Iman dengan paksaan ?

samiaji wrote:

Penciuman Singa yang satu ini memang tajam sekali...

Saya sungguh tidak tahu bahwa Om sedang debat di tempat lain, tetapi apakah Om Bruce nggak cape debat dan mencoba menahan gempuran semua pecinta udara bersih


Salam Damai

Bagi saya juga ngga suka koq melihat orang merokok, apalagi di kendaraan umum. Tetapi kalau kemudian kita menyebutnya dosa, itu sudah di luar batas. Begitu yang diperdebatkan kan?

striker wrote:

...
manusia dengan Allah itu ibarat anak dengan orang tuanya, karena rasa sayang Allah itulah Allah mengajarkan kepada kita apa yg boleh/harus dilakukan (perintah Allah) dan apa yg dilarang-Nya (tdk boleh dilakukan)
...

Baru tadi pagi saya baca kutipan ayat ini, langsung teringat dgn postingan mas Striker yang diatas ini itu :)

Amsal 3:12 wrote:

Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi.

Lalu saya juga teringat dengan lagu ini

Sperti Bapa sayang anaknya wrote:

Bapa Besar Sungguh Kasih Setiamu
Nyata Sungguh Perlindunganmu
Tak Satu Kuasa Mampu Pisahkan
Aku Dari Kasihmu

Bapa Ajarku Slalu Hormatimu
Ajarku Turut Perintahmu
Brikanku Hati Tuk Menyembahmu
Dan Bersyukur Stiap Waktu

Reff:
Sperti Bapa Sayang Anaknya
Demikianlah Engkau Mengasihiku
Kau Jadikan Biji Matamu
Kau Berikan Smua Yg Ada Padamu
Sperti Bapa Sayang Anaknya
Demikianlah Kau
Menuntun Langkahku
Hari Depan Indah Kau Beri
Rancanganmu Yg Terbaik Bagiku

Amin.

bruce wrote:

samiaji wrote:

Penciuman Singa yang satu ini memang tajam sekali...

Saya sungguh tidak tahu bahwa Om sedang debat di tempat lain, tetapi apakah Om Bruce nggak cape debat dan mencoba menahan gempuran semua pecinta udara bersih


Salam Damai

Bagi saya juga ngga suka koq melihat orang merokok, apalagi di kendaraan umum. Tetapi kalau kemudian kita menyebutnya dosa, itu sudah di luar batas. Begitu yang diperdebatkan kan?

Bukan dosa, tapi hanya tidak baik saja ya Om ? Oke dech.. ;)


Salam Damai

bruce wrote:

samiaji wrote:

Penciuman Singa yang satu ini memang tajam sekali...

Saya sungguh tidak tahu bahwa Om sedang debat di tempat lain, tetapi apakah Om Bruce nggak cape debat dan mencoba menahan gempuran semua pecinta udara bersih


Salam Damai

Bagi saya juga ngga suka koq melihat orang merokok, apalagi di kendaraan umum. Tetapi kalau kemudian kita menyebutnya dosa, itu sudah di luar batas. Begitu yang diperdebatkan kan?

Saya punya sahabat pendeta. Mungkin jabatannya sudah begitu tinggi di komunitasnya, sebab ada saya lihat dia berfoto bersama 4 tokoh berbagai agama lainnya, termasuk uskup di daerah kami pada Forum Komunikasi Umat Beragama.

Pada suatu perbincangan ringan, iseng-iseng saya tanya kepadanya bagaimana pandangannya tentang pikiran yang menyebut bahwa merokok itu dosa, karena mencemari tubuh yang adalah rumah Tuhan. Saya duga, dia akan mendukung pikiran tersebut karena dia bukan seorang perokok.

Jawabannya cukup "mengejutkan" saya, katanya, "Jika hanya karena asap rokok lantas rumah Tuhan tercemar dan ambruk, kira-kira sekuat apa sih rumah Tuhan, ya?" dalam nada tanya dia menjawab. Dilanjutkannya, "Rumah Tuhan tidak serapuh itu, hancur karena asap rokok. Tapi memang, kalau orang yang punya fisik rentan dengan asap rokok, seperti saya misalnya, maka tidak harus merokok, bukan? Terlalu jauh mengkait-kaitkan asap rokok dengan dosa. Di Perjanjian Baru sendiri ada nats yang bilang bahwa tidak ada yang masuk ke dalam tubuh berupa makanan dan minuman yang menjadikan dosa, melainkan yang keluar dari dalam tubuh yang membuat dosa seperti perkataan dan pikiran. Makanan dan minuman, dapat diperluas dengan udara yang dihirup untuk bernafas, termasuk asap rokok," katanya.

Saya sendiri, no comment atas hal tersebut, sambil menikmati asap garfil.

Damai, damai, damai.

Husada wrote:

Lalu, "Mengapa Tuhan membiarkan "pohon buah terlarang" itu dalam Taman Eden tanpa penjagaan yang cukup, sehingga dimungkinkan bagi manusia untuk menyentuh dan memakan buahnya?" Sampai sekarang, alasan pasti dari Tuhan membiarkan pohon itu di Taman Eden belum saya dapatkan.

Saya rasa pohon buah terlarang itu diciptakan Tuhan untuk menguji Adam dan Hawa. Saya menarik kesimpulan dari ayat berikut

QS Al Anbyaa 21:35 "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan."

QS Al Ankaabut 29:2 "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?"

QS Al Insaan 76:2 "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat."

Husada wrote:

Jadi persamaan "pohon buah terlarang" itu dengan lokasi maksyat yang dilegalkan pemerintah dunia, adalah pada "potensi menjatuhkan" manusia. Seperti Tuhan tidak menganjurkan agar Adam dan Hawa menyentuh apalagi memakan "pohon buah terlarang", demikian juga pemerintah dunia tidak menganjurkan warganya keluar masuk dan menggunakan "jasa" lokasi maksyat. Pada awalnya, Tuhan melarang manusia menyentuh dan makan buah pohon terlarang karena pemahaman manusia masih sederhana. Pemerintah tidak melarang, tetapi juga tidak menganjurkan warganya menggunakan "jasa" lokasi maksyat karena warga dipandang sudah tahu hal yang baik dan yang buruk. Warga negara dipandang cukup dewasa menentukan keinginan dan kebutuhannya. Negara terbentruk pada jaman manusia modern, to?

Nah, itu yang saya analogikan antara "pohon buah terlarang" dengan lokasi maksyat. Bahwa Tuha tahu bahwa "pohon buah terlarang" dapat menjatuhkan manusia ke dalam dosa, tetapi Tuhan membiarkan pohon itu di Taman Eden. Bahwa pemerintah tahu bahwa lokasi makyat dapat menukarkan berbagai penyakit, dan membuat warga negara lupa diri, tetapi pemerintah melegalkan lokasi maksyat.
Begitu. Mungkin kurang pas, tapi, yaaa... begitu pemahaman saya.

