadi kejadian seperti itu.
Bahkan kemarin ini ada orang mengaku sebagai 'wakil umat Kristen Katolik Indonesia' yang menyatakan 5 juta warganya mendukug pasangan Prabowo Hatta.

Untung saya gak kenal dia.

Preeeet

bruce wrote:

Di Indonesia pun terjadi kejadian seperti itu.
Bahkan kemarin ini ada orang mengaku sebagai 'wakil umat Kristen Katolik Indonesia' yang menyatakan 5 juta warganya mendukug pasangan Prabowo Hatta.

Untung saya gak kenal dia.

Preeeet

Pengakuannya di media elektronik, media cetak, ato media maya?

Banyak juga nama 'beraroma' Katolik sebagai pendukung di masing-masing kubu capres, lhoh.

priiiit
 

Husada wrote:

bruce wrote:

Di Indonesia pun terjadi kejadian seperti itu.
Bahkan kemarin ini ada orang mengaku sebagai 'wakil umat Kristen Katolik Indonesia' yang menyatakan 5 juta warganya mendukug pasangan Prabowo Hatta.

Untung saya gak kenal dia.

Preeeet

Pengakuannya di media elektronik, media cetak, ato media maya?

Banyak juga nama 'beraroma' Katolik sebagai pendukung di masing-masing kubu capres, lhoh.

priiiit
 

Di Kompas.com rasanya, om...
Kemudian malah disanggah oleh yang lain di Tempo.co

Saya agak lupa di mana persisnya, tetapi yang rutin saya baca adalah Kompas.com Detik.com dan Tempo.co

bruce wrote:

Di Kompas.com rasanya, om...
Kemudian malah disanggah oleh yang lain di Tempo.co

Saya agak lupa di mana persisnya, tetapi yang rutin saya baca adalah Kompas.com Detik.com dan Tempo.co

Pada atmosfir politik seperti sekarang ini, dimana negeri 'berkembeng' ini sedang menuju pemilihan presiden, berbagai informasi menyesatkan semakin banyak. Banyak orang yang mengemukakan kabar yang tidak sesuai fakta. Banyak orang mencatut identitas. Yang bakal menjadi korban ialah mereka yang tidak rutin mengupdate pengetahuan mengenai dinamika sosial. Semoga saja pemilihan presiden kali ini nyata membawa perubahan menjadi lebih baik. Kalo penganut teror yang menang, bisa-bisa nyawa manusia menjadi semakin tidak berarti, seperti petrus dulu itu.

Oya, konon Jokowi JK merencanakan mencabut kolom agama pada KTP.
Bagaimana pandangan LTBers ?

bruce wrote:

Oya, konon Jokowi JK merencanakan mencabut kolom agama pada KTP.
Bagaimana pandangan LTBers ?

Saya kurang sependapat.

Menurut saya, kolom itu masih diperlukan untuk jaga-jaga bila ada kematian menimpa seseorang ketika dia berada di tempat yang tidak mengenalnya. Dengan adanya kolom agama di KTP-nya, mayat itu dapat dirawat sesuai agamanya oleh mereka yang seagama dengannya yang tinggal di sekitar tempat kematiannya itu.

Tetapi saya sependapat pada penghapusan kementerian agama. Sebab, agama adalah urusan pribadi seseorang dengan yang diimaninya sebagai Tuhan. Peribadatannya tidak perlu dicampuri oleh negara. Cukuplah kalau negara menjamin keamanan dan kenyamanan warganya selama warga itu beribadat dan tidak mengganggu kelompok lain. Maksud saya, negara perlu memastikan bahwa warganya terhindar dari perbuatan kriminal, negara tidak perlu mencampuri kebertuhanan warga.

Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila tidak perlu diartikan oleh hanya kelompok tertentu saja, harus diartikan oleh tiap orang sesuai pemahaman dan pengimanannya. Negara perlu menjamin kemerdekaan wargannya dalam beribadat kepada Tuhan-nya. Jadi, Tuhan dari negara (kalau ada), bisa saja berbeda dari Tuhan-nya perorangan.

Syukurlah, ternyata itu cuma pendapat pribadi salah seorang timses Jokowi saja.
Tetapi sudah dibantah oleh PDIP

bruce wrote:

Oya, konon Jokowi JK merencanakan mencabut kolom agama pada KTP.
Bagaimana pandangan LTBers ?

Lho saya juga sependapat ...........

Memang ada yang protes ??

 

Sudah dibantah, bahwa Jokowi dan JK tidak pernah menjanjikan pencabutan kolom agama.

bruce wrote:

Sudah dibantah, bahwa Jokowi dan JK tidak pernah menjanjikan pencabutan kolom agama.

