Penutupan Gereja di Aceh

Quote :

JAKARTA--MICOM: Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) melapor ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas penyegelan gereja dan pelarangan beribadah bagi jemaat Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Dalam pengaduannya, Sekretaris Eksekutif PGI bidang Marturia Favor Bancin mengatakan penutupan dilakukan karena ada tekanan dari ormas tertentu. "Penutupan karena ada pemaksaan dari kelompok yang mengklaim sebagai FPI (Front Pembela Islam)," katanya di ruang pengaduan Komnas HAM, Jakarta, Selasa (15/5).

Ia mempertanyakan, apakah bisa satu kelompok menekan pemerintah untuk melakukan penutupan terhadap tempat beribadah. Apalagi, kata Favor, gereja-gereja yang ada di Aceh Singkil sudah berdiri sejak lama.

"Awalnya akan ada perubuhan gedung gereja. Tapi ada diskusi dengan Muspida dan ada pembicaraan sehingga itu ditunda," katanya.

Ia menyebutkan setidaknya ada 17 gereja yang ditutup paksa di Aceh. "Keinginan kita sekarang, jangan sampai ada pengusiran besar-besaran," kata Favor.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Jhonny Nelson Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari lapangan mengenai hal ini. "Dia (orang lapangan Komnas HAM) memang menyebut FPI. Dia bilang kalau FPI minta menertibkan (gereja). Jadi ada kekuatan sosial tertentu yang mengatur negara," ujar Jhonny.

Namun demikian, Komnas HAM akan melihat apaakah ada masalah antara berdirinya gereja dengan penerapan UU Otonomi Daerah di Aceh. Pasalnya, di Aceh, berlaku UU Syariat.

"Kebetulan Ketua Komnas HAM (Ifdal Kasim) ada di Aceh sekarang. Saya akan kontak sekarang juga supaya dia bicara dengan pemerintahan yang baru terpilih," kata Jhonny. (OX/OL-04)
sumber : [You must be registered and logged in to see this link.]

ada yang tahu gimana kelanjutannya ?

dan apakah UU syariat memang tidak mengijinkan adanya tempat beribadah nuat yang non muslim ?

T2Y wrote:

ada yang tahu gimana kelanjutannya ?

dan apakah UU syariat memang tidak mengijinkan adanya tempat beribadah nuat yang non muslim ?

Ah, kalau terjadi seperti ini di Aceh maka benar-benar disayangkan.
Tidak ada hukumnya dalam UU Syariat mana pun kalau tempat beribadah non muslim tidak diizinkan berdiri di sana.

Tidak ada pelarangan seperti ini di semua negara di Timur Tengah.
Sejarah pun membuktikan umat beragama bisa hidup berdampingan sebagaimana halnya di zaman 4 Khalifah sesuah Rasulullah SAW atas masa pemerintahan Daulah/Kekhalifahan/Kesultanan yang terjadi setelahnya.

Ini salah kaprah namanya!

Silancah wrote:

T2Y wrote:

ada yang tahu gimana kelanjutannya ?

dan apakah UU syariat memang tidak mengijinkan adanya tempat beribadah nuat yang non muslim ?

Ah, kalau terjadi seperti ini di Aceh maka benar-benar disayangkan.
Tidak ada hukumnya dalam UU Syariat mana pun kalau tempat beribadah non muslim tidak diizinkan berdiri di sana.

Tidak ada pelarangan seperti ini di semua negara di Timur Tengah.
Sejarah pun membuktikan umat beragama bisa hidup berdampingan sebagaimana halnya di zaman 4 Khalifah sesuah Rasulullah SAW atas masa pemerintahan Daulah/Kekhalifahan/Kesultanan yang terjadi setelahnya.

Ini salah kaprah namanya!

Maaf Kang, hanya saja terbersit sebuah pertanyaan di pikiran saya..

Apakah kira-kira (atau menurut sejarah) umat Islam bisa juga hidup berdampingan dengan penganut politheis ?



Salam Damai

beneran kok kejadiannya, kang.
cuma mungkin karena terlalu sensitif maka gak banyak disiarkan beritanya.

samiaji wrote:

Maaf Kang, hanya saja terbersit sebuah pertanyaan di pikiran saya..

Apakah kira-kira (atau menurut sejarah) umat Islam bisa juga hidup berdampingan dengan penganut politheis ?

Salam Damai

Penganut politheis itu seperti apa misalnya?
Seperti umat Hindu?
Di Indonesia hubungan muslim dan hindu sepertinya baik2 saja, kan?