Damai, dmamai, damai.

Saya rasa ada perbedaan yang siginifikan antara kedua hal di atas yang menyebabkannya tidak bisa dijadikan analogi.
1. Tuhan adalah sang Khalik yang suci dan maha sempurna yang berhak menguji manusia - Pemerintah adalah manusia yang tidak sempurna dengan segala kekurangannya yang tidak berhak dan tidak dimaksudkan untuk menguji manusia
2. Tuhan menyediakan pohon buah terlarang itu sebagai ujian bagi Adam dan Hawa - Pemerintah membuat kebijakan yang menentang agama itu bukan untuk menguji masyarakat melainkan untuk mendapatkan keuntungan darinya
3. Tuhan tidak menyediakan pohon buah terlarang itu agar Adam dan Hawa bisa menyalurkan hawa nafsunya - Pemerintah membuat kebijakan itu untuk menyalurkan hawa nafsu warganya yang lemah imannya???

Jadi saya rasa analogi tersebut tidak bisa dipakai.

Husada wrote:

Cah, di signature itu memang tidak memuat konsekuensi, bila imbauan seperti signature itu dilanggar. Jika signature itu dilanggar, memang ada konsekuensinya, TIDAK SELAMAT.

Jika ada konsekwensi terhadap sebuah imbauan maka, menurut saya, itu bukan himbauan melainkan aturan.
Tetapi baiklah, saya tidak mau memperdebatkan masalah apakah signature itu sebuah aturan atau imbauan.

Husada wrote:

Tentang kemaksiatan yang Silancah gambarkan berupa prostitusi, porno aksi, perjudian, dan mabuk-mabukan, saya pikir agak berbeda dari kejahatan lainnya. Menurut pikiran saya, itu merupakan sesuatu yang tidak sehat, tetapi tidak merugikan orang lain (lepas dari dampaknya, misalnya tertularnya penyakit kepada keluarga). Bahwa prostitusi, porno aksi, perjudian, dan mabuk-mabukan ketika dilakukan, tidak ada pihak yang dirugikan. Pun kalau ada yang dirugikan, itu karena asas mau sama mau.

Maaf saya tidak sepakat ... semua hal di atas itu jelas2 merugikan orang lain walaupun secara tidak langsung.
Prostitusi: saya telah berikan contohnya bahwa pasangan atau anak bisa mendapatkan kerugian akibat maksiat yang dilakukan pasangannya.
Pornoaksi: Anda pernah mendengar kasus anak tanggung memperkosa anak perempuan tetangganya karena ingin meniru video porno?
Perjudian: Keluarga sang penjudi jadi sengsara karena tidak ada uang untuk membiayai hidup, belum lagi kalau utang judi mendorongnya untuk melakukan pencurian, perampokan, dan pembunuhan
Mabuk-mabukan: Anda pernah mendengar kasus tabrak lari atau pembunuhan akibat tersangka/terdakwa dalam kondisi mabuk/high?

Ayolah Mas ... bagaimana mungkin Anda mengatakan semua hal di atas itu hanya merugikan diri sendiri????
Ada alasan kenapa banyak pemerintah di dunia atau, dalam lingkungan lebih kecil, para pemuka agama melarang kemaksiatan tersebut ... karena hal itu tidak hanya merusak orang yang melakukannya tetapi juga masyarakat sekitarnya.
Coba direnungi lagi, Mas.

Husada wrote:

Tidak juga.

Dalam hal itu, Kristen menyadari sepenuhnya bahwa manusia yang ada di dunia tidak hanya Kristen saja. Banyak yang bukan Kristen. Ada yang atheis. Bahkan, ada yang tadinya merasa sebagai bahagian dari Pengikut Kristus, ternyata pada akhirnya berkhianat. Contoh ekstrimnya yaitu Yudas Iskariot.

Kepada yang menyatakan diri sebagai Pengikut Kristus, diharapkan bahwa pernyataannya sebagai Pengikut Kristus diikuti dengan perbuatannya sehingga antara pernyataan dan perbuatan ada kesamaan. Dengan demikian, maka tidak diperlukan pelegalan tempat-tempat maksyat. Maka cukup dihimbau saja untuk memberikan hak negara kepada Negara, dan memberikan hak Tuhan kepada Tuhan. Jika tetap dilanggar, yahhh... Yesus Kristus tidak pernah ingkar janji.

Tetapi karena menyadari bahwa warga negara bukan hanya Pengikut Kristus, dan selain dari yang nyata-nyata bukan Pengikut Kristus, yang ber-KTP Pengikut Kristuspun ada yang di hatinya tidak sungguh-sungguh mengikuti Kristus, maka Yesus Kristus pernah mengatakan sesuatu yang mirip dengan signature saya itu, dan saya angkat menjadi signature saya.

Anda mengatakan pemerintah menyediakan lokasi kemaksiatan untuk penyaluran kebejatan orang2 yang bukan Kristen serta warga negara bukan Pengikut Kristus yang memang lemah imannya????
Ajaran Kristen mengesahkan tindakan pemerintah seperti itu????
Ajaran Kristen/Tuhan tidak menjatuhkan dosa kepada para pejabat Kristen yang mengeluarkan kebijakan pelegalan maksiat seperti itu?

No wonder sekarang negara2 Barat (yang notabene para pejabatnya mengaku beragama Kristen) hancur moralnya karena pemerintahnya merasa memiliki legitimasi dari Tuhan untuk mengeluarkan kebijakan maksiat yang (mungkin) menguntungkan negara dan memuaskan stakeholder (bandar judi, bos pornografi, pencinta sesama jenis) di negaranya tersebut.

Rupanya mereka menerjemahkan/menafsirkan signature dan Roma 13:1-2 tersebut sebagaimana yang Anda pahami.

Naudzubillah min dzalik!

samiaji wrote:

Pemahaman saya akan perikop di atas adalah sebagai berikut:
# Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sebagai wakil rakyat dan wakil Tuhan) PADA UMUM nya bertujuan positif, mengakomodasi sebaik mungkin aspirasi warga masyarakat
# Walaupun hukum yang baik dan benar sudah dihasilkan, dalam penerapannya ternyata masih ada juga oknum yang mencari celah atau pembenaran, atau malah merekayasa fakta, dll, dll.
# Dengan pemikiran positif maka kita menghargai dan menganggap pemerintahan sebagai wakil Tuhan. Dengan pemikiran positif juga maka peraturan yang dibuat adalah sebenarnya untuk kebaikan warga masyarakat (Contoh hal tersebut bisa dilihat dalam butir UUD' 45). Maka sudah sepatutnya kita mentaati dan menghargai Pemerintahan.

