Kemenlu Belum Jawab Pertanyaan Dewan HAM PBB Soal GKI Yasmin

Kemenlu Belum Jawab Pertanyaan Dewan HAM PBB Soal GKI Yasmin
Monday, 06 June 2011 13:33

Pemerintah belum juga menjawab surat yang dilayangkan Dewan HAM PBB terkait kasus pembekuan ijin pendirian rumah ibadah GKI Yasmin Bogor Jawa Barat oleh Pemerintah Kota setempat. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk membahas proses perijinan di daerah itu. Namun ia menjanjikan bakal segera mengirimkan surat jawaban itu ke Dewan HAM PBB.

"Itu kan proses internal kita untuk menjawab. Saya katakan kita selalu untuk memberikan penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya. Jadi itu memang kadang-kadang itu juga memerlukan waktu, ya. Jadi memang jawaban itu tidak perlu harus sekarang dikirim langsung dimintakan. Biasanya kita memerlukan waktu. Tapi biasanya kita jawab, kita berikan penjelasan mengenai apa namanya hal-hal yang ditanyakan oleh mereka."

Mei lalu Kementerian Luar Negeri menerima surat dari Dewan HAM PBB. Isinya mempertanyakan penegakan HAM terkait pelaksanaan kebebasan beragama. Di antaranya menyoroti pendirian rumah ibadah GKI Yasmin Bogor Jawa Barat. Kementerian Luar Negeri pun telah meneruskan surat tersebut kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama. Namun hingga saat ini kedua pihak tersebut belum bisa memberikan tanggapannya. (KBR68H)

[You must be registered and logged in to see this link.]

Paling paling lagi ngatur bahasa seperti apa yang bisa dipakai, supaya bisa berkelit dari pertanyaan itu sambil berusaha mencari kambing hitam, he he he he, seperti biasa.

Maka dari itu, kita harus terbiasa untuk membalas kejahatan dengan khalusan budi. Jika ada kekerasan/pelarangan terhadap kegiatan agama, dokumentasikan secara lengkap, buat laporan detail, dan sampaikan kepada PBB.

Bukan kurang cita negeri sih, cuma ingin agar negeri ini bisa menjadi negeri yang punya martabat diantara bangsa bangsa di dunia ini, bukan jadi negeri kaum barbar.

Apakah pengrusakan gereja di Cirebon sudah dilaporkan?

Quote :

Paling paling lagi ngatur bahasa seperti apa yang bisa dipakai, supaya bisa berkelit dari pertanyaan itu sambil berusaha mencari kambing hitam, he he he he, seperti biasa.

Maka dari itu, kita harus terbiasa untuk membalas kejahatan dengan khalusan budi. Jika ada kekerasan/pelarangan terhadap kegiatan agama, dokumentasikan secara lengkap, buat laporan detail, dan sampaikan kepada PBB.

Bukan kurang cita negeri sih, cuma ingin agar negeri ini bisa menjadi negeri yang punya martabat diantara bangsa bangsa di dunia ini, bukan jadi negeri kaum barbar.

nah, takutnya kan gitu... ntar dibilang ngejelek2in bangsa sendiri gak ?

Quote :

Apakah pengrusakan gereja di Cirebon sudah dilaporkan?

yang mana ya, Om ?
maaf, saya gak tahu.

Ehh, salah, yang di Cirebon yang pelarangan paskahan, kalau yang perusakan yang di Temanggung ya? He he he, sorry, terlalu banyak kejadiannya sih.

Kelihatannya ada gejala pen-century-an kasus ini ya?

Walahualam

Hihhihhiii... entah walikota itu yang sangat kuat, entah pemerintah kita yang sangat lemah, entah preman-preman Bogor yang mengendalikan, menurut berita media massa, sampai sekarang belum diperbolehkan berdiri Gedung Peribadatan GKI Yasmin.
Yang pasti, menurut saya, masalah GKI Yasmin ini turut ambil bagian menganjlokkan nama bangsa kita di pergaulan bangsa-bangsa.

