Jika agama dibawa dalam politik

Maksud saya berapa biaya untuk soal 'intip-mengintip' hilal itu, om.
Anda barangkali ikut mengawasi atau memeriksa?

Ooo... itu.

Menurut saya, secara psikologis, sepanjang tidak mencolok bangat, tidak ada lembaga di negeri ini yang tertarik melirik 'kebocoran' dana intip-mengintip hilal. Mengapa? Karena hasil intip-mengintip itu adalah untuk kaum mayoritas, walaupun ada saja warga mayoritas yang melakukan 'pengintipan' sendiri. Jadi, karena peristiwa intip-mengintip itu untuk kaum mayoritas, dan dilakukan hanya paling lama 2 hari 2 malam, ditambah lagi pelaksana intip-mengintip adalah dari kaum mayoritas juga, menurut dugaan saya, biaya yang dihabiskan untuk intip-mengintip hilal tidak akan diekspose.

Tapi, bisa saja ada wartawan yang 'tergelitik' untuk mengetahuinya. Apalagi mengingat uang yang digunakan untuk intip-mrngintip hilal itu bersumber dari APBN & APBD, maka harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, lazimnya (yang dipraktikkan selama ini), tidak ada upaya negara melalui instansi terkait secara khusus untuk 'memelototi' alur biaya intip-mrngintip hilal.

Kalau dari berita tahun lalu, sepertinya cukup besar :

Quote :

Din Syamsuddin Sayangkan Biaya Sidang Isbat yang Mencapai Rp 9 M
Senin, 8 Juli 2013 22:43 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyesalkan dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang melalui Kementerian Agama dalam rangka menggelar sidang Isbat untuk mengetahui awal puasa. Dana tersebut mencapai Rp 9 miliar.
"Sidang Isbat mahal, biayanya sampai Rp 9 miliar. Uang yang digunakan itu adalah uang rakyat," kata Din di Jakarta, Senin (8/7/2013).
Din menuturkan, PP Muhammadiyah dalam menetapkan awal puasa telah berdasarkan keyakinan dalil-dalil syariat dan kaidah ilmiah. Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi sesuatu yang mendasar.
"Kami menetapkan berdasarkan sesuatu yang mendasar," katanya.
Lebih lanjut Din mengatakan, PP Muhammadiyah, menetapkan awal ramadan dan syawal berdasarkan dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah sudah terjadinya Ijtima atau Konjungsi yaitu matahari dan bulan berada dalam satu garis lurus. Itu terjadi sebagai tanda bulan berakhir.
"Sementara, kriteria kedua yang dipakai PP Muhammadiyah adalah pada sore harinya ketika matahari tenggelam, bulan masih berada di atas ufuk atau cakrawala berapapun derajatnya, itulah hilal," ujarnya.
"Dengan dua kriteria tersebut, kami dapat mengetahui awal puasa 1.000 tahun lagi," tambahnya.

Itu berita tahun lalu, nah, berapa yang dihamburkan utuk tahun ini?
Walahuallambissawab...

Paling sedikit, ya sebesar biaya tahun lalu, ditambah tingkat inflasi.
   

Nah, tolong diaudit, om, saya yakin banyak kebocorannya tuh.

Hehheehheee... mengaudit itu harus berdasar program, bukan berdasar keyakinan, brow...

Kalau menggunakan daya khayal seperti kubu Prahara itu gak bisa ya om?

bruce wrote:

Kalau dari berita tahun lalu, sepertinya cukup besar :

Quote :

Din Syamsuddin Sayangkan Biaya Sidang Isbat yang Mencapai Rp 9 M
Senin, 8 Juli 2013 22:43 WIB

Itu berita tahun lalu, nah, berapa yang dihamburkan utuk tahun ini?
Walahuallambissawab...

lhooo konon katanya biaya sidang Isbat itu malah lebih besar lg Oom, rumorsnya katanya mencapai 150 M pertahunnya..

nda tau deh nih issuenya benar apa salah, harusnya setiap penggunaan anggaran di tiap kementrian ato lembaga negara semuanya diumumkan ke publik, biar semua pihak bisa tau kemana dana masyarakat tsb digunakan...
  

Nah, siapa yang punya tugas memeriksa departemen-departemen?

bruce wrote:

Nah, siapa yang punya tugas memeriksa departemen-departemen?

teman kita ....
GMH

 

Mudah mudahan beliau berkenan memeriksa uang 'kecil', he he he

Teorinya sih bilang, tiap sen penerimaan dan pengeluaran negara harus diperiksa. Kalo uang receh, itu sudah lebih besar daripada sen-senan kan? Jadi, idealnya, ya diperiksa juga. Tapi, yah... kayak baru menjadi warga negara saja, ah.
 

