Hasyim Muzadi Minta MUI Keluarkan Fatwa Haram Pengiriman TKW

Quote :

Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Hasyim merujuk kepada banyaknya protes dari para mufti Robithoh Alam Islami terkait sikap Indonesia yang masih mengirimkan TKW.

"Bukankah pengiriman wanita tanpa muhrim ke tempat jauh, hukumnya haram secara syariat? Bukankah pengiriman itu merendahkan Islam dan Indonesia sendiri? Mengapa Pak Hasyim tidak bicara ke Presiden RI?" kata Hasyim menirukan banyaknya pertanyaan dari para ulama dalam World Islamic League di Makkah pada 2010, seperti disampaikan kepada detikcom, Senin (27/6/2011).

Hasyim pun banyak menerima pertanyaan, apakah dia tidak merasa ikut berdosa melihat TKW dikirim ke luar negeri. Para ulama dari berbagai negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, dan Maroko itu dipimpin Syeikh Wahbah Zuhaily dan Syeikh Ayatulloh Ali Tashiry.

"Mereka menanyakan bagaimana sesungguhnya pendapat para ulama Indonesia? Mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada negara Islam semiskin apa pun yang mengirimkan TKW/PRT ke Arab Saudi," jelas Hasyim.

Hasyim mengaku sudah menyampaikan beberapa kali pertanyaan mengenai soal TKW ini ke presiden dan MUI. Namun belum juga ada respons.

"Oleh karenanya, saya mohon dan mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil fatwa tegas dan seluruh ulama di Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tidak memberangkatkan TKW/PRT," terangnya.

Selain itu, dalam urusan TKW hendaknya penanganan urusan ini langsung di tangan presiden atau kepala negara, karena ada hal-hal yang memerlukan diplomasi tingkat tinggi.

"Jangan hanya menyerahkan ke Satgas yang kenyataannya selalu gagal dan terkesan presiden menjaga jarak dengan persoalan. Satgas yang dilepas sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sangat berat ini, karena berskala nasional dan internasional. Padahal untuk kali ini, kalau sampai tidak bisa diatasi akan membahayakan kekuasaan pemerintah SBY," tutur Hasyim.

Semakin banyak saja yg diharamkan di Indonesia ini. Kalau boleh tahu, apakah umat diberi penjelasan beserta dalil2nya dalam mengharamkan sesuatu ?

Menurut saya lebih baik MUI memberikan himbauan saja kepada pemerintah tidak usah sampai mengeluarkan fatwa haram yang berkonsekwensi akan timbulnya penjustifikasian dosa bila dilakukan.

Padahal dosa atau tidak itu adalah ranah kekuasaan Allah al Aziz.
Pengharaman dan penghalalan pun seharusnya dilakukan dengan hati2 dengan dalil yang merujuk kepada Al Quran ... karena yang berhak mengharamkan sesuatu itu sesungguhnya hanya Allah al Mutakabbir semata.

@lancah

Saya sependapat dengan anda kang, jangan jadikan lembaga keagamaan menjadi alat pelegitimasian peraturan pemeintah, justru seharusnya pemerintah menjadi pelaksana aturan agama (secara umum), bukan sebaliknya.

Dalam hal ini, MUI terlalu mudah mengatakan haram pada suatu hal, tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Mulai dari rokok, BBM yang kemudian diralat, dan sekarang TKW, aaah rasanya terlalu banyak deh.

Kalau rokok dikatakan haram sih saya setuju ... hehehe
Karena ia masuk dalam kategori menganiaya diri sendiri sementara hal itu jelas2 dilarang oleh Allah SWT ...

Quote :

Kalau rokok dikatakan haram sih saya setuju ... hehehe
Karena ia masuk dalam kategori menganiaya diri sendiri sementara hal itu jelas2 dilarang oleh Allah SWT ...

He he he, bukan karena saya merokok maka saya ngeyel, tetapi bukankah masih banyak juga perbuatan dan tindakan lain yang tidak kalah dalam menganiaya diri sendiri tetapi tidak dinyatakan haram kang?

Daging kambing dan durian misalnya.

:)

Apa makan sehelai daging kambing akan menganiaya diri sendiri?
Atau memakan sebutir durian akan menganiaya diri sendiri?

Kalau makan banyak sehingga kolestrol tinggi itu dikarenakan pilihan sang pemakan bukan karena apa yang dimakannya ...

Tetapi kalau rokok .. mau dihisap sedikit atau banyak tetap membahayakan kesehatan.
Makanya di bungkus rokok tidak dituliskan "bisa membahayakan janin, menyebabkan kanker BILA dihisap sepuluh batang per hari" ... jadi sedikit banyak, tetap membahayakan orangnya.