Mas, saya tidak memperdebatkan aturan yang bertujuan positif .. tetapi yang saya tanyakan adalah aturan yang NEGATIF.
Mungkin mas samiaji sebaiknya fokus pada hal tersebut.

samiaji wrote:

# Pemerintahan dikatakan sebagai wakil Tuhan dan bukan atasan Tuhan atau gantinya Tuhan, menunjukkan bahwa tetap yang lebih utama adalah Tuhan (seperti halnya wakil rakyat seharusnya memprioritaskan aspirasi rakyat : )

Kembali lagi, perikop di atas mengajarkan agar kita memberikan porsi yang sesuai dengan hak-nya kepada semua pihak. (Menurut saya) Bukan untuk menuruti segala kehendak pemerintahan secara membabi buta.

Jadi Anda setuju dengan sedikit variasi yang saya berikan pada signature yang dicantumkan Husada?
Saya refresh lagi --> "Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara (selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan)" ...

samiaji wrote:

Terkait signature bro Husada, saya setuju., mungkin dalam penjabaran / pemahaman agak berbeda dengan bro Husada. Dalam signature tsb Tuhan ditempatkan di urutan yang pertama.
Pernah saya menyajikan suatu topik (berkaitan film i Robot), sesempurna apapun perintah / peraturan, walau diperjelas dan dirinci sedetail mungkin, bila tanpa menggunakan nurani dan akal dalam menjalankannya, maka akan menjadi bumerang.

Salam Damai

Kesimpulan: Dalam mengeluarkan kebijakan, Negara/Pemerintah seharusnya TIDAK BOLEH MENYIMPANG dari ajaran Tuhan.
Apakah bisa dikatakan begitu, mas samiaji?

@lancah

Quote :

Kesimpulan: Dalam mengeluarkan kebijakan, Negara/Pemerintah seharusnya TIDAK BOLEH MENYIMPANG dari ajaran Tuhan.
Apakah bisa dikatakan begitu, mas samiaji?

Untuk yang bersifat umum, rasanya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang bertentangan dengan semu agama di dunia. Kecuali, untuk hal hal yang bersifat sangat khusus dalam ajaran agama, tentu negara tidak mampu mengikuti SEMUA aturan dari ajaran agama yang ada di negaranya.

Salam

Silancah wrote:

Jadi Anda setuju dengan sedikit variasi yang saya berikan pada signature yang dicantumkan Husada?
Saya refresh lagi --> "Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara (selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan)" ...

Silakan saja apabila Kang Lancah merasa perlu menambahkan, jika dirasakan kurang jelas menurut Akang. Tetapi saat saya membaca signature tsb (walau tanpa diberi tambahan keterangan) merasa sudah cukup jelas... Tetapi saya kembalikan kepada pribadi masing-masing.

Silancah wrote:

Kesimpulan: Dalam mengeluarkan kebijakan, Negara/Pemerintah seharusnya TIDAK BOLEH MENYIMPANG dari ajaran Tuhan.
Apakah bisa dikatakan begitu, mas samiaji?

Pada umumnya saya setuju dengan Kang Lancah..
Kang Lancah sendiri sudah memberikan penjelasan, bahwa kenyataan kadang berbeda dengan harapan (saya rasa itu sebabnya Kang Lancah menuliskan "seharusnya")..

Misal aja nih Kang.. Jika di suatu negara antah berantah, penduduknya terdiri atas orang atheis, penganut animisme, penganut pantheisme, penganut polytheis, penganut monotheis, dll, dll. Dalam proporsi yang hampir berimbang. Maka aturan "Tuhan" nya siapa yang harus dijalankan ?

Mungkin yang lebih cocok adalah : Seorang pejabat negara (ataupun rakyat biasa) yang menganut suatu agama seharusnya Tidak Boleh Menyimpang dari ajaran Tuhannya.. : )


Salam Damai

bruce wrote:

@lancah

Untuk yang bersifat umum, rasanya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang bertentangan dengan semu agama di dunia. Kecuali, untuk hal hal yang bersifat sangat khusus dalam ajaran agama, tentu negara tidak mampu mengikuti SEMUA aturan dari ajaran agama yang ada di negaranya.

Salam

Bang,

Perjudian, pornografi, dan homoseksual itu adalah sesuatu yang bersifat umum, gak?
Adakah agama di dunia ini yang menyetujui ketiga tindakan kemaksiatan itu?

Sepertinya, CMIIW, di Amerika Serikat, hal itu adalah sesuatu yang dilegalkan.
Dan rasanya di beberapa negara Eropa pun hal tersebut dilegalkan (walaupun mungkin tidak ketiga2nya melainkan satu atau dua di antaranya)

samiaji wrote:

Silakan saja apabila Kang Lancah merasa perlu menambahkan, jika dirasakan kurang jelas menurut Akang. Tetapi saat saya membaca signature tsb (walau tanpa diberi tambahan keterangan) merasa sudah cukup jelas... Tetapi saya kembalikan kepada pribadi masing-masing.

Alhamdulillah kalau Anda berpendapat seperti itu ... tapi saya rasa rekan2 seiman Anda ada yang tidak memahaminya seperti itu.
Tapi itu kita kembalikan ke pribadi masing2.

samiaji wrote:

Pada umumnya saya setuju dengan Kang Lancah..
Kang Lancah sendiri sudah memberikan penjelasan, bahwa kenyataan kadang berbeda dengan harapan (saya rasa itu sebabnya Kang Lancah menuliskan "seharusnya")..

Misal aja nih Kang.. Jika di suatu negara antah berantah, penduduknya terdiri atas orang atheis, penganut animisme, penganut pantheisme, penganut polytheis, penganut monotheis, dll, dll. Dalam proporsi yang hampir berimbang. Maka aturan "Tuhan" nya siapa yang harus dijalankan ?

