Iran Ajak Indonesia Atasi Radikalisme

Iran Ajak Indonesia Atasi Radikalisme
Kamis, 6 Maret 2014 | 19:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan mengatasi radikalisme adalah kunci untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap pengikut Syiah.

"Kita harus bekerja sama untuk mengatasi intoleransi, ekstremisme dan kekerasan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas," kata Zarif dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, seperti dilaporkan wartawan BBC Alice Budisatrijo, Kamis (6/3/2014).

Pengikut Syiah di Indonesia mendapat diskriminasi dan beberapa kali menjadi sasaran kekerasan.

Pada November 2013, organisasi yang mewadahi umat Islam Syiah di Indonesia, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Ijabi) memprotes keputusan polisi yang tidak mengizinkan acara Asyura 10 Muharam digelar di sebuah gedung di Bandung.

Pada 2012, kampung yang dihuni komunitas Syiah di Sampang, Madura, dibakar sehingga penduduknya terpaksa mengungsi ke sebuah stadion olahraga. Kini mereka pun masih mengungsi di sebuah rumah susun dan harus meminta izin aparat jika ingin meninggalkan bangunan.

Nuklir Iran

Zarif berada di Indonesia pada 6 dan 7 Maret atas undangan Marty Natalegawa. Selain membahas isu-isu bilateral, Zarif juga menjelaskan tentang sikap Iran mengenai program nuklir.

"Kami (Iran) tidak akan menutup program nuklir kami, titik. Tidak akan ada perlucutan program dan saya tidak percaya jika hal itu berguna karena Iran punya teknologinya, Iran punya ilmuwannya, Iran mampu," kata Zahir.

"Saya percaya tidak sulit untuk menghapus keraguan (tentang program nuklir Iran) jika ada rasa percaya dan jika orang memang ingin diyakinkan, tapi jika tidak maka tidak akan ada gunanya," tambahnya.

Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan sejarah, budaya, dan agama yang sangat panjang dan saling terkait selama lebih dari seribu tahun. Kedua negara memiliki lebih dari 50 perjanjian kerja sama di segala bidang.



Saat baca judulnya, cukup mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan. Koq bisa Iran menawarkan kerjasama mengatasi radikalisme? Bukankah Iran termasuk negara pengekspor radikalisme?

Setelah baca, ooooooo rupanya radikalisme terhadap syiah thoh.
Kalau radikalisme terhadap penganut agama lain, itu sih bukan urusannya ya?



  

Saya tertarik dengan pernyataan tentang tidak menutup program nuklir. Program nuklir yang mengharuskan etos akurasi tinggi, diyakini oleh Iran dapat diimplementasikan di negeri mereka. Dari satu sisi, itu cukup mendorong saya untuk mengacungi jempol. Mereka berani demi negerinya. Tapi di sisi lain, mengingat kesalahan kecil saja akan berdampak besar kepada manusia, berupa kepunahan, saya tidak mendukung membina kerja sama mengatasi radikalisme dengan negeri penganut radikalisme.

Husada wrote:

Saya tertarik dengan pernyataan tentang tidak menutup program nuklir. Program nuklir yang mengharuskan etos akurasi tinggi, diyakini oleh Iran dapat diimplementasikan di negeri mereka. Dari satu sisi, itu cukup mendorong saya untuk mengacungi jempol. Mereka berani demi negerinya. Tapi di sisi lain, mengingat kesalahan kecil saja akan berdampak besar kepada manusia, berupa kepunahan, saya tidak mendukung membina kerja sama mengatasi radikalisme dengan negeri penganut radikalisme.

Jika kita meninjau dari sudut netral.
Sebenarnya adalah hak setiap negara mengadakan riset ataupun pengayaan uranium.
Kalau ada negara yang melakukannya, mengapa kemudian melarang negara lain melakukannya?
Kalau ada negara yang memiliki senjata nuklir, mengapa harus melarang negara lain punya?
Maka, kembali urusannya adalah penilaian subjektif, ada negara yag dinilai boleh dan ada negara yang dinilai tidak boleh.

Nah...

bruce wrote:

Jika kita meninjau dari sudut netral.
Sebenarnya adalah hak setiap negara mengadakan riset ataupun pengayaan uranium.
Kalau ada negara yang melakukannya, mengapa kemudian melarang negara lain melakukannya?
Kalau ada negara yang memiliki senjata nuklir, mengapa harus melarang negara lain punya?
Maka, kembali urusannya adalah penilaian subjektif, ada negara yag dinilai boleh dan ada negara yang dinilai tidak boleh.

Nah...

Lhah, itu sudah karakter sono, kan?

Kalau ditentang, lantas mengklaim dirinya didzolimi.

Kalau memaksakan kehendak ke pihak lain, mengklaim bahwa itu sebagai kehendak Tuhan.

Bahasa sederhananya, mau menang sendiri. Tentu saja menjadi urusan subyektif.

Seharusnya, diperlukan manusia-manusia yang eling lan waspodo. Dalam hal ajakan kerja sama yang dimaksud, sebaiknya radikalisme yang dimaksud bukan hanya untuk golongan tertentu, harus kerja sama menentang radikalisme terhadap semua kelompok. Itu baru fair.

Ngomong-ngomong, trit ini hendak kemana, ya?