Bukan begitu?

Silancah wrote:

Apa makan sehelai daging kambing akan menganiaya diri sendiri?
Atau memakan sebutir durian akan menganiaya diri sendiri?

Kalau makan banyak sehingga kolestrol tinggi itu dikarenakan pilihan sang pemakan bukan karena apa yang dimakannya ...

Tetapi kalau rokok .. mau dihisap sedikit atau banyak tetap membahayakan kesehatan.
Makanya di bungkus rokok tidak dituliskan "bisa membahayakan janin, menyebabkan kanker BILA dihisap sepuluh batang per hari" ... jadi sedikit banyak, tetap membahayakan orangnya.

Bukan begitu?

Anda tidak adil kang.
Saya berani menjamin orang yang merokok sebatang tetap tidak akan berakibat buruk sama seperti makan sepotong daging kambing dan sebutir durian. Kalau sama sama dilakukan tiap hari dengan jumlah yang sama sama spektakuler, saya yakin akan berakibat sama sama parah, he hehe

bruce wrote:

Anda tidak adil kang.
Saya berani menjamin orang yang merokok sebatang tetap tidak akan berakibat buruk sama seperti makan sepotong daging kambing dan sebutir durian. Kalau sama sama dilakukan tiap hari dengan jumlah yang sama sama spektakuler, saya yakin akan berakibat sama sama parah, he hehe

Kalau begitu rasanya anda harus mengusulkan klausul tambahan kepada para pengusaha rokok ... "Kalau rokok dihisap sebatang maka tidak akan mengakibatkan hal2 buruk seperti yang sudah disebutkan sebelumnya seperti kanker, penyakit janin, kematian dsb)

:face:

Silancah wrote:

bruce wrote:

Anda tidak adil kang.
Saya berani menjamin orang yang merokok sebatang tetap tidak akan berakibat buruk sama seperti makan sepotong daging kambing dan sebutir durian. Kalau sama sama dilakukan tiap hari dengan jumlah yang sama sama spektakuler, saya yakin akan berakibat sama sama parah, he hehe

Kalau begitu rasanya anda harus mengusulkan klausul tambahan kepada para pengusaha rokok ... "Kalau rokok dihisap sebatang maka tidak akan mengakibatkan hal2 buruk seperti yang sudah disebutkan sebelumnya seperti kanker, penyakit janin, kematian dsb)

:face:

Lho, saya punya seorang teman SMA yang sekarang menjadi dokter dan bertugas di pedesaan, si dokter ini setiap ketemu selalu mengepulkan asap dari rokok kreteknya.

Jadi pada suatu pertemuan, saya tanyakan kepada si dokter, 'Dok, apakah merokok itu menyebabkan kanker?', Dan si dokter dengan santai berkata 'Tidak, kalau memang ada faktor keturunan, barulah meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker' katanya sambil menghembuskan asap kreteknya, nah lho.

bruce wrote:

Lho, saya punya seorang teman SMA yang sekarang menjadi dokter dan bertugas di pedesaan, si dokter ini setiap ketemu selalu mengepulkan asap dari rokok kreteknya.

Jadi pada suatu pertemuan, saya tanyakan kepada si dokter, 'Dok, apakah merokok itu menyebabkan kanker?', Dan si dokter dengan santai berkata 'Tidak, kalau memang ada faktor keturunan, barulah meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker' katanya sambil menghembuskan asap kreteknya, nah lho.

Nah, ucapan teman SMA anda itu harusnya disosialisasikan kepada pengusaha rokok, pemerintah, dan masyarakat agar peringatan di bungkus rokok itu bisa disesuaikan sehingga memberikan informasi yang lebih akurat

Quote :

Nah, ucapan teman SMA anda itu harusnya disosialisasikan kepada pengusaha rokok, pemerintah, dan masyarakat agar peringatan di bungkus rokok itu bisa disesuaikan sehingga memberikan informasi yang lebih akurat

Kalau anda cermat membaca peringatannya kang, sebenarnya sama sekali bukan peringatan lho.

Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Kata dapat itu bisa berkonotasi bisa ya bisa tidak, he he he, lain kalau kata dapat itu dihilangkan, akan langsung berarti peringatan. Kata dapat itu juga memberi kesan si pemberi peringatan masih ragu ragu. Jadi, peringatan itu memang belum mutlak, he he he he.

Quote :

Dan si dokter dengan santai berkata 'Tidak, kalau memang ada faktor keturunan, barulah meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker' katanya sambil menghembuskan asap kreteknya, nah lho.

wah, sepertinya saya harus lebih keras berhenti merokok.
bukan karena rokok menyebabkan kanker, tapi karena ada faktor turunan...