Wallahu a'lam ... kalau ajaran Tuhan tidak dikenal di negeri antah berantah itu berarti memang tidak bisa disalahkan bila pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan seperti yang kita kenal.
Tetapi kalau di suatu negara mengenal ajaran Tuhan (seperti AS yang mengenal ajaran Kristen, Saudi Arabia mengenal ajaran Islam, India mengenal ajaran Hindu, Tibet mengenal ajaran Buddha) seharusnya tidak keluar kebijakan maksiat seperti itu BILA mereka mendahulukan ajaran Tuhan.

samiaji wrote:

Mungkin yang lebih cocok adalah : Seorang pejabat negara (ataupun rakyat biasa) yang menganut suatu agama seharusnya Tidak Boleh Menyimpang dari ajaran Tuhannya.. : )

Salam Damai

Alhamdulillah ... berarti ada tiga kesimpulan yang saya ambil dari tanggapan mas Samiaji di atas:
1. Tindakan pejabat yang mengambil kebijakan menyimpang dari ajaran Tuhannya tidak dibenarkan dan akan menjatuhkannya ke dalam dosa
2. Seorang pejabat negara seyogyanya mempertimbangkan ajaran agamanya saat memimpin negara atau mengambil kebijakan.
3. Agama seharusnya dikejewantahkan dalam seluruh sendi kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan sehari2 tetapi juga di dalam pemerintahan.

Hei, whaddya know! Sepertinya jauh dari prinsip/paham sekularisme ya?

KBBI -> se·ku·la·ris·me /sékularisme/ n paham atau pandangan yg berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pd ajaran agama
Wikipedia -> Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.
Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.
Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan

Aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekularisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen Fundamentalis dan juga Islam Fundamentalis.

Apakah mungkin Anda ini termasuk yang disebut sebagai Kristen Fundamentalis, mas?
Apakah tanpa disadari, Anda sesungguhnya menentang prinsip pemisahan agama dan pemerintahan?

Mungkinkah, sesungguhnya penjabaran ayat Roma 13:1-2 terutama yang ini --> ....sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah... seharusnya dipahami bahwa pemerintah yang harus ditaati oleh warganya itu adalah pemerintah yang mengayomi dan mengejewantahkan ajaran Tuhan .. bukannya pemerintah yang menganut paham sekularisme?

Bagaimana menurut Anda, mas?

Silancah wrote:

bruce wrote:

@lancah

Untuk yang bersifat umum, rasanya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang bertentangan dengan semu agama di dunia. Kecuali, untuk hal hal yang bersifat sangat khusus dalam ajaran agama, tentu negara tidak mampu mengikuti SEMUA aturan dari ajaran agama yang ada di negaranya.

Salam

Bang,

Perjudian, pornografi, dan homoseksual itu adalah sesuatu yang bersifat umum, gak?
Adakah agama di dunia ini yang menyetujui ketiga tindakan kemaksiatan itu?

Sepertinya, CMIIW, di Amerika Serikat, hal itu adalah sesuatu yang dilegalkan.
Dan rasanya di beberapa negara Eropa pun hal tersebut dilegalkan (walaupun mungkin tidak ketiga2nya melainkan satu atau dua di antaranya)

Kalau ambil contoh di US, anda akan terbentur dengan UU yang berbeda di 50 negara bagiannya kang.

Contoh, perjudian, tidak terdapat di semua negara bagian, kecuali Nevada dan beberapa states. Begitu juga dengan pelacuran.

Sedangkan homoseksualitas tidak dianggap kesalahan oleh mereka, karena dianggap hak pribadi. Walau ternyata tetap berpengaruh tehadap like/dislike seseorang pada saat pemilihan misalnya.

Pornografi, juga terbatas, tidak sembarang orang bisa dan boleh. Ada batasan usia, dan ada wilayah yang tidak bisa ditabrak kalau tidak ingin ditindak. Begitu juga pornografi anak anak, sangat ketat dijaga oleh mereka.

Itulah yang masuk daerah private yang terdapat perbedaan antara ajaran agama dan aturan pemerintah.

Salam

bruce wrote:

Kalau ambil contoh di US, anda akan terbentur dengan UU yang berbeda di 50 negara bagiannya kang.

Contoh, perjudian, tidak terdapat di semua negara bagian, kecuali Nevada dan beberapa states.

Untuk masalah perjudian memang hanya Nevada dan beberapa negara bagian lain (seperti Atlantic City - itu di negara bagian mana, ya?) yang diizinkan oleh pemerintah negara bagiannya untuk mendirikan kasino. Tetapi pemerintah federal Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap penampungan suku Indian boleh mendirikan kasino di dalam lingkup penampungannya itu, tidak peduli terletak di negara bagian mana.

Regardless cuma satu atau dua pemerintah negara bagian atau pemerintah federal ... saya rasa pengambil kebijakan di AS itu dalah orang2 (yang mengaku) beragama Kristen, kan? Mungkinkah mereka mengambil kebijakan ini karena mereka memisahkan agama dan pemerintah? Wallahu a'alm

bruce wrote:

Begitu juga dengan pelacuran.

Saya kurang tahu persis apakah pelacuran apakah dilegalkan di Amerika walaupun hal itu merajalela di sana.

bruce wrote:

Sedangkan homoseksualitas tidak dianggap kesalahan oleh mereka, karena dianggap hak pribadi. Walau ternyata tetap berpengaruh tehadap like/dislike seseorang pada saat pemilihan misalnya.

Bila pengambil kebijakan di beberapa negara bagian tidak memisahkan agama dan pemerintah, niscaya homeksualitas tidak akan dilegalkan di sana (dalam artian diakomodasi dengan membentuk perkumpulan atau bahkan pernikahan di mata agama dan hukum).
Berkat legalisasi homoseksualitas, kini kita melihat banyak pasangan laki-laki atau wanita-wanita yang memiliki anak .. nilai keluarga seperti apakah yang akan ditanamkan keluarga semacam ini kepada generasi muda?
Apakah nilai agama???
Saya yakin nilai yang mereka ajarkan tidak tercantum di Bibel mana pun di dunia ini.

Masih menganggap bahwa tindakan manusia yang melanggar norma agama seperti ini hanya merusak diri sendiri, mas Husada?

bruce wrote:

Pornografi, juga terbatas, tidak sembarang orang bisa dan boleh. Ada batasan usia, dan ada wilayah yang tidak bisa ditabrak kalau tidak ingin ditindak. Begitu juga pornografi anak anak, sangat ketat dijaga oleh mereka.

Itulah yang masuk daerah private yang terdapat perbedaan antara ajaran agama dan aturan pemerintah.

Salam

Apakah pemerintah bisa mencuci tangan bila ada anak kecil yang mencuri-curi bahan ponografi milik orang tuanya dan menghancurkan moralnya?
Apakah pemerintah bisa mencuci tangan bila ada orang dewasa yang menjadi pedofil karena terinspirasi oleh bahan pornografi itu?
Bila dunia ingin menjadi tempat yang mengejewantahkan isi ajaran Tuhan, tentunya pemerintah tidak boleh membuka pintu2 kemaksiatan seperti ini .. saya yakin Tuhan akan melaknat pemerintah semacam ini.