T2Y wrote:

beneran kok kejadiannya, kang.
cuma mungkin karena terlalu sensitif maka gak banyak disiarkan beritanya.

Mudah2an bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah pusat / kementerian agama, ya?
Saya yakin Menteri Agama kita tidak akan membiarkan hal ini.

Silancah wrote:

T2Y wrote:

beneran kok kejadiannya, kang.
cuma mungkin karena terlalu sensitif maka gak banyak disiarkan beritanya.

Mudah2an bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah pusat / kementerian agama, ya?
Saya yakin Menteri Agama kita tidak akan membiarkan hal ini.

Dalam hal ini (penutupan/penyegelan gereja di Indonesia) kita perlu sangat prihatin, kang. Karena data yang tercatat tentang penutupan gereja gereja di Indonesia sangat besar sekali jumlahnya. SUatu hal yang sangat tidak bisa diterima dalam masyarakat dunia saat ini. Dan sangat menodai citra Indonesia sebagai negara yang toleran dan damai.

bruce wrote:

Dalam hal ini (penutupan/penyegelan gereja di Indonesia) kita perlu sangat prihatin, kang. Karena data yang tercatat tentang penutupan gereja gereja di Indonesia sangat besar sekali jumlahnya. SUatu hal yang sangat tidak bisa diterima dalam masyarakat dunia saat ini. Dan sangat menodai citra Indonesia sebagai negara yang toleran dan damai.

Betul Bang ... kalau sebuah Gereja sudah berdiri berarti persyaratan administrasi dan izin warga sudah bukan masalah lagi.
Lalu kenapa harus ditutup?

Bila ada karena masalah seperti Kristenisasi seharusnya diselesaikan lewat jalur2 yang ada ... jangan sampai ditutup atau kadang2 dibakar.
Pemerintah yang harusnya tegas dalam kasus penutupan Gereja dan konflik agama horistontal seperti ini...

Silancah wrote:

T2Y wrote:

beneran kok kejadiannya, kang.
cuma mungkin karena terlalu sensitif maka gak banyak disiarkan beritanya.

Mudah2an bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah pusat / kementerian agama, ya?
Saya yakin Menteri Agama kita tidak akan membiarkan hal ini.

belum tentu juga, kang.
gimana tuh GKI Yasmin ?
kalau menurut salah seorang Pendeta dari sana, sudah ada perwakilan yang langsung minta keadilan ke SBY, tapi gak tahu gimana jawabannya.

T2Y wrote:

Silancah wrote:

Saya yakin Menteri Agama kita tidak akan membiarkan hal ini.

belum tentu juga, kang.
gimana tuh GKI Yasmin ?
kalau menurut salah seorang Pendeta dari sana, sudah ada perwakilan yang langsung minta keadilan ke SBY, tapi gak tahu gimana jawabannya.

Nah, kalau untuk yang satu itu saya juga bingung dengan pemerintah, khususnya Menteri Agama, kenapa tidak menyelesaikan permasalahan ini.
Apakah memang masih mencari informasi yang dirasakan kurang lengkap atau bagaimana ...

Kalau semua persyaratan administrasi sudah dilengkapi ... seyogyanya pemerintah pusat, khususnya Menteri Agama, memberikan rekomendasi agar gereja tetap bisa didirikan dan polisi bisa mengawal hal tersebut...

Kalau ternyata persyaratan administrasi belum dilengkapi (seperti yang saya dengar ada pemalsuan tanda tangan masyarakat) seharusnya pemerintah pusat pun bisa menengahi, dengan tegas menyatakan gereja tidak bisa didirikan di tempat itu karena ada penolakan dari warga setempat sehingga pihak yang hendak mendirikan bisa mencari tempat lain untuk membangun tempat retret-nya tersebut....

Silancah wrote:

T2Y wrote:

Silancah wrote:

Saya yakin Menteri Agama kita tidak akan membiarkan hal ini.

belum tentu juga, kang.
gimana tuh GKI Yasmin ?
kalau menurut salah seorang Pendeta dari sana, sudah ada perwakilan yang langsung minta keadilan ke SBY, tapi gak tahu gimana jawabannya.

Nah, kalau untuk yang satu itu saya juga bingung dengan pemerintah, khususnya Menteri Agama, kenapa tidak menyelesaikan permasalahan ini.
Apakah memang masih mencari informasi yang dirasakan kurang lengkap atau bagaimana ...

