PB HMI Sampaikan Kasus GKI Yasmin ke Vatikan

Quote :

PB HMI Sampaikan Kasus GKI Yasmin ke Vatikan
Tomy Trinugroho A. | Agus Mulyadi | Sabtu, 10 September 2011 | 22:00 WIB

VATIKAN, KOMPAS.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Sabtu (10/9/2011), memberikan dokumen kasus GKI Yasmin, Kota Bogor, kepada Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog antaragama, Kardinal Jean-Louis Tauran, di Vatikan.

Kasus itu disampaikan kepada Touran, untuk menunjukkan bahwa ketegangan yang mengatasnamakan agama sebenarnya diwarnai motif politik.

Ketua Umum PB HMI, Noer Fajrieansyah, Sekretaris Jenderal Basri Dodo, Ketua Bidang Hubungan Internasional Muhammad Makmoen Abdullah, serta Wakil Sekjen Bidang Hubungan Internasional Muhammad Chairul Basyar, Sabtu ini beraudiensi dengan Tauran untuk membahas pluralisme. Ketua delegasi ialah Putut Prabantoro yang sebelumnya membantu mediasi guna mewujudkan pertemuan itu.

Wartawan Kompas, A Tomy Trinugroho, melaporkan dari Vatikan, dalam audiensi, Basri Dodo menyebut Pancasila telah mendorong Indonesia hidup rukun dan damai.

Akan tetapi, diakuinya, selama beberapa waktu belakang, timbul ketegangan atau konfik yang mengatasnamakan agama. Ia yakin, motif utama di belakang semua ketegangan itu adalah kepentingan politik.

Mahkamah Agung telah memenangkan GKI Yasmin, untuk tetap memiliki rumah ibadah di tempatnya sekarang. Namun Pemerintah Kota Bogor bersikeras, GKI Yasmin tidak berhak mendirikan bangunan gereja di tempat itu.

Sampai kini, persoalan tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian kongkret walau Ombdusman Republik Indonesia telah turun tangan.

Ada informasi yang saya dengar, bahwa awal keributannya adalah ketika panitia pembangunan GKI Yasmin menolak memberikan uang kepada preman sungguhan. Berakibat preman sungguhan berubah wujud menjadi preman berjubah, dan setelah keributan, justru walikota yang menjadi preman. Weleh weleh.

bruce wrote:

Ada informasi yang saya dengar, bahwa awal keributannya adalah ketika panitia pembangunan GKI Yasmin menolak memberikan uang kepada preman sungguhan. Berakibat preman sungguhan berubah wujud menjadi preman berjubah, dan setelah keributan, justru walikota yang menjadi preman. Weleh weleh.

Wah... metamorfosis premannya menyaingi metamorfosisnya binatang ya?

Quote :

Wah... metamorfosis premannya menyaingi metamorfosisnya binatang ya?

Sebenarnya, perubahan wujud 'preman' ini terjadi juga pada hampir semua bidang, terutama pada bidang 'hiburan malam' yang ada di ibu kota negara ini.

:)

Hehhehheee... tentang 'hiburan malam' saya tidak banyak tahu. Konon, angin malam itu sangat jahat sehingga saya kurang suka keluyuran malam. Bagi saya 'hiburan malam' paling juga ngelonin. Hehhehheee...

Yaaah, jujur saja, saya juga tidak suka dan tidak mampu, karena memang hiburan malam itu sangat sangat mahal. Tetapi banyak teman saya yang hingga kini masih menjadi penggemar dan penikmat hiburan malam. Oiya, hiburan malam itu bukan berkonotasi negatif saja lho ya.

:)

Tapi, lantas, kalau PB HMI menyampaikan masalah GKI Yasmin kepada Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, Kardinal Jean-Louis Tauran, di Vatikan, kira-kira untuk tujuan apa ya? Quoting-an acuan trit ini tidak menjelaskan secara detil, materi apa saja yang disampaikan dan apa tujuan penyampaian tersebut.

Apakah PB HMI menganggap Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama dapat menyelesaikan kasus GKI Yasmin? Sepanjang pemahaman saya, sampai sejauh ini, selain 'penghalangan pembangunan' gedung GKI, tidak ada masalah pada GKI Yasmin. Nah, kalau urusan pembangunan gedung di Indonesia, menurut hemat saya bukan merupakan urusan Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama. Artinya, menurut hemat saya, PB HMI salah alamat menyampaikan kasus GKI Yasmin kepada Dewan Kepausan, yang nota bene bisa dipandang sebagai pihak luar negeri NKRI. Sementara, kasus GKI Yasmin, menurut pendapat saya, adalah murni masalah dalam negerinya NKRI.

Sepertinya alasan ataupun tujuannya seperti ini bro :

Vatican merupakan satu-satunya dan pelopor dalam mendirikan badan yang khusus menangani dialog antar agama secara global.

PB HMI bertujuan untuk 'menetralisir' berita agar tidak sampai menjadi samakin tajam dan dianggap menjadi kebencian' terhadap agama lain.

Ooo... begityu. Semoga saja Dewan Kepausan segera megambil kebijakan. Menurut pemahaman saya, Dewan Kepausan tidak mengurusi hal semacam kasus GKI Yasmin itu. Artinya, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, PB HMI salah tempat menyampaikan kasus GKI Yasmin ke Dewan Kepausan. Jadi, saya berharap, Dewan Kepausan segera menyatakan pernyataan yang kalau dibahasaprokemkan begini, "Itu urusan lu, tidak usah bawa-bawa gua," gitu. Tapi bahasanya ya bahasa Dewan Kepausan. Hehhehheee...