Atau Anda, Bang, meyakini bahwa kandungan ayat di Roma 13:1-2 dan siganture Husada memeberikan legitimasi bagi sebuah pemerintahan untuk melegalkan hal2 maksiat seperti ini?

Puji Tuhan,

Akhirnya saya berkesempatan lagi utk bergabung disini, setelah sekian lama sibuk dgn aktivitas yg menumpuk.

heinskle wrote:

Puji Tuhan,

Akhirnya saya berkesempatan lagi utk bergabung disini, setelah sekian lama sibuk dgn aktivitas yg menumpuk.

Wellcome back bro ...
Mari kita teruskan diskusi2 kita yang lama atau menjalani diskusi2 baru dengan santun di forum tercinta ini.
Insya Allah, dengan diskusi yang santun dan menarik, kita semua bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan teman baik di sini.

Salam,

Damai bagimu, Cah.

Silancah wrote:

Jika ada konsekwensi terhadap sebuah imbauan maka, menurut saya, itu bukan himbauan melainkan aturan.

Baiklah, kita semakin menyadari bahwa untuk menginterpretasi suatu hal, dimungkinkan berbeda antara seorang dengan orang lain, to? Namun, kita sepakat bahwa ada nilai umum yang berterima bagi semuanya. Puji Tuhan.

Quote :

Maaf saya tidak sepakat ... semua hal di atas itu jelas2 merugikan orang lain walaupun secara tidak langsung.

Menurut pemahaman saya, tiap-tiap orang memiliki pemahaman atas yang saya tebalkan dan saya garis bawahi itu.

Quote :

Ayolah Mas ... bagaimana mungkin Anda mengatakan semua hal di atas itu hanya merugikan diri sendiri???? Coba direnungi lagi, Mas.

Jelas, hal-hal itu merugikan diri pelaku sendiri. Jika ada pihak lain, misalnya keluarga atau orang lain, yang merasakan dampak dari kelakuan itu, itu adalah rangkaian. Memang benar, kalau dirunut, asal muasal sehingga para pihak mengalami kerugian, bersumber dari perilaku maksiat tersebut. Tetapi, para pihak selain pelakunya, mendapat kerugian yang secara tidak langsung.

Quote :

Anda mengatakan pemerintah menyediakan lokasi kemaksiatan untuk penyaluran kebejatan orang2 yang bukan Kristen serta warga negara bukan Pengikut Kristus yang memang lemah imannya????
Ajaran Kristen mengesahkan tindakan pemerintah seperti itu???? Ajaran Kristen/Tuhan tidak menjatuhkan dosa kepada para pejabat Kristen yang mengeluarkan kebijakan pelegalan maksiat seperti itu?

Cah, sepanjang pemahaman saya, seperti saya kemukakan itu, bahwa Tuhan yang saya kenal melalui ajaran Kristen, memerdekakan manusia, membebaskan manusia. Jika ada manusia menggunakan kemerdekaan dan kebebasannya untuk merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, itu adalah tanggung jawab pribadi pelaku itu. Tuhan tidak langsung, atau spontan, atau serta merta menghukum orang itu sampai pada waktu kesudahannya.

Quote :

No wonder sekarang negara2 Barat (yang notabene para pejabatnya mengaku beragama Kristen) hancur moralnya karena pemerintahnya merasa memiliki legitimasi dari Tuhan untuk mengeluarkan kebijakan maksiat yang (mungkin) menguntungkan negara dan memuaskan stakeholder (bandar judi, bos pornografi, pencinta sesama jenis) di negaranya tersebut.

Hehhehheee... jika memang ada perbedaan interpretasi, itu saya kira adalah kodrat kemanusiaan bahwa pada tiap person ada keunikan dari manusia lainnya.

Quote :

Rupanya mereka menerjemahkan/menafsirkan signature dan Roma 13:1-2 tersebut sebagaimana yang Anda pahami.

Mungkin ya, mungkin tidak.

Silancah wrote:

Masih menganggap bahwa tindakan manusia yang melanggar norma agama seperti ini hanya merusak diri sendiri, mas Husada?

Cah, jika saya tarik kesimpulan umum dari diskusi kita mengenai ini, saya dengan pemahaman saya berlatar ajaran Kristen, dan Silancah dengan pemahaman berlatar ajaran Islam, begini yang ingin saya kemukakan:
Bahwa menurut Islam, terhadap apa-apa yang menurut Islam merupakan alat uji dari Tuhan, sebaiknya dipunahkan. Contoh yang terjadi setiap bulan Ramadhan ialah pelarangan orang berjualan, yang disinyalir akan menggoda pelaku puasa. (Atau, karena tidak tahan uji?)

Bahwa menurut Kristen, di kehidupan nyata, banyak hal yang buruk dan yang baik. Manusia merdeka hendak memilih yang buruk atau yang baik. Tiap pilihan punya konsekuensi. Tuhan menginginkan agar manusia memilih yang baik. Jika manusia memilih yang buruk bagi dirinya dan bagi orang-orang yang dekat dengannya, Tuhan tidak serta merta menghalangi orang itu. Pada kesudahannya nanti, tiap orang mempertanggungjawabkan pilihan sikap dan tindakannya. Maka, karena itu, menurut pemahaman saya, ajaran Kristen tidak memberangus hal-hal buruk itu, tetapi manusia merdeka untuk menghindari hal-hal buruk itu. Dengan demikian, meski terdapat lokasi maksiat, Tuhan menginginkan agar umatNya menghindari menggunakan kemaksiatan itu, bukan memunahkan kemaksyatan itu.

Tapi ngomong-ngomong, di negeri Pancasila ini, meski dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kayaknya pelegalan (setidaknya pembiaran) lokalisasi (Sarkem di Yogya misalnya) yang nota bene bertentangan dengan ajaran agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu), tetap eksis ya? Apakah pembuat aturan di negeri ini terinspirasi oleh "ajaran Kristen seperti SIlancah maknai itu?"

Berbahagialah orang yang hatinya dapat membedakan buruk dan baik bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitarnya.

Damai, damai, damai.

Husada wrote:

Baiklah, kita semakin menyadari bahwa untuk menginterpretasi suatu hal, dimungkinkan berbeda antara seorang dengan orang lain, to? Namun, kita sepakat bahwa ada nilai umum yang berterima bagi semuanya. Puji Tuhan.

Dalam hal ini cukuplah kita agree to disagree :)

Husada wrote:

Quote :

Ayolah Mas ... bagaimana mungkin Anda mengatakan semua hal di atas itu hanya merugikan diri sendiri???? Coba direnungi lagi, Mas.