Kalau semua persyaratan administrasi sudah dilengkapi ... seyogyanya pemerintah pusat, khususnya Menteri Agama, memberikan rekomendasi agar gereja tetap bisa didirikan dan polisi bisa mengawal hal tersebut...

Kalau ternyata persyaratan administrasi belum dilengkapi (seperti yang saya dengar ada pemalsuan tanda tangan masyarakat) seharusnya pemerintah pusat pun bisa menengahi, dengan tegas menyatakan gereja tidak bisa didirikan di tempat itu karena ada penolakan dari warga setempat sehingga pihak yang hendak mendirikan bisa mencari tempat lain untuk membangun tempat retret-nya tersebut....

bahkan udah ada keputusan dari MA, sampai sekarang keputusan itu cuma seperti angin lalu.
saya sempat berpikir negatif, bahwa ada konspirasi dalam negara ini.
semua tanda2nya menuju kesana, sih...

T2Y wrote:

bahkan udah ada keputusan dari MA, sampai sekarang keputusan itu cuma seperti angin lalu.
saya sempat berpikir negatif, bahwa ada konspirasi dalam negara ini.
semua tanda2nya menuju kesana, sih...

Saya juga bingung ...

Kalau MA sudah memutuskan bahwa semuanya oke2 saja ... seharusnya pemerintah pusat bertindak dengan tegas.
Tetapi kalau putusan MA itu memang mengesampingkan tanda tangan palsu maka itu pun harus diusut, diajukan kembali kepada MA, dan diputuskan dengan jelas oleh pemerintah pusat - dalam hal ini presiden.

Silancah wrote:

T2Y wrote:

bahkan udah ada keputusan dari MA, sampai sekarang keputusan itu cuma seperti angin lalu.
saya sempat berpikir negatif, bahwa ada konspirasi dalam negara ini.
semua tanda2nya menuju kesana, sih...

Saya juga bingung ...

Kalau MA sudah memutuskan bahwa semuanya oke2 saja ... seharusnya pemerintah pusat bertindak dengan tegas.
Tetapi kalau putusan MA itu memang mengesampingkan tanda tangan palsu maka itu pun harus diusut, diajukan kembali kepada MA, dan diputuskan dengan jelas oleh pemerintah pusat - dalam hal ini presiden.

Well...well...well....

Sekarang yang menjadi permasalahannya bukanlah pemerintah pusat bertindak tegas atau tidak.
Permasalahannya adalah kebobrokan moral masyarakat setempat tersebut dan para ulama disana didalam perihal bertoleransi beragama utk hidup berdamai.
Yang harus lebih pro-aktif dan bergerak menyelesaikan permasalahan ini agar kondusif adalah mereka2 para ulama dan tetua agama islam disana, bukannya malah mereka menjadi batu api penyulutkan warganya.

Saya berkeyakinan para ulama dan para tetua agama islam masyarakat setempat disana akan mampu menyelesaikannya, tanpa campur tangan sedikitpun dari kepolisian, karena umat islam sangat patuh dan tunduk kepada para ulama / ustadzt mereka.

heinskle wrote:

Well...well...well....

Sekarang yang menjadi permasalahannya bukanlah pemerintah pusat bertindak tegas atau tidak.

Setuju, seharusnya jangan dibiarkan berlarut2 ...

heinskle wrote:

Permasalahannya adalah kebobrokan moral masyarakat setempat tersebut dan para ulama disana didalam perihal bertoleransi beragama utk hidup berdamai.
Yang harus lebih pro-aktif dan bergerak menyelesaikan permasalahan ini agar kondusif adalah mereka2 para ulama dan tetua agama islam disana, bukannya malah mereka menjadi batu api penyulutkan warganya.

Saya pikir harus dari ketiga belah pihak ... pemerintah pusat yang tegas, ulama Islam dan pendeta Kristen di luar tempat setempat ... karena kalau dari pihak2 yang bertikai di daerah tersebut sepertinya sulit untuk menemui titik akhir... well, at least itu yang saya lihat dari pengakuan KH Hasyim yang sudah pernah ke sana ya ...

Kasus GKI Yasmin Bogor, kata Hasyim, juga juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleransi beragama. “Saya berkali- kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan daripada masalahnya selesai. Kalau ukurannya pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di kupang (batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di papua. ICIS selalu melakukan mediasi,” katanya.

Quote :

Kasus GKI Yasmin Bogor, kata Hasyim, juga juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleransi beragama. “Saya berkali- kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan daripada masalahnya selesai. Kalau ukurannya pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di kupang (batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di papua. ICIS selalu melakukan mediasi,” katanya.