Padahal itu kan ide bagus ....
Mengapa dibatalkan

 

Kalau menurut saya, ada juga perlunya.
Bayangkan kalau ada yang kecelakaan, keluarganya tidak ada, maka si korban bisa bisa dikuburkan dengan cara yang 'lain'.

Itu salah satu alasannya.

Cinz,

Boleh beritahu di titik mana kebagusan pencabutan kolom agama KTP?

Husada wrote:

Cinz,

Boleh beritahu di titik mana kebagusan pencabutan kolom agama KTP?

hmmm.........keyakinan merupakan urusan personal dengan di atas

cinzano wrote:

hmmm.........keyakinan merupakan urusan personal dengan di atas

Keyakinan sedikit berbeda dari agama, lho. Keyakinan terbit dari hati yang paling dalam, mungkin agak berbaur sedikit dengan pengetahuan atau logika, kemudian sampai pada keyakinan. Itu memang urusan personal. Keyakinan menyangkut kebatinan, sehingga apa yang diyakini akan tergambar dari sikap menjalani hidup. Sementara, agama itu murni buatan dunia, sehingga banyak yang beragama tetapi perilakunya seperti orang tidak beragama.

Jadi, menurut saya, pencantuman agama di kolom KTP tidak masalah. Masih ada sisi baiknya kalau dicantumkan, sebab, itu, andaikan pemilik KTP itu kemalangan di tempat yang tidak ada kerabatnya, maka jenazahnya bisa drawat oleh orang seagama dengannya yang ada di sekitar tempat itu.

Nah, kalo Departemen atau Kementerian Agama, saya sepakat kalau dihapus. Sebab, urusan keberagamaan seseorang tidak perlu diurusi oleh negara. Seperti di post sebelumnya, saya ingin kalau negara menjamin keamanan dan kenyamanan warga menjalankan peribadatannya, tanpa mengganggu warga lainnya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga menjalankan peribadatannya itu, saya kira cukup ditangani oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Yang penting, Kementerian Kemanan menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa pilih-pilih. Tidak perlu ada Kementerian Agama. Hanya jadi sarang korupsi saja.
 

Nah, memang sebenarnya departemen agama tidak diperlukan, selain departemen agama Islam dalam hubungannya dengan urusan haji.
Tetapi, kalau cuma ada departemen agama Islam, dan agama lain tidak punya kementrian, nanti Indonesia dianggap hanya mengurusi satu agama saja.
Jadi, memang serba salah...

Saya kira, kalo hanya sekedar urusan haji, bisa saja diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disadari atau tidak, agama-agama yang eksis di dunia, adalah kristalisasi kebudayaan. Karena itu, urusan agama, dijadikan saja menjadi urusan kebudayaan. Cukup satu Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibagi kedalam Direktur Islam, Direktur Selain Islam.

Kalau dari agama lain saya rasa koq gak keberatan, tetapi dari agama mayoritas sepertinya merasa 'gengsinya' justru dikurangi. Kemarin ini, ketika kasus korupsi haji menyeruak, saya malah mendengar usulan untuk menaikan dirjen urusan haji menjadi menteri urusan haji, alasannya agar lebih berwenang ketika berhadapan dengan menteri di Saudi.

;D

Hahhaa... saya pikir, dalam hal penerimaan atau penyambutan orang Arab terhadap jemaah haji tidak dipengaruhi oleh setinggi apa jabatan pengurus jamaah. Arab Saudi berkepentingan dengan datangnya jemaah haji dari segala penjuru dunia. Kedatangan jamaah itu memberi pemasukan kepada Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi hanya berkepentingan pada kedatangan jamaah calon haji, bukan pada pengurusnya, sebab kedatangan jamaah haji itu akan menghidupkan ekonomi Arab Saudi. Jadi, menurut pendapat saya, terlalu terdorong oleh keinginan menduduki jabatan tinggi, maka direktorat jenderal ingin dinaikkan menjadi menteri.

Yah, kalau bekerja serius dan memberikan hasil positive sih gak apa apa, yang jadi masalah justru semakin tinggi jabatan, semakin besar kemungkinan dapat project, ujung ujungnya korupsi.

Saya justru ingin tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sekedar mengintip hilal menjelang puasa ini, itu dilakukan setiap tahun, dan untuk sesuatu yang seharusnya bisa dihitung dengan mudah secara astronomi.

Anda barangkali tahu bocorannya, om, berapa biaya totalnya yang dikeluarkan?

Yakin bahwa ada bocoran?