Doa para pengikut Kristus menemani umat GKI Yasmin. Semoga dikuatkan mengemban beban yang kian berat.

Kemarin ini, dua hari lalu, Dewan Gereja Sedunia, sempat mampir ke GKI Yasmin memberikan dukungan moril. Kasus ini sudah mulai dipantau dunia Internasional. Kalau pemerintah masih seperti sekarang ini, cuma cuek aja, maka urusannya akan menjadi sangat memalukan kita sebagai negara demokrasi.

Wah, kalau berkepanjangan begini cara pengurusan negeri ini, bakal hancur dong citra yang selama ini dicoba dijaga. Bisa-bisa NKRI pada kepemimpinan pemerintahan saat ini akan mendapat label negara demokrasi pelanggar hak asasi. Kebebasan memilih agama termasuk satu dari sekian hak asasi bukan? Wah... bakal banyak yang kebakaran jenggot dong? Tidak terbatas pada mereka yang gemar memelihara jenggot, hehhehheee...

Seandainya, ini seandainya saja ya, kalau ada yang kemudian membeli GKI Yasmin, dan merubahnya menjadi hotel dan karaoke, apakah masih ada penolakan dari warga sekitar dan walikota?

Quote :

Seandainya, ini seandainya saja ya, kalau ada yang kemudian membeli GKI Yasmin, dan merubahnya menjadi hotel dan karaoke, apakah masih ada penolakan dari warga sekitar dan walikota?

Sepertinya sih tidak bakalan ada yang keberatan. Apalagi kalo bersedia memberi 'upeti' harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Karena, pejabat dan orang Indonesia kebanyakan suka ngeboss, terima 'upeti' dari ketundukan orang lain. Ogah kerja keras, tapi mau penghasilan yang banyak. Kalo perlu, sedikit bernuansa ngemis. Kalo memungkinkan, pake ngancam. Bila perlu, menjarah sekalian.

Heran. Di Pembukaan konstitusi NKRI yang tidak boleh diutak-atik alias sudah tetap itu ada sejenis janji atau keinginan pendiri Indonesia untuk ikut memelihara ketertiban dunia. Artinya, Indonesia menyadari bahwa Indonesia merupakan bagian dari dunia. Lebih lanjut, berarti seluruh warga Indonesia merupakan warga dunia, yang Indonesia berjanji ikut menjaga perdamaian.

Sebelum terlibat menjaga perdamaian dunia, adalah kebutuhan hakiki untuk menjaga kedamaian di negeri sendiri. Sebab, bagaimana ikut berpartisipasi menjaga perdamaian dunia, kalau dalam negeri sendiri beberapa kelompok tidak mengalami kedamaian? Kalau Indonesia terlibat aktif menjaga perdamaian dunia, sementara negeri sendiri membutuhkan kedamaian, menjadi sama dengan mengurusi makanan negeri lain, sementara di negeri sendiri masih ada warga yang kelaparan.

Indonesia ikut menjadi anggota PBB, sementara Indonesia mencueki seruan, ato pertanyaan, ato pernyataan dari PBB. Entah dikategorikan bebal, ato o;on, ato mati rasa, ato apalah. Sungguh , sangat ironis rasanya punya pemerintah tetapi tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam sendi-sendi kehidupan. Jadi, tidak terlalu salah apabaila ada beberapa warga yang menyimpulkan bahwa NKRI tanpa pemerintah akan jalan juga.

Kalau demikian, kiranya layak mempertanyakan, untuk apa dibentuk pemerintahan? Apakah semata-mata untuk kelihatan seperti negara? Apakah hanya memberikan mandat kepadapemerintah untuk menghamburkan uang negara? Atau apa?

Eh, kok saya nanya hal ini di LTB ini ya? Duh, maaf kawan-kawan. Urun rembug aja deh. Ada yang tahu bagaiman cara menyampaikan ini kepada pemerintah?

Damai, damai, damai.