"mereka" yang dimaksud siapa ?

yang jelas2 sudah melanggar putusan MA SIAPA ???

T2Y wrote:

"mereka" yang dimaksud siapa ?

yang jelas2 sudah melanggar putusan MA SIAPA ???

Kira2 siapa ya?
Mungkin orang2 yang memalsukan tanda tangan?

Silancah wrote:

T2Y wrote:

"mereka" yang dimaksud siapa ?

yang jelas2 sudah melanggar putusan MA SIAPA ???

Kira2 siapa ya?
Mungkin orang2 yang memalsukan tanda tangan?

lol, buktikan di sidang pengadilan dong !!!

nah, pertanyaan saya sudah cukup jelas.
yang jelas2 sudah melanggar putusan MA SIAPA ???

T2Y wrote:

Silancah wrote:

T2Y wrote:

"mereka" yang dimaksud siapa ?

yang jelas2 sudah melanggar putusan MA SIAPA ???

Kira2 siapa ya?
Mungkin orang2 yang memalsukan tanda tangan?

lol, buktikan di sidang pengadilan dong !!!

Berikut kronologi GKS Yasmin yang saya miliki (dikutip dari investigasi yang dilakukan Sabili Edisi 7 Th. XIX 5 Januari 2012)

GKI meminta persetujuan pembangunan rumah sakit RS Ibu dan Anak "Hermina" di samping RSIA yang sudah berdiri.
Jurnal-Indonesia-Net menulis, GKI Yasmin mengklaim pada tanggal 10 Maret 2002 terkumpul 170 tandatangan, 1 Maret 2003: 127 ttd, 8 Januari 2006: 40 ttd, 12 Januari 2006: 66 ttd, 15 Januari 2006: 40 ttd dengan modus pembagian sembako.
GKI menyuap aparat kelurahan agar mengesahkan tandatangan warga untuk dasar memproses IMB
FKUB Kota Bogor tidak memberikan rekomendasi

IMB GKI Yasmin dikeluarkan Walikota Bogor dengan SK 645-8-732/2006 tanggal 19 Juli 2006
Menurut mantan Ketua RT 08/08 warga telah menolak pembangunan gereja dan 100 KK Katolik dan 9 KK Kristen tak ada yang menjadi jemaah GKI

25 Januari 2008, warga demonstrasi di Balaikota Bogor.
Pemkot mengeluarkan SK 503/208 DKTP untuk membekukan IMB GKI Yasmin

Keputusan digugat GKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Tanggal 4 September 2008 PTUN Bandung no 41/G/2008/PTUN.BDG menguatkan keputusan Walikota Bogor untuk membekukan IMB.

GKI membawa ke Jakarta hingga dikeluarkan Putusan PTUN Jakarta No 241/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Februari 2009 yang menguatkan keputusan Walikota Bogor untuk membekukan IMB

GKI membawa ke Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Putusan PK MA No 127/PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 yang membatalkan pembekuan IMB.

Walikota Bogor mengeluarkan SK No 503.45.135/2011 tertanggal 8 Maret 2011 Pembatalan Pemekeuan IMB melalui SK 503/208 DTKP.

Waikota Bogor mengelaurkan SK 645.45.137/2011 tertanggal 11 Maret 2911 membatalkan SK 645.8.372/2006 tentang Izin Pendirian Bangunan GKI Yasmin

Pengadilan Negeri Kota Bogor memutukan terjadi pemalsuan surat dan manipulasi tanda tangan warga oleh GKI Yasmin.
Tanggal 20 Januari 2011 Majels Hakim PN Kota Bogor menjatuhkan Putusan Bersalah kepada Munir Karta, terdakwa kasus pemalsuan sruat dan manipulasi Kelurahan Curug Mekarwangi.

Quote :

lol, buktikan di sidang pengadilan dong !!! - Terbukti Tukh ....

Mahkamah Agung mengeluarkan surat no 45/td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011 telah mengakui SK Walikota Bogor tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin tersebut (poin 2) dan mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat ke Pengadilan (poin 5).

Pemkota kota Bogor sesungghnya sudah menawarkan tiga tempat relokasi rumah ibadah tetapi GKI tetap menolak.

Kalau melirik dari runutan di atas ... pantas KH Muzhadi mengatakan adanya pihak tertentu yang tidak menginginkan masalah selesai.

T2Y wrote:

nah, pertanyaan saya sudah cukup jelas.
yang jelas2 sudah melanggar putusan MA SIAPA ???

