Mengapa Umat Muslim Phobia Terhadap Pemurtadan?

Silancah wrote:

T2Y wrote:

gimana kalau dikeluarkan fatwa kang ? :)

Bila saat ini orang2 Ahmadiyah merongrong umat Muslim dengan terus berusaha memurtadkan umat Islam ... balaslah dengan akidah juga.
Syukur2 keluar peraturan dari pemerintah yang melarang usaha permurtadan itu ... yang menjadi masalah apakah pemerintah mau menegakkan peraturan yang sudah dikeluarkannya tersebut?

saya seneng kalau anda yang jadi mentri agama, kang... :)
tapi masalahnya, anda pasti akan banyak mendapat pertentangan dari Muslim yang tidak sependapat dengan anda. :)

Djo wrote:

Jika 2 organisasi islam terbesar di indonesia, Muhammadiyah dan NU, serta negarawan sekelas JK sudah berbicara sprti itu, maka golongan islam yg mana lagi yg mendukung supaya ahmadiyah dihancurkan dari indonesia ?

Ormas Islam Sepakat Ahmadiyah Harus Dibubarkan
Adi Lazuardi - detikNews

Jakarta - Organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti FPI, MUI, NU, Muhammadiyah, dan Dewan Dakwah Islam (DDI) sepakat mengeluarkan satu opsi dalam diskusi dengan Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar. Opsi itu adalah Ahmadiyah harus dibubarkan.

"Kita sepakat sebagai ormas Islam, Ahmadiyah ini hanya ada satu opsi saja, bubarkan! Tidak ada opsi lain," ujar Ketua FPI Habib Rizieq di kantor Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2011).

Menurut Rizieq, dalam dialog itu, pimpinan PBNU Slamet Effendy mengklarifikasi adanya statemen yang menyebutkan PBNU tidak mengatakan Ahmadiyah sesat. Dalam forum tersebut, kata Rizieq, Slamet menyatakan PBNU mengeluarkan putusan Ahmadiyah sesat.
"Beliau (Slamet Effendy) mengeluarkan putusan dari PBNU (pusat) sampai PBNU di berbagai daerah sepakat bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Ahmadiyah ada di luar Islam," kata Rizieq.

Rizieq mengapresiasi klarifikasi Slamet Effendy. Masyarakat juga diminta jangan percaya pada LSM-LSM yang mencatut nama PBNU dan mengatakan jika Ahmadiyah tidak sesat.

Setelah dialog dengan ormas Islam, Kemenag juga akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh seperti Hasyim Muzadi dan Jimly Asshiddiqie siang ini.

Kalo berbicara ahmadiyah sesat, jgn kan yg islam, saya jg bilang klo mereka sesat setelah membaca info ttg ahmadiyah dr kang Silancah

Yg jd pokok utamanya kan, masalah pembubarannya. Apakah semua sdh setuju, dgn cara apapun, ahmadiyah harus dibubarkan ?

Dlm SKB 3 menteri, CMIIW tidak ada pasal yg memerintahkan ahmadiyah utk membubarkan diri. Yg ada adalah, ahmadiyah dilarang utk menyebarluaskan ajarannya itu.

Jadi sepanjang ahmadiyah tdk melanggar pasal tsb, mereka tdk bisa dibubarkan.
Dan kalo ada anggota ahmadiyah kedapatan melanggar, maka ya tinggal diproses oknum anggota ahmadiyah tsb secara hukum. Dan bukan ahmadiyahnya yg dibubarkan.

Djo wrote:

Kalo berbicara ahmadiyah sesat, jgn kan yg islam, saya jg bilang klo mereka sesat setelah membaca info ttg ahmadiyah dr kang Silancah

Alhamdulillah kalau sepakat ...

Djo wrote:

Yg jd pokok utamanya kan, masalah pembubarannya. Apakah semua sdh setuju, dgn cara apapun, ahmadiyah harus dibubarkan ?

Dlm SKB 3 menteri, CMIIW tidak ada pasal yg memerintahkan ahmadiyah utk membubarkan diri. Yg ada adalah, ahmadiyah dilarang utk menyebarluaskan ajarannya itu.

Jadi sepanjang ahmadiyah tdk melanggar pasal tsb, mereka tdk bisa dibubarkan.
Dan kalo ada anggota ahmadiyah kedapatan melanggar, maka ya tinggal diproses oknum anggota ahmadiyah tsb secara hukum. Dan bukan ahmadiyahnya yg dibubarkan.

Kalau SKB 3 menteri terus dilanggar dan pihak berwajib membiarkan sebaiknya pihak yang lebih tinggi (pemerintah atau dpr) membubarkan saja agar tidak terjadi konflik horisontal di masyarakat.

Bukan begitu, bro?

Silancah wrote:

Kalau SKB 3 menteri terus dilanggar dan pihak berwajib membiarkan sebaiknya pihak yang lebih tinggi (pemerintah atau dpr) membubarkan saja agar tidak terjadi konflik horisontal di masyarakat.

Bukan begitu, bro?

Ya pihak berwajibnya dong yg disalahin. Kalo memang pemerintah (dlm hal ini 3 menteri) bisa membuat peraturan, tp tdk bisa menjalankannya, ya lebih baik tdk usah buat peraturan.

Justru SKB 3 menteri ini dibuat supaya pihak berwajib (dlm hal ini polisi) mempunyai landasan hukum utk menangkap org2 yg melanggar.

FPI juga kan kerap kali melanggar hukum, tapi cuma oknumnya aja yg diproses dan bukan FPI secara organisasinya.

Djo wrote:

Ya pihak berwajibnya dong yg disalahin. Kalo memang pemerintah (dlm hal ini 3 menteri) bisa membuat peraturan, tp tdk bisa menjalankannya, ya lebih baik tdk usah buat peraturan.

Justru SKB 3 menteri ini dibuat supaya pihak berwajib (dlm hal ini polisi) mempunyai landasan hukum utk menangkap org2 yg melanggar.

FPI juga kan kerap kali melanggar hukum, tapi cuma oknumnya aja yg diproses dan bukan FPI secara organisasinya.

Memang, pemerintah kita ini membingungkan .. sudah membuat keputusan tetapi tidak ditegakkan.
Tetapi kembali ... bila sebuah organisasi terus menerus dan mendukung oknum2 tersebut untuk melanggar peraturan ... sudah sewajarnya organisasi tersebut dilarang. Ya ndak?

Silancah wrote:

Memang, pemerintah kita ini membingungkan .. sudah membuat keputusan tetapi tidak ditegakkan.

Yah...itulah Indonesia.
Saya hanya berpikir, jika kita terus meminta pemerintah utk melakukan ini dan itu sementara pemerintah diam saja, jangan2 memang ternyata kita yg belum siap utk tinggal di Indonesia.

Silancah wrote:

Tetapi kembali ... bila sebuah organisasi terus menerus dan mendukung oknum2 tersebut untuk melanggar peraturan ... sudah sewajarnya organisasi tersebut dilarang. Ya ndak?

Ya, pada prinsipnya sih saya setuju kang.