T2Y wrote:

Quote :

Dan si dokter dengan santai berkata 'Tidak, kalau memang ada faktor keturunan, barulah meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker' katanya sambil menghembuskan asap kreteknya, nah lho.

wah, sepertinya saya harus lebih keras berhenti merokok.
bukan karena rokok menyebabkan kanker, tapi karena ada faktor turunan...

Kalau memang ada keturunan penderita kanker, dan masih merokok dengan jumlah berbatang batang, itu namanya memang nekad bro, he he he

Damai bagi semua.

Bagaimana kalau kembali ke topik pengharaman pengiriman TKW setelah 'bergelut' dengan rokok ya?

Saya pikir, sebaiknya pengusul pengharaman pengiriman TKW sudah mempunyai solusi alternatif mengenai akan dikemanakan para TKW itu kalau tidak 'diungsikan' ke luar negeri. Apakah didalam negeri terdapat lapangan kerja yang cukup?

Atau apakah usul itu hanya terdorong oleh keprihatinan atas pengalaman beberapa TKW di luar negeri, sehingga terpikir oleh pengusul, "Daripada bangsa lain yang memperlakukan anak bangsa itu sedemikian rupa, megapa tidak bangsa sendiri?", gitu?

Tapi, ngomong-ngomong, apakah seluruh TKW yang dikirim ke luar negeri itu atas nama Islam sehingga memerlukan fatwa MUI untuk menghentikan atau mengeremnya? Masih kurang kuasakah peraturan positip yang berlaku untuk menyaring?

Damai bagi Indonesia.

Hmmm... MUI, sering sekali lembaga itu menjadi sarana untuk mencapai sesuatu. Apakah fatwa MUI itu mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk mengikat warga negara yang penganut bukan agama Islam? Kalau demikian, yaitu kalau fatwa MUI mengikat seluruh komponen bangsa, berarti bertambah dong jumlah lembaga pembuat undang-undang dan peraturan di negeri Pancasila ini, ya?

Naudzu min zhaliq, (maaf kalau salah eja).

Husada wrote:

Hmmm... MUI, sering sekali lembaga itu menjadi sarana untuk mencapai sesuatu. Apakah fatwa MUI itu mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk mengikat warga negara yang penganut bukan agama Islam? Kalau demikian, yaitu kalau fatwa MUI mengikat seluruh komponen bangsa, berarti bertambah dong jumlah lembaga pembuat undang-undang dan peraturan di negeri Pancasila ini, ya?

Naudzu min zhaliq, (maaf kalau salah eja).

Ngga bro, MUI hanya mengikat bagi uamt Islam saja, itupun yang mau menuruti fatwanya. Karena seperti yang sudah sering terjadi, antara fatwa yang terlalu sering dilakukan dan praktek di lapangan masih ibarat jauh panggang dari api.

Cuma anehnya, kalau fatwa yang berurusan dengan Ahmadiyah koq gesit banget reaksinya. Begitu juga fatwa tentang makanan haram, gesit juga. Tetapi fatwa tentang korupsi itu haram, sepertinya bagai bersiul di padang gurun. H e he he.

Quote :

Ngga bro, MUI hanya mengikat bagi uamt Islam saja, itupun yang mau menuruti fatwanya. Karena seperti yang sudah sering terjadi, antara fatwa yang terlalu sering dilakukan dan praktek di lapangan masih ibarat jauh panggang dari api.

Oo... kalau demikian, kalau fatwa MUI tidak mengikat seluruh warga negara NKRI, maka menurut hemat saya, usulan pengeluaran fatwa pengharaman pengiriman TKI, tidak pada tempatnya. Sebab, TKI itu, sepanjang pengetahuan saya, bukan hanya yang beragama Islam. Ada juga kenalan saya, yang saya tahu bukan penganut Islam, tetapi menjadi TKI ke mancanegara. Entahlah kalau pada proses administrasi pengirimannya, informasi tentang agamanya dipalsukan.

Husada wrote:

Quote :

Ngga bro, MUI hanya mengikat bagi uamt Islam saja, itupun yang mau menuruti fatwanya. Karena seperti yang sudah sering terjadi, antara fatwa yang terlalu sering dilakukan dan praktek di lapangan masih ibarat jauh panggang dari api.