Jadi, menurut Anda, melihat putusan MA no 45/td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011di atas ... apakah kesimpulannya?

Silancah wrote:

Pemkota kota Bogor sesungghnya sudah menawarkan tiga tempat relokasi rumah ibadah tetapi GKI tetap menolak.

Kalau melirik dari runutan di atas ... pantas KH Muzhadi mengatakan adanya pihak tertentu yang tidak menginginkan masalah selesai.

Quote :

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Walikota Bogor Diani Budiarto mengemukakan tiga alasan pihaknya membekukan kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin. "Pada dasarnya ada tiga pertimbangan penting lahirnya keputusan tersebut," kata Diani pada pertemuan dengan Kemendagri di gedung Balaikota Bogor, Jumat (27/1).

Pertama, lanjut dia, ada indikasi pemalsuan surat pernyataan tidak keberatan dari warga. Kedua, ada indikasi tanda tangan warga masyarakat sekitar pembangunan GKI Yasmin sebagai salah satu syarat pengajuan IMB. "Indikasi ini pun telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 265/Pid.B/2010/PN.Bogor dengan terdakwa Munir Karta," paparnya.

Diani menambahkan, pertimbangan ketiga adalah untuk menjaga stabilitas, situasi dan kondisi yang kondusif, serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Bogor. "Untuk menghindari konflik dan aksi anarkis yang berkepanjangan di Kota Bogor," kata Diani.
sumber : [You must be registered and logged in to see this link.]

kayaknya yang ke-3 yang benar.
jadi kalau alasan2 lain sih cuma sebagai "pembenaran" saja.
so... ada beberapa kelompok yang memang gak suka kalau ada umat lain beribadah disana.

Silancah wrote:

Jadi, menurut Anda, melihat putusan MA no 45/td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011di atas ... apakah kesimpulannya?

ada yang bantu jawab nih... :)
V
V

Quote :

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menilai Wali Kota Bogor Diani Budiarto melakukan pembangkangan atas keputusan hukum tertinggi Mahkamah Agung terkait kasus pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

"Persoalan tidak dilaksanakan (putusan) itu, sebenarnya pembangkangan terhadap keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Azlaini Agus, Wakil Ketua Ombusman saat rapat kerja gabungan antara pemerintah dan DPR membahas GKI Yasmin di Komplek DPR, Rabu (8/2/2012).

Dalam rapat, perwakilan pemerintah yang hadir yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, dan perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama, dan Mabes Polri.

Adapun unsur DPR yakni pimpinan dan anggota Komisi II, III, dan VIII. Rapat yang sempat tiga kali dibatalkan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Azlaini menjelaskan, pihaknya telah merekomendasikan agar Wali Kota Bogor mencabut Surat Keputusan Nomor 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011 berdasarkan putusan MA. SK itu berisi pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin.

Dikatakan Azlaini, pihaknya juga sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR setelah Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Dengan demikian, lanjut dia, tugas Ombudsman telah selesai.

Ombudsman menyerahkan kepada DPR untuk menindaklanjuti atau tidak rekomendasi itu. "Rekomendasi ini kami pertanggungjawabkan secara moral, dunia, dan akhirat. Kalau DPR berpendapat lain, maka itu sepenuhya ada di DPR. Tapi kami telah melaksanakan tugas kami," ucap Azlaini.

[You must be registered and logged in to see this link.]

"Kami ikut sedih, ada sekitar seribu gereja ditutup dan tidak ada proses hukum, bahkan pembiaran. Sementara di luar sana secara kontras, orang bikin masjid, enggak pakai izin enggak jadi masalah. Ini sebuah paradoks. Ini menyedihkan, terutama bagi rasa keadilan masyarakat,"
Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi)

T2Y wrote:

kayaknya yang ke-3 yang benar.
jadi kalau alasan2 lain sih cuma sebagai "pembenaran" saja.
so... ada beberapa kelompok yang memang gak suka kalau ada umat lain beribadah disana.

Wajarlah kalau ada kelompok yang tidak suka umat Kristen beribadah di sana ... lha wong meminta izinnya saja pake tipu menipu begitu.
Coba kalau dari awal dilakukan dengan benar, sesuau aturan, dan JUJUR .... mungkin keadaannya tidak seperti ini.

Udah ada yang ditangkap dan dihukum lho .. jangan lupakan itu, bro.

T2Y wrote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menilai Wali Kota Bogor Diani Budiarto melakukan pembangkangan atas keputusan hukum tertinggi Mahkamah Agung terkait kasus pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat.