Kemerdekaan Palestina sellu disebut dalam setiap kesempatan, musuh Palestina dijadikan musuh tanpa alasan. Tetapi kelakun terhadap umat yang berbeda keyakinan lebih buruk dari zionis keparatun itu.

Damai bagi semua.

Kisah belum terjawabnya pertanyaan Dewan HAM PBB ini memberi kesan bahwa pemerintah sekarang ini mengabaikan etika pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Selaku kepala negara, presiden punya kompetensi memerintahkan menlu segera menjawab pertanyaan Dewan HAM PBB. Terkait dengan masalah GKI Yasmin, selaku kepala negara kesatuan, presiden punya kompetensi memerintahkan Walikota Bogor untuk segera mematuhi keputusan pengadilan baik tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Selaku kepala negara yang panglima tertinggi TNI, presiden punya kompetensi memerintahkan Kapolri mengamankan pembangunan gedung GKI Yasmin. Namun, semua itu masih ditimbang-timbang. Mungkin menunggu masuk angin.

Semoga Roh Kebijaksanaan mendatangi Pak Presiden dalam segala kemewahannya ditengah jeritan masyarakat yang terhalang melakukan ibadah.

Memang pada setiap masalah yang terjadi di negara ini sepertinya bukan murni kesalahan bapak presiden yang terhormat. Seperti juga sering dikatakan oleh beliau. Tetapi mungkin beliau suka lupa, atau melupakan diri. Bahwa seorang presiden adalah penanggung jawab utama terhadap jalannya pemerintahan. Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, membawahi kepolisian, kejaksaan, tentara nasional, gubernur dan birokratnya hingga ke bawah.

Maka jika ada suatu kasus, seperti GKI Yasmin, dimana seorang walikota membangkang keputusan MA. Adalah aneh jika seorang presiden hanya bersikap abai dan seolah tidak tahu.

Hihhihhiii... seakan beliau berpikir, "Kalau sudah saya omongkan sudah terjaga citra saya, Masalah dilaksanakan ato tidak,itu urusan lain," gitu kira-kira? Hmmm, eksistensi presiden itu bakalan tercatat ada, tapi terasa tiada.

Kalau saja saya sbg presiden, dan ada anak buah saya berlaku spt walikota bogor itu, sudah saya kirim dia jadi walikota di perbatasan papua.

Quote :

Kalau saja saya sbg presiden, dan ada anak buah saya berlaku spt walikota bogor itu, sudah saya kirim dia jadi walikota di perbatasan papua.

Emang ada kotamadya di perbatasan Papua? Jangan terlalu emosional deh.

Jadi ingat pernah ada pengalaman seorang teman. Suatu kali dia mendapat tugas menjemput dan mengantar pimpinan tertinggi di instansinya. Kantornya hanya tempat transit, sang pimpinan mau ke Jayapura. Entah keteledoran siapa, satu tas kecil sang pimpinan terpisah dari kumpulan barang, dan tertinggal di kantor kawan itu. Isinya cuma pakaian dalam.

Sampai di Jayapura, ketika hendak bersalin pakaian, sang pimpinan nyadar tas kecilnya ketinggalan. Dengan murka besar, dia menanyakan siapa nama ketua pelaksana antar jemput di tempat transit. Seorang ajudannya memberikan nama kawan itu. "Pindahkan dia ke tempat paling ujung !" teriaknya. "Kemana, Pak?" tanya ajudannya. "Papua, Papua Nugini !" teriaknya. Saking emosionalnya, sang pimpinan mengira bahwa Papua Nugini masih wilayah NKRI, hehhehheee... dan ketika dia teriak itu, dia sedang berada di kantor Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

Kalau gitu saya jadikan dia penjaga menjaga menara mercu-suar di ujung kulon aja deh. Biar dia bergaul sama badak dan banteng.

bruce wrote:

Kalau gitu saya jadikan dia penjaga menjaga menara mercu-suar di ujung kulon aja deh. Biar dia bergaul sama badak dan banteng.

Nah, gitu dong. Jadinya lebih hewani kan? Sembari latihan agar jadi bermuka badak dan segarang banteng, hehhehheee...