Mengapa Hukuman Mati Harus Dihapuskan

Quote :

Saya paham maksud om Bruce. Tapi Bukan aplikasinya yg kita bahas om, melainkan esensi dari keputusan hakim tsb. Terlepas dari apapun hasil putusan bersama majelis hakimnya nanti (huk. mati, seumur hidup, atau 20 thn), hakim tsb telah mendahului aturan agama, padahal dia tahu pasti dan sadar penuh bahwa dgn memberi hukuman 20thn misalnya, ia telah melanggar KUHP/aturan negara.

Koq bisa anda katakan melanggar KUHP?
Bagaimana caranya? Anda tahu ngga bro, bahwa undang undang kita menetapkan ancaman dengan hukuman maksimal.

Contoh: Berkendara kendaraan roda dua tanpa mengenakan helm didenda maksimal dua juta rupiah.

Itu, maksimalnya, keputusan hakim bisa dan boleh memberi hukuman maksimal 2 juta, kurang boleh, lebih ngga boleh.

Atau, perbuatan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

itu maksimalnya, keputusan hakim yang bisa diberikan adalah 20 tahun, tidak boleh lebih, kalau kurang boleh.

Quote :

Jadi, walaupun hakim tsb hanya mengusulkan saja hukuman 20thn (karena keputusan harus bersama), maka sebenarnya ia telah melanggar KUHP, karena bukan hukuman tsb sebenarnya yg sesuai dgn kejahatan tersangka.

Baca lagi keterangan di atas.

Syalom

Ada nggak dalam KUHP, suatu kejahatan yg jika dilakukan maka hukumannya adalah hukuman mati ?

Djo wrote:

Ada nggak dalam KUHP, suatu kejahatan yg jika dilakukan maka hukumannya adalah hukuman mati ?

Tidak ada yang harus, bro.

Kalau diacam dengan hukuman (maximal) mati ada beberapa. Misalnya pembunuhan berencana, termasuk diantaranya pembunuhan berantai, pembunuhan sadis, tertangkap tangan membawa narkoba jumlah tertentu, melakukan tindak terorisme, melakukan tindakan makar, bahkan memiliki senjata api secara ilegal juga terancam hukuman mati.

Tetapi itu semua ancaman hukuman maksimal, vonisnya tentu tergantung hakim, apakah menjatuhkan hukuman maksimal(sesuai dengan tuntutan jaksa) atau kurang dari itu. Karena jaksa pun sat mengajukan tuntutan hukuman sangat tergantung dari kekuatan kasus yang diajukannya, kalau kasusnya ngambang, tuntutannya terlalu tinggi, bisa kalah total dengan akibat yang dituduhkan tidak terbukti, justru vonis bebas yang diperoleh.


Syalom

bruce wrote:

Djo wrote:

Ada nggak dalam KUHP, suatu kejahatan yg jika dilakukan maka hukumannya adalah hukuman mati ?

Tidak ada yang harus, bro.

Kalau diacam dengan hukuman (maximal) mati ada beberapa. Misalnya pembunuhan berencana, termasuk diantaranya pembunuhan berantai, pembunuhan sadis, tertangkap tangan membawa narkoba jumlah tertentu, melakukan tindak terorisme, melakukan tindakan makar, bahkan memiliki senjata api secara ilegal juga terancam hukuman mati.

Tetapi itu semua ancaman hukuman maksimal, vonisnya tentu tergantung hakim, apakah menjatuhkan hukuman maksimal(sesuai dengan tuntutan jaksa) atau kurang dari itu. Karena jaksa pun sat mengajukan tuntutan hukuman sangat tergantung dari kekuatan kasus yang diajukannya, kalau kasusnya ngambang, tuntutannya terlalu tinggi, bisa kalah total dengan akibat yang dituduhkan tidak terbukti, justru vonis bebas yang diperoleh.


Syalom

Ternyata Hukum itu nggak seperti matematika ya ?
Kalo 1 + 1 itu kan hasilnya sudah pasti 2. kalo di ilmu hukum nggak bisa begitu ya.... ada maksimal dan minimalnya. Jadi 1 kejahatan yg sama bisa mendapatkan vonis yg berbeda tergantung hakimnya.


Btw, Ada nggak negara yg jika ada rakyatnya melakukan kejahatan tertentu, maka hukumannya itu pasti, kudu, wajib dihukum mati ?

Djo wrote:

bruce wrote:

Djo wrote:

Ada nggak dalam KUHP, suatu kejahatan yg jika dilakukan maka hukumannya adalah hukuman mati ?

Tidak ada yang harus, bro.

Kalau diacam dengan hukuman (maximal) mati ada beberapa. Misalnya pembunuhan berencana, termasuk diantaranya pembunuhan berantai, pembunuhan sadis, tertangkap tangan membawa narkoba jumlah tertentu, melakukan tindak terorisme, melakukan tindakan makar, bahkan memiliki senjata api secara ilegal juga terancam hukuman mati.

Tetapi itu semua ancaman hukuman maksimal, vonisnya tentu tergantung hakim, apakah menjatuhkan hukuman maksimal(sesuai dengan tuntutan jaksa) atau kurang dari itu. Karena jaksa pun sat mengajukan tuntutan hukuman sangat tergantung dari kekuatan kasus yang diajukannya, kalau kasusnya ngambang, tuntutannya terlalu tinggi, bisa kalah total dengan akibat yang dituduhkan tidak terbukti, justru vonis bebas yang diperoleh.