"Persoalan tidak dilaksanakan (putusan) itu, sebenarnya pembangkangan terhadap keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Azlaini Agus, Wakil Ketua Ombusman saat rapat kerja gabungan antara pemerintah dan DPR membahas GKI Yasmin di Komplek DPR, Rabu (8/2/2012).

Dalam rapat, perwakilan pemerintah yang hadir yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, dan perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama, dan Mabes Polri.

Adapun unsur DPR yakni pimpinan dan anggota Komisi II, III, dan VIII. Rapat yang sempat tiga kali dibatalkan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Azlaini menjelaskan, pihaknya telah merekomendasikan agar Wali Kota Bogor mencabut Surat Keputusan Nomor 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011 berdasarkan putusan MA. SK itu berisi pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin.

Dikatakan Azlaini, pihaknya juga sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR setelah Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Dengan demikian, lanjut dia, tugas Ombudsman telah selesai.

Ombudsman menyerahkan kepada DPR untuk menindaklanjuti atau tidak rekomendasi itu. "Rekomendasi ini kami pertanggungjawabkan secara moral, dunia, dan akhirat. Kalau DPR berpendapat lain, maka itu sepenuhya ada di DPR. Tapi kami telah melaksanakan tugas kami," ucap Azlaini.

[You must be registered and logged in to see this link.]

Saya rasa ada yang aneh dalam keputusan Ombudsman ini ...

[You must be registered and logged in to see this link.]
Mereka seakan2 tidak menghiraukan hasil investigasi yang tercantum dalam : II Hasil Pemeriksaan (Investigasi) 1d dan 1e tentang pemalsuan tandatangan
Dan tidak menghiraukan rekomendasi pemkota Bogor seperti yang tercantum dalam : II 3c tentang penyediaan lahan alternatif untuk pendirian Gereja

Saya sih bisa membayangkan bagaimana kesalnya warga setempat jika Gereja didirikan di sebelah rumahnya dengan memahami bahwa pengurus Gereja tersebut adalah orang2 yang curang dan tidak jujur dalam melaksanakan proses administrasi.
Saya pikir pemkot Bogor sudah bijaksana dengan menyediakan 3 alternatif untuk mendirikan ibadah.

Mengikuti diskusi dengan bruce di forum ini yang mengatakan bahwa gereja itu merupakan bagian dari retret sehingga pengunjungnya adalah orang dari luar kota ... seharusnya tidak ada masalah jika adanya relokasi tempat pembangunannya.
Dan menurut pernyataan mantan ketua RT/RW 08/08 ... warga Kristen di situ bukan penganut GKI ... jadi mereka pun tidak ada urusan jika gereja GKI itu mau didirikan di tempat itu atau di 3 tempat alternatif lainnya.

Jadi kenapa terus ngotot mendirikan di tempat tersebut sementara alternatif lain sudah ada?

Mungkin ini yang dikatakan oleh KH Muzhadi bahwa 'mereka' tidak mau menyelesaikan permasalahan ini ....

T2Y wrote:

"Kami ikut sedih, ada sekitar seribu gereja ditutup dan tidak ada proses hukum, bahkan pembiaran. Sementara di luar sana secara kontras, orang bikin masjid, enggak pakai izin enggak jadi masalah. Ini sebuah paradoks. Ini menyedihkan, terutama bagi rasa keadilan masyarakat,"
Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi)

Pak Mahfud ini termasuk orang yang kurang informasi sepertinya .... apa yang dikatakannya berlawanan dengan apa yang disampaikan KH Muzhadi dan telah diakui oleh bruce sendiri di forum ini.

Silancah wrote:

T2Y wrote:

"Kami ikut sedih, ada sekitar seribu gereja ditutup dan tidak ada proses hukum, bahkan pembiaran. Sementara di luar sana secara kontras, orang bikin masjid, enggak pakai izin enggak jadi masalah. Ini sebuah paradoks. Ini menyedihkan, terutama bagi rasa keadilan masyarakat,"
Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi)

Pak Mahfud ini termasuk orang yang kurang informasi sepertinya .... apa yang dikatakannya berlawanan dengan apa yang disampaikan KH Muzhadi dan telah diakui oleh bruce sendiri di forum ini.

Yang saya akui adalah kesulitan pendirian gereja di tanah Papua, kang. Itu yang saya dapatkan infonya dari teman saya yang di Papua, bukan utuk hal lainnya.

Demikian agar masalah bisa duduk di tempat semestinya.

:)