Jelas, hal-hal itu merugikan diri pelaku sendiri. Jika ada pihak lain, misalnya keluarga atau orang lain, yang merasakan dampak dari kelakuan itu, itu adalah rangkaian. Memang benar, kalau dirunut, asal muasal sehingga para pihak mengalami kerugian, bersumber dari perilaku maksiat tersebut. Tetapi, para pihak selain pelakunya, mendapat kerugian yang secara tidak langsung.

Jadi menurut pemahaman Anda, pemerintah tidak berkewajiban menjaga warganya agar terhindar dari kerugian/kerusakan yang disebabkan oknum seperti itu .. karena pemerintah (seperti Tuhan) hanya bertanggung-jawab menyediakan sarana (tidak peduli baik atau buruk) dan menyerahkannya kepada warga untuk menyikapinya.
Bila warga menggunakannya dan merugikan dirinya, keluarganya, atau bahkan orang sekitarnya ... negara cuci tangan karena itu adalah tanggung jawab sang oknum.

Husada wrote:

Cah, sepanjang pemahaman saya, seperti saya kemukakan itu, bahwa Tuhan yang saya kenal melalui ajaran Kristen, memerdekakan manusia, membebaskan manusia. Jika ada manusia menggunakan kemerdekaan dan kebebasannya untuk merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, itu adalah tanggung jawab pribadi pelaku itu. Tuhan tidak langsung, atau spontan, atau serta merta menghukum orang itu sampai pada waktu kesudahannya.

Maksud Anda, pejabat di pemerintahan bebas menggunakan kemerdekaan dan kebebasannya serta mendapatkan legitimasi dari Tuhan untuk mengeluarkan kebijakan yang dirasakan akan menguntungkan pemerintahannya tanpa mempedulikan apakah kebijakan itu bertentangan dengan agama atau berpotensi merugikan warganya.
Oke, saya sudah paham maksud Anda ...

Husada wrote:

Cah, jika saya tarik kesimpulan umum dari diskusi kita mengenai ini, saya dengan pemahaman saya berlatar ajaran Kristen, dan Silancah dengan pemahaman berlatar ajaran Islam, begini yang ingin saya kemukakan:
Bahwa menurut Islam, terhadap apa-apa yang menurut Islam merupakan alat uji dari Tuhan, sebaiknya dipunahkan. Contoh yang terjadi setiap bulan Ramadhan ialah pelarangan orang berjualan, yang disinyalir akan menggoda pelaku puasa. (Atau, karena tidak tahan uji?)

Apa pun yang diberikan Tuhan sebagai ujian yang harus dilaksanakan sebaik2nya sesuai aturan (seperti babi yang tidak boleh dikonsumsi, ujian menahan nafsu di bulan puasa dilaksanakan, harta dipakai di jalan yang benar).
Masalah aturan/kebijakan larangan orang berjualan saya rasakan sebagai hal yang berlebihan .. buktinya tidak ada ulama2 di Indonesia atau di luar negeri yang berkoar untuk menutup rumah makan tersebut. Yang ada hanyalah himbauan untuk menutupi agar tidak terlihat.

Husada wrote:

Bahwa menurut Kristen, di kehidupan nyata, banyak hal yang buruk dan yang baik. Manusia merdeka hendak memilih yang buruk atau yang baik. Tiap pilihan punya konsekuensi. Tuhan menginginkan agar manusia memilih yang baik. Jika manusia memilih yang buruk bagi dirinya dan bagi orang-orang yang dekat dengannya, Tuhan tidak serta merta menghalangi orang itu. Pada kesudahannya nanti, tiap orang mempertanggungjawabkan pilihan sikap dan tindakannya. Maka, karena itu, menurut pemahaman saya, ajaran Kristen tidak memberangus hal-hal buruk itu, tetapi manusia merdeka untuk menghindari hal-hal buruk itu. Dengan demikian, meski terdapat lokasi maksiat, Tuhan menginginkan agar umatNya menghindari menggunakan kemaksiatan itu, bukan memunahkan kemaksyatan itu.

Dengan kata lain, aparat yang mendirikan atau melegalkan lokasi maksiat tidak bersalah/berdosa karena Tuhan sendiri pernah menguji manusia dengan pilihan2 yang buruk. (Mengikuti analogi pohon buah terlarang yang Anda sajikan sebelumnya).

Dari ketiga paparan di atas saya rasa sudah jelas inilah beda antara ajaran Islam yang saya anut yaitu:
- Islam adalah rahmatan lil alamin = ajaran Islam diturunkan Allah al Muqtadir untuk memberikan kerahmatan bagi seluruh makhluk (bukan hanya manusia) di permukaan bumi sehingga tindak tanduk manusia dalam setiap sendi kehidupan di dunia ini seharusnya mengikuti ajaran2 Allah al Wahid tersebut agar bisa mewujudkan prinsip tersebut
- Islam memiliki prinsip amar maruf nahi munkar (menyuruh pada kebaikan dan menjauhi kemunkaran) yang memiliki tiga fase (tindakan, ucapan, dan doa) dengan pengejewantahan tindakan untuk menegakkan prinsip itu diletakkan pada pemerintah yang seharusnya menutup semua celah dan jalan kemaksiatan demi mewujudkan prinsip rahmatan lil alamin di atas

Ajaran Kristen (yang Anda pahami):
- Ajaran Kristen/aturan Tuhan mengenai mana yang baik dan buruk dipraktekkan pada kehidupan sehari2 walaupun bila tidak dikejewantahkan dalam kehidupan bernegara/pemerintahan pun tidak apa2.
- Fokus kepada diri sendiri, selama diri ini memilih untuk mengikuti aturan dan menjauhi larangan Tuhan maka itulah yang penting. Saat orang lain melakukan kemaksiatan (kaitkan dengan contoh kasus yang didiskusikan) dan menyebabkan kerusakan pada manusia lain di sekitarnya maka itu bukan tanggung jawab pribadi maupun pemerintahan yang ada.

Husada wrote:

Tapi ngomong-ngomong, di negeri Pancasila ini, meski dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kayaknya pelegalan (setidaknya pembiaran) lokalisasi (Sarkem di Yogya misalnya) yang nota bene bertentangan dengan ajaran agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu), tetap eksis ya? Apakah pembuat aturan di negeri ini terinspirasi oleh "ajaran Kristen seperti SIlancah maknai itu?"

Berbahagialah orang yang hatinya dapat membedakan buruk dan baik bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitarnya.

Damai, damai, damai.