Oo... kalau demikian, kalau fatwa MUI tidak mengikat seluruh warga negara NKRI, maka menurut hemat saya, usulan pengeluaran fatwa pengharaman pengiriman TKI, tidak pada tempatnya. Sebab, TKI itu, sepanjang pengetahuan saya, bukan hanya yang beragama Islam. Ada juga kenalan saya, yang saya tahu bukan penganut Islam, tetapi menjadi TKI ke mancanegara. Entahlah kalau pada proses administrasi pengirimannya, informasi tentang agamanya dipalsukan.

Memang banyak koq TKI non-Muslim yang juga berangkat. Yang ke Timur tengah juga banyak. Setahu saya juga banyak tenaga kerja asal Filipina (Katolik?) yang ke TimTeng.

Cuma setahu saya, kalau masuk kota Mekkah, non-muslim dilarang masuk.

Kalau bahasan kita batasi untuk TKI saja, menurut saya, tidak pada tempatnya meminta MUI mengharamkan pengiriman TKI mengingat TKI bukan hanya penganut Islam (tentang TKF biar jadi bahasan orang F saja).

Ngomong-ngomong, Hasyim Muzadi itu dari keluarga NU atau bukan sih? Selama ini yang saya tahu, keluarga NU lebih mengutamakan kemanusiaan tanpa meninggalkan kemuslimannya, hingga warga NU lebih berterima bagi banyak kalangan.

Nah, mengingat reputasi NU itu, kalau Hasyim Muzadi ini benar dari keluarga NU, kayaknya dia keseleo lidah deh dengan permintaan pengharaman pengiriman TKI. Sebab, dengan alasan kemanusiaan, mengingat lapangan kerja dalam negeri sangat amat tidak memadai, maka kurang pas kalau mengharamkan pengiriman TKI ke mancanegara. Sebab, selain karena andil TKI memasukkan devisa bagi negara,secara tidak langsung, pengiriman TKI berpotensi mengurangi kriminalitas. Orang lapar dan tidak bekerja akan memicu terjadinya kriminalitas.

Jika melihat berbagai pengalaman pahit TKI di mancanegara, saya kira, kesalahan tidak serta merta dapat ditimpakan kepada proses pengirimannya. Jika TKI yang dikirim ke mancanegara lebih dahulu dibekali etika dan keahlian tertentu, saya pikir, pengalaman pahit tidak akan diderita oleh TKI, meskipun bukan jaminan akan terhindar dari kekerasan majikannya.

Pada intinya, yang ingin saya katakan ialah, bahwa saya setuju penghentian pengiriman TKI ke mancanegara, kalau lapangan kerja domestik cukup tersedia. Namun kalau penghentian itu harus dikaitkan dengan urusan agama, saya akan serta-merta menolak. Bahkan, saya sependapat kalau kementerian agama dibubarkan, bukan sekedar direschufle.

Damai, damai, damai.

Mungkin Hasyim Muzadi sudah betul betul fade-up dengan pemerintah, yang ngga becus ngurus warganya yang terpaksa mencari afkah di luar negeri.

Yaaa... bisa jadi.

Sedikit menambahkan :)

Klu melihat postingan bro Djo di atas, wacana pengharaman itu adalah untuk TKW bukan TKI. Karena klu TKI termasuk laki2 di dalamnya, padahal yg dibidik adalah muslimah. Wacana itu datangnya dari ulama yg disampaikan kepada Hasyim Muzadi karena prihatin melihat muslimah yg bekerja di luar negeri tanpa didampingi mahramnya, dan banyaknya kasus yg terjadi thp mereka dari yg tdk digaji, teraniaya, diperkosa, sampai terbunuh.
Jadi perlu pengkajian lebih jauh mengenai besarnya manfaat dan mudharatnya sebelum mengeluarkan fatwa...

Mengenai fatwa... fatwa merupakan hasil ijtihad. Pengertian sederhana mengenai ijtihad adalah upaya dalam menentukan hukum yg secara eksplisit tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Ijtihad diperlukan disebabkan timbulnya hal-hal baru seiring dengan berkembangnya jaman. Dan ijtihad harus tetap mengacu pada al-Quran dan Hadist, sehingga jgn sampai terjadi mengharamkan sesuatu yg dihalalkan Allah SWT.

Mengenai korupsi, tidak perlu ada fatwa, karena sudah jelas itu adalah kejahatan yg sudah terang hukumnya. Karena mengambil sesuatu yg bukan haknya sama halnya dg mencuri, dan itu haram hukumnya.

@raihan

Mas, tapi kalau ada fatwa potong tangan untuk koruptor, sepertinya saya bisa mendukung deh, kalo perlu kita demo bareng di bundaran HI.

Wah, idenya boleh juga, bang bruce.... tapi rumah saya jauh ada di Pamekasan. Jadi, saya pilih demo di jembatan Suramadu aja deh!