Syalom

Ternyata Hukum itu nggak seperti matematika ya ?
Kalo 1 + 1 itu kan hasilnya sudah pasti 2. kalo di ilmu hukum nggak bisa begitu ya.... ada maksimal dan minimalnya. Jadi 1 kejahatan yg sama bisa mendapatkan vonis yg berbeda tergantung hakimnya.


Btw, Ada nggak negara yg jika ada rakyatnya melakukan kejahatan tertentu, maka hukumannya itu pasti, kudu, wajib dihukum mati ?

Sepertinya ngga ada, bro.

Bahkan di Saudi saja, yang menerapkan hukuman mati bagi pembunuh, bisa diganti denda plus penjara jika mendapat pengampunan (maaf) dari keluarga korban.

Syalom

bruce wrote:

Sepertinya ngga ada, bro.

Bahkan di Saudi saja, yang menerapkan hukuman mati bagi pembunuh, bisa diganti denda plus penjara jika mendapat pengampunan (maaf) dari keluarga korban.

Syalom

thanks infonya om.

sayangnya saya jadi susah mengaplikasikan hal ini kedalam bentuk kasus

Tapi om mengerti maksud saya kan

Memilih utk mengikuti ajaran agama instead of aturan negara, karena aturan negara tsb dianggap menyimpang dari ajaran agama yg dianutnya. Sehingga dia benar secara agama, tapi salah secara warga negara.

Djo wrote:

bruce wrote:

Sepertinya ngga ada, bro.

Bahkan di Saudi saja, yang menerapkan hukuman mati bagi pembunuh, bisa diganti denda plus penjara jika mendapat pengampunan (maaf) dari keluarga korban.

Syalom

thanks infonya om.

sayangnya saya jadi susah mengaplikasikan hal ini kedalam bentuk kasus

Tapi om mengerti maksud saya kan

Memilih utk mengikuti ajaran agama instead of aturan negara, karena aturan negara tsb dianggap menyimpang dari ajaran agama yg dianutnya. Sehingga dia benar secara agama, tapi salah secara warga negara.

Nah itu yang ingin saya sampaikan, bro. bahwa ajaran agama yang benar pasti tidak akan bertentangan dengan aturan negara yang benar juga. Kalau ada yang bertentangan, pastilah salah satu ada yang keliru. Misalkan, kebebasan sex di negara barat, karena negara tidak melarang dengan alasan hak asasi manusia. Berarti aturan negaranya yang tidak sesuai. Begitu juga untuk aturan pernikahan sejenis, dimana jelas jeas melanggar aturan agama, tetapi secara hukum negara dibenarkan, itu yang salah pastilah aturan negaranya.

Syalom

bruce wrote:

Djo wrote:

bruce wrote:

Sepertinya ngga ada, bro.

Bahkan di Saudi saja, yang menerapkan hukuman mati bagi pembunuh, bisa diganti denda plus penjara jika mendapat pengampunan (maaf) dari keluarga korban.

Syalom

thanks infonya om.

sayangnya saya jadi susah mengaplikasikan hal ini kedalam bentuk kasus

Tapi om mengerti maksud saya kan

Memilih utk mengikuti ajaran agama instead of aturan negara, karena aturan negara tsb dianggap menyimpang dari ajaran agama yg dianutnya. Sehingga dia benar secara agama, tapi salah secara warga negara.

Nah itu yang ingin saya sampaikan, bro. bahwa ajaran agama yang benar pasti tidak akan bertentangan dengan aturan negara yang benar juga. Kalau ada yang bertentangan, pastilah salah satu ada yang keliru. Misalkan, kebebasan sex di negara barat, karena negara tidak melarang dengan alasan hak asasi manusia. Berarti aturan negaranya yang tidak sesuai. Begitu juga untuk aturan pernikahan sejenis, dimana jelas jeas melanggar aturan agama, tetapi secara hukum negara dibenarkan, itu yang salah pastilah aturan negaranya.

Syalom

kalau menurut saya, aturan negara yang benar seharusnya tidak akan bertentangan dengan ajaran agama, nah seperti contoh yg diberikan mas bruce tersebut (free sex dan pernikahan sejenis) kalau aturan negara yg salah (tp dianggap benar oleh negara) itu mungkin dikarenakan ajarana agama tdk dipentingkan (di nomor sekeiankan) dlm negara tersebut, sehingga aturan negara tersebut bisa seenaknya melanggar ajaran agamanya!!

seperti pernikahan sejenis, bukankah ada gereja yg melegalkan juga mas? apakah artinya aturan negara yg melegalkan mengenai hal tersebut sdh sejalan dengan gereja tersebut?

Quote :

seperti pernikahan sejenis, bukankah ada gereja yg melegalkan juga mas? apakah artinya aturan negara yg melegalkan mengenai hal tersebut sdh sejalan dengan gereja tersebut?

Baca lagi yang teliti

Quote :

Misalkan, kebebasan sex di negara barat, karena negara tidak melarang dengan alasan hak asasi manusia. Berarti aturan negaranya yang tidak sesuai. Begitu juga untuk aturan pernikahan sejenis, dimana jelas jeas melanggar aturan agama, tetapi secara hukum negara dibenarkan, itu yang salah pastilah aturan negaranya.

Apa yang ingin saya komentari?

Paling, yang bisa saya harapkan ialah, sebaiknya poster memahami substansi postingnya. Kalau tidak mengerti, sebaiknya bertanya, bukan membuat pernyataan.