Bila pembuat aturan yang melegalkan lokalisasi itu adalah pejabat Muslim maka saya katakan dia adalah Muslim yang buruk karena melegalkan apa yang diharamkan Allah al Hadi dalam QS Al Israa 17:32 "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Bila pembuat aturan yang melegalkan lokalisasi itu adalah pejabat Kristen maka, mengikuti pemahaman Anda, dia adalah penganut Kristen yang baik yang telah melakukan tugasnya dengan baik karena:
- dalam melakukan tugasnya telah menomorsekiankan ajaran Kristus termasuk ajaran yang tercantum di Matius 5:27 "Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah."
- namun di sisi lain mungkin telah mematuhi aturan main di Roma 13:1 "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah." dengan mengikuti keputusan atasannya
- (mungkin) meningkatkan pendapatan daerah dengan menyediakan lokasi untuk penyaluran nafsu manusia

Terima kasih atas diskusi dan pemahaman Anda mengenai: pengejewantahan signature Anda, Roma 13:1-7, dan sekularisme dalam ajaran Kristen.
Damai untuk Anda, mas ...

Silancah wrote:

Alhamdulillah ... berarti ada tiga kesimpulan yang saya ambil dari tanggapan mas Samiaji di atas:
1. Tindakan pejabat yang mengambil kebijakan menyimpang dari ajaran Tuhannya tidak dibenarkan dan akan menjatuhkannya ke dalam dosa
2. Seorang pejabat negara seyogyanya mempertimbangkan ajaran agamanya saat memimpin negara atau mengambil kebijakan.

Sampai point ini saya setuju

Silancah wrote:

3. Agama seharusnya dikejewantahkan dalam seluruh sendi kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan sehari2 tetapi juga di dalam pemerintahan.

Untuk point yang ini mungkin tidak dapat berlaku sepenuhnya. Keterangan saya satukan sekalian di bawah ya Kang..

Silancah wrote:

Hei, whaddya know! Sepertinya jauh dari prinsip/paham sekularisme ya?

KBBI -> se·ku·la·ris·me /sékularisme/ n paham atau pandangan yg berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pd ajaran agama
Wikipedia -> Sekularisme atau sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.
Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.
Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan

Aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekularisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen Fundamentalis dan juga Islam Fundamentalis.

Apakah mungkin Anda ini termasuk yang disebut sebagai Kristen Fundamentalis, mas?
Apakah tanpa disadari, Anda sesungguhnya menentang prinsip pemisahan agama dan pemerintahan?

Mungkinkah, sesungguhnya penjabaran ayat Roma 13:1-2 terutama yang ini --> ....sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah... seharusnya dipahami bahwa pemerintah yang harus ditaati oleh warganya itu adalah pemerintah yang mengayomi dan mengejewantahkan ajaran Tuhan .. bukannya pemerintah yang menganut paham sekularisme?

Bagaimana menurut Anda, mas?

Saya kurang ngerti juga Kang, apakah saya termasuk fundamentalis atau liberalis atau apalah..

Tetapi yang saya pahami kehidupan keagamaan seseorang adalah tanggung jawab pribadi orang tersebut kepada Tuhan.. Jika kebetulan ia seorang pejabat / pengambil keputusan, maka nilai-nilai ajaran kepercayaannya harus dia terapkan juga pada saat ia membuat peraturan.
Tetapi dipandang dari sudut pandang negara, negara tidak dapat hanya mengambil ajaran salah satu agama, juga akan sangat sangat sulit untuk dapat menerapkan seluruh aspek ajaran (suatu apalagi semua) agama tanpa bersinggungan dengan ajaran agama / kepercayaan lain. Seperti contoh yang saya kemukakan, suatu negara yang rakyatnya terdiri atas penganut monotheis, politheis, agnostik, animisme, dll, dll, seharusnya mencari jalan tengah..

Menurut saya peraturan yang harus dibuat oleh negara adalah hal-hal baik yang diterima umum oleh semua pihak, tidak bertentangan ataupun meng-anak tiri-kan salah satu pihak. Negara juga perlu mengatur interaksi dari berbagai ajaran / penganut agama yang beragam tersebut..

Intinya saya rasa saya menolak pemisahan agama dari negara, tetapi saat bersamaan menolak negara agama : )


Salam Damai

Damai bagimu, Cah.

Pikiran terbuka Silancah sangat bagus. Andaikan sebagian besar pemeluk agama di Indonesia ini memiliki pola pikir seperti pola pikir Silancah, betapa semakin Indah Indonesia ini.

Silancah wrote:

Dalam hal ini cukuplah kita agree to disagree :)

Baiklah. Kelihatannya, sampai titik ini, memang itu satu-satunya jalan yang harus kita tempuh.

Quote :

Jadi menurut pemahaman Anda, pemerintah tidak berkewajiban menjaga warganya agar terhindar dari kerugian/kerusakan yang disebabkan oknum seperti itu.

Jangan disimpulkan seperti itu, Cah. Pemerintah wajib melindungi warga negara dari kerugian perdata dan pidana. Namun, sebelum kerugian itu terjadi pada individu, pemerintah tidak patut mempersalahkan warga. Contoh kasusnya, begini. Pemerintah tidak melarang warganya mabuk, sepanjang orang itu tidak merugikan orang lain. Kalau orang itu merugikan orang lain, pemerintah wajib menindak atau membina orang itu. Hal ini selalu sudah terlambat, dalam arti, setelah ada korban, kemudian pemerintah menindak atau membina pelaku, meskipun penindakan atau pmbinaan itu tidak mengembalikan kerugian korban.

Quote :

Pemerintah (seperti Tuhan) hanya bertanggung-jawab menyediakan sarana (tidak peduli baik atau buruk) dan menyerahkannya kepada warga untuk menyikapinya.

Dalam hal ini, pemahaman kita berbeda. Menurut saya, pada mulanya, semua yang disediakan (diciptakan oleh Tuhan) adalah baik adanya. Jadi, pemerintah (Tuhan) peduli, dalam arti menyediakan (mencipta) dengan kondisi baik. Pada perjalanan waktu, lepas dari alasan apapun, sikap dan perilaku manusia menghasilkan keburukan atau kerugian dirinya dan sesamanya. Bukan itu yang dikehendaki pemerintah (Tuhan), tetapi warga (manusia) memilih itu. Dalam hal negara, bila sudah ada pihak yang dirugikan, pemerintah membina warga pembuat kerugian tersebut. Sementara Tuhan, melalui ajaran kenabianNya, mengingatkan manusia agar berbuat seperti yang diinginkan manusia itu diperbuat sesamanya kepadanya. Jika itu dilanggar juga, Tuhan tidak serta merta 'membina' manusia.

Quote :

Bila warga menggunakannya dan merugikan dirinya, keluarganya, atau bahkan orang sekitarnya ... negara cuci tangan karena itu adalah tanggung jawab sang oknum.