Jadi warganegara sih sudah sejak lahir, om, tetapi barangkali saja negaranya yang 'lahir baru', he he he he

Husada wrote:

Teorinya sih bilang, tiap sen penerimaan dan pengeluaran negara harus diperiksa. Kalo uang receh, itu sudah lebih besar daripada sen-senan kan? Jadi, idealnya, ya diperiksa juga. Tapi, yah... kayak baru menjadi warga negara saja, ah.
 

Naah, itu dia Oom Hus, dr pd harus repot menentukan siapa yg harus memeriksa pengeluaran2 tsb, bukankah lebih baik setiap departemen/lembaga negara mengumumkan kpd publik akuntabilitasnya, jd biar publik nti yg menilai pantas tidaknya jml anggaran yg dipakai..

spt perusahaan2 yg udah "go public" itu lhoo, laporan neraca dan laba-ruginya diumumkan melalui media massa..
ayoo usulkan hal tsb di departemen tempat Oom Husada berdinas doonk..?   

nothingman wrote:

Husada wrote:

Teorinya sih bilang, tiap sen penerimaan dan pengeluaran negara harus diperiksa. Kalo uang receh, itu sudah lebih besar daripada sen-senan kan? Jadi, idealnya, ya diperiksa juga. Tapi, yah... kayak baru menjadi warga negara saja, ah.
 

Naah, itu dia Oom Hus, dr pd harus repot menentukan siapa yg harus memeriksa pengeluaran2 tsb, bukankah lebih baik setiap departemen/lembaga negara mengumumkan kpd publik akuntabilitasnya, jd biar publik nti yg menilai pantas tidaknya jml anggaran yg dipakai..

spt perusahaan2 yg udah "go public" itu lhoo, laporan neraca dan laba-ruginya diumumkan melalui media massa..
ayoo usulkan hal tsb di departemen tempat Oom Husada berdinas doonk..?   

Hahhaahhaaa...

Kelihatannya, keinginan Thingman akan terakomodir setelah Jokowi dilantik menjadi RI-1, deh. Kalo tidak salah, semoga GMB mau konfirmasi ato klarifikasi, Jokowi menjanjikan transparansi intansi-intansi negara. Bahkan, lelang jabatan pun ada kemungkinan akan ditempuh. Suatu jabatan, diajukan kriteria yang harus dipenuhi seorang kandidat, kemudian diberi kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut, lalu dinilai kandidat mana yang lebih menguntungkan bagi negara.

Ssst... Thingman, jangan kencang-kencang ngomongnya, saya itu bukan orang departemen, lhoo.
 

Usulan saya sepertinya akan tembus untuk jabatan menkominfo, he he he

Kabarnya, si Sembiring sudah ngemis untuk tetap menjadi menkominfo, ya? Benarkah?

Husada wrote:

Kabarnya, si Sembiring sudah ngemis untuk tetap menjadi menkominfo, ya? Benarkah?

wuaaahhh...   

klo sembiring nti jd menkominfo lg brarti pemerintahan Jokowi-JK nda ada bedanya dgn SBY..
sama2 menempatkan org yg bodo dan nda menguasai bidangnya..   

Ngga bisa lah, biar sembiring bersama gerombolannya kursus komputer dulu aja lah.

Kursus kepribadian dia butuhkan juga, tuh. 

Husada wrote:

Ssst... Thingman, jangan kencang-kencang ngomongnya, saya itu bukan orang departemen, lhoo.

biasanya klo nda di departemen ya di Dirjen ato malah di Lembaga khusus setingkat menteri kan Oom..?   

tp bekerja dimana aj, bila kita lakukan spt apa yg diajarkan Bapa dgn baik maka kita akan jd garam dan terang dunia..
  

nothingman wrote:

Husada wrote:

Ssst... Thingman, jangan kencang-kencang ngomongnya, saya itu bukan orang departemen, lhoo.

biasanya klo nda di departemen ya di Dirjen ato malah di Lembaga khusus setingkat menteri kan Oom..?   

tp bekerja dimana aj, bila kita lakukan spt apa yg diajarkan Bapa dgn baik maka kita akan jd garam dan terang dunia..
  

Hehhee... tentang lembaganya sih, bukan setingkat kementerian, melainkan setingkat kepresidenan. Hehhee...

Terima kasih doanya. Semoga masih dapat bertahan menjadi 'garam dan terang'.

Apalagi artinya 9 miliar dbandingkan masuk sorga.
Hilal itu penting lho agar ibadah bulan Romadhon diterima di sisiNya.

Apa yang 9 milliar itu, om?

;D

Sidang isbat atuh oooOoommm