Wali kota Solo Tak Pernah Ambil gaji

[You must be registered and logged in to see this link.]

Jarang terdengar bahwa pejabat di Indonesia tidak mau menerima gajinya, justru kebanyakan dari mereka meminta kenaikan gaji. Namun, pejabat yang satu ini, Wali Kota Solo Joko Widodo, berbeda dengan pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai wali kota, ia tidak pernah sekali pun mengambil gaji yang menjadi haknya. Hal ini dengan malu-malu diungkapkannya ketika ditanya oleh salah satu peserta seminar "Gerakan Perempuan Mewujudkan Good Governance" di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

"Gaji wali kota Rp 6,5 juta. Potong pajak jadi Rp 5,5 juta. Saya tidak pernah nanya. Saya merasa, memang saya sebenarnya butuh uang, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan uang ini dari kita," tutur Joko sambil tersenyum.

Joko mengaku, ia dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain. Oleh karena itu, ia merasa masih cukup terpenuhi kebutuhannya dengan hasil kerjanya yang lain. Sebelum menjadi wali kota, ia telah memiliki usaha mebel rumah dan taman, bahkan telah eksis di beberapa negara. Usaha ini tetap ia jalankan setelah terpilih menjadi wali kota.

"Kami hidupnya dari income yang lain. Saya enggak pernah pakai gaji saya. Hanya tanda tangan slip gajinya, tapi enggak pernah lihat uangnya," imbuhnya.

Selama menjabat, Joko menambahkan, ia tak pernah sekali pun melakukan lobi terkait dengan program-program kegiatannya dengan anggota Dewan. "Saya enggak suka melobi ke Dewan. Takutnya malah jadi ada deal-deal yang enggak jelas. Selama hampir lima tahun menjabat wali kota, kalau saya punya program, saya berikan pada koran minta dipublikasikan. Setelah itu, akan ketahuan dan terkumpul pendapat masyarakat. Nah, kalau setuju, baru saya jalankan program itu. Kalau tidak setuju, ya dikaji lagi," katanya.

Namun, Joko tak mau menceritakan lebih jauh lagi mengenai alasan yang melatari untuk tidak menerima gaji sebagai Wali Kota Solo. Ia hanya berharap bisa bekerja dan melakukan yang terbaik untuk Kota Solo.

"Enggak usah ditanya lagi soal itu. Tadi itu saya terpaksa ngomong karena ada yang bertanya dalam seminar. Saya tidak ingin membahas soal itu," katanya sembari tertawa.

Joko Widodo telah dua kali terpilih menjadi Wali Kota Solo. Pria yang biasa disapa Jokowi ini terpilih untuk pertama kali tahun 2005, dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2010-2015.

Kok beda yah sama Sby yang ngeluh gajinya ndak naik2 ini bawahannya bukan lagi ndak ngeluh malah ndak ngambil gaji nya

Salah satu gubernur yang saya kagumi (dahulu) adalah Sinjo Sarundajang (SulUt), beliau juga banyak memberi dan sedikit menerima. Tetapi, entah karena partainya (PDIP) ngga sejalah lagi, atau justru dia pilih jalur cepat, toh beliau pindah ke PD (Demokrat).

Kadang politik memang bisa membentuk yang bagus menjadi rusak.

kayaknya gitu sih bro karena dengan masuk partai penguasa maka banyak kemudahan yang akan di dapat...

Di batam walikotanya juga sudah masuk Demokrat dan yah dia menag lagi sekarang sudah masa jabatan yang kedua...

Luar biasa .. Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi orang seperti ini.
Jabatan dipandang sebagai cara untuk melayani masyarakat bukan sumber penghasilan.

Seharusnya gaji pejabat dan anggota dewan jangan pernah dinaikkan.
Sudut pandang yang harus dipakai adalah begini: Anda mau melayani masyarakat? Dapet imbalan segini lho. Kalau nggak mau ya sudah jangan ambil posisi itu.

Quote :

Seharusnya gaji pejabat dan anggota dewan jangan pernah dinaikkan.
Sudut pandang yang harus dipakai adalah begini: Anda mau melayani masyarakat? Dapet imbalan segini lho. Kalau nggak mau ya sudah jangan ambil posisi itu.

Wah susah kang, nanti ada alasan untuk korupsi karena penghasilan tidak cukup untuk hidup. Kalau saya sih setuju saja gaji pegawai negeri disesuaikan dengan jabatan serta tanggung jawabnya, jika kemudian ternyata masih korupsi, maka sanksi yang diberikan harus sangat sangat berat, disertai pemecatan dan penyitaan harta hasil korupsi.

bruce wrote:

Quote :

Seharusnya gaji pejabat dan anggota dewan jangan pernah dinaikkan.
Sudut pandang yang harus dipakai adalah begini: Anda mau melayani masyarakat? Dapet imbalan segini lho. Kalau nggak mau ya sudah jangan ambil posisi itu.

Wah susah kang, nanti ada alasan untuk korupsi karena penghasilan tidak cukup untuk hidup. Kalau saya sih setuju saja gaji pegawai negeri disesuaikan dengan jabatan serta tanggung jawabnya, jika kemudian ternyata masih korupsi, maka sanksi yang diberikan harus sangat sangat berat, disertai pemecatan dan penyitaan harta hasil korupsi.

Yang saya maksudkan juga bukan seluruh lapisan pegawai negeri, Bang.

Tapi hanya pejabatnya saja ... seperti walikota, bupati, gubernur, menteri, presiden ... yang merupakan pilihan rakyat; bukan pegawai negeri karir.

Quote :

Tapi hanya pejabatnya saja ... seperti walikota, bupati, gubernur, menteri, presiden ... yang merupakan pilihan rakyat; bukan pegawai negeri karir.

Nah, nanti anda dapatnya pejabat yang kepepet kang, yang nothing to loose, karena yang sebelumnya pengangguran ngga punya pendapatan, jadi terima tawaran anda itu, he he he.

Pertanyaannya...

Walikota ini tandatangan slip gaji, terus gajinya dikemanain ? karena kalo di pegawai negeri/pemerintahan, dana yg sudah dianggarkan dan dicairkan, nggak bisa dikembalikan ke pusat lagi.