Posting-an saya di atas dan sebelum-sebelumnya sudah cukup memadai. Bahwa jika terjadi kerugian karena kasus perdata atau pidana, pemerintah bersikap melindungi warga.

Quote :

Maksud Anda, pejabat di pemerintahan bebas menggunakan kemerdekaan dan kebebasannya serta mendapatkan legitimasi dari Tuhan untuk mengeluarkan kebijakan yang dirasakan akan menguntungkan pemerintahannya tanpa mempedulikan apakah kebijakan itu bertentangan dengan agama atau berpotensi merugikan warganya.
Oke, saya sudah paham maksud Anda ...

Hehhehheee... Anda paham? Entahlah. Pastinya, sebelum menjalankan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara negara, dari orang terpilih selalu diambil sumpah/janji. Pada perjalanan waktu, suasana hasil pengelolaan pemerintah dapat dirasakan warga.

Quote :

Apa pun yang diberikan Tuhan sebagai ujian yang harus dilaksanakan sebaik2nya sesuai aturan (seperti babi yang tidak boleh dikonsumsi, ujian menahan nafsu di bulan puasa dilaksanakan, harta dipakai di jalan yang benar).

Sekali lagi, jika pola pikir seperti yang Silancah anut dimiliki sebagian besar warga NKRI ini, saya yakin, negeri ini akan maju pesat.

Tentang makanan, Tuhan yang saya kenal dan saya imani dari ajaranNya, tidak mengharamkan makanan bagi umatNya, kecuali seperti yang telah pernah saya post.

Quote :

Masalah aturan/kebijakan larangan orang berjualan saya rasakan sebagai hal yang berlebihan .. buktinya tidak ada ulama2 di Indonesia atau di luar negeri yang berkoar untuk menutup rumah makan tersebut. Yang ada hanyalah himbauan untuk menutupi agar tidak terlihat.

Mungkin Silancah benar, namun faktanya, setiap bulan Ramadhan di daerah saya bermukim, selalu saja ada pedagang yang 'dibina' oleh aparat pemerintah karena berdagang, dan selalu ada warga yang harus membayar denda karena menggunakan jasa pedagang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan meskipun bukan penganut Islam.

Quote :

Dengan kata lain, aparat yang mendirikan atau melegalkan lokasi maksiat tidak bersalah/berdosa karena Tuhan sendiri pernah menguji manusia dengan pilihan2 yang buruk. (Mengikuti analogi pohon buah terlarang yang Anda sajikan sebelumnya).

Kayaknya saya perlu menegaskan lagi, bahwa ketika seorang beragama Kristen terlibat dalam pembuatan aturan negara, meskipun pada saat itu dia beragama, tetapi dia menomorsekiankan agamanya, bahwa aspek kehidupannya tidak hanya aspek agama.

Quote :

Dari ketiga paparan di atas saya rasa sudah jelas inilah beda antara ajaran Islam yang saya anut yaitu:
- Islam adalah rahmatan lil alamin = ajaran Islam diturunkan Allah al Muqtadir untuk memberikan kerahmatan bagi seluruh makhluk (bukan hanya manusia) di permukaan bumi sehingga tindak tanduk manusia dalam setiap sendi kehidupan di dunia ini seharusnya mengikuti ajaran2 Allah al Wahid tersebut agar bisa mewujudkan prinsip tersebut

Mungkin, Silancah dan Muslim lainnya ada yang menerjemahkan begitu, sementara di kehidupan nyata menunjukkan bahwa tidak semua penganut Muslim menerjemahkan seperti itu.

Pemeluk Kristen juga ada yang tidak selalu menerapkan "KASIH" seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus.

Quote :

- Islam memiliki prinsip amar maruf nahi munkar (menyuruh pada kebaikan dan menjauhi kemunkaran) yang memiliki tiga fase (tindakan, ucapan, dan doa) dengan pengejewantahan tindakan untuk menegakkan prinsip itu diletakkan pada pemerintah yang seharusnya menutup semua celah dan jalan kemaksiatan demi mewujudkan prinsip rahmatan lil alamin di atas

Seharusnya ya seharusnya mungkin memang demikian.

Quote :

Ajaran Kristen (yang Anda pahami):
- Ajaran Kristen/aturan Tuhan mengenai mana yang baik dan buruk dipraktekkan pada kehidupan sehari2 walaupun bila tidak dikejewantahkan dalam kehidupan bernegara/pemerintahan pun tidak apa2.

Hmmm... kalau begitu itu yang Silancah tangkap berdasarkan posting-an saya, ya monggo. Bagi seorang Kristen yang saya pahami, dihimbau menjadi warga Gereja 100%, sekaligus menjadi warga negara 100%, tetapi tidak lantas menjadi 200%. Sikap yang diambil ialah PRO ECCLESIA ET PATRIA, PRO PATRIA ET ECCLESIA kira-kira dalam bahasa Indonesia, demi Gereja dan bangsa, demi bangsa dan Gereja. Jadi, bukan tidak berbuat apa-apa, melainkan sebagai seorang warga bangsa, harus menghormati dan mematuhi aturan bangsa dengan taat.

Quote :

- Fokus kepada diri sendiri, selama diri ini memilih untuk mengikuti aturan dan menjauhi larangan Tuhan maka itulah yang penting.

Tidak 100% demikian, sebab, seorang Kristen diajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melaksanakan yang satu tanpa meninggalkan yang lain

Quote :

Saat orang lain melakukan kemaksiatan (kaitkan dengan contoh kasus yang didiskusikan) dan menyebabkan kerusakan pada manusia lain di sekitarnya maka itu bukan tanggung jawab pribadi maupun pemerintahan yang ada.

Juga tidak 100% seperti itu. Selaku warga negara, dan warga gereja, diharapkan untuk peduli kepada sesama. Manakala seseorang dipandang akan merugikan diri sendiri dan/atau orang lain, maka seorang Kristen wajib mengingatkan/ meng(h)imbau, tetapi tidak memaksakan.

Quote :

Bila pembuat aturan yang melegalkan lokalisasi itu adalah pejabat Muslim maka saya katakan dia adalah Muslim yang buruk karena melegalkan apa yang diharamkan Allah al Hadi dalam QS Al Israa 17:32 "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Bila pembuat aturan yang melegalkan lokalisasi itu adalah pejabat Kristen maka, mengikuti pemahaman Anda, dia adalah penganut Kristen yang baik yang telah melakukan tugasnya dengan baik karena:
- dalam melakukan tugasnya telah menomorsekiankan ajaran Kristus termasuk ajaran yang tercantum di Matius 5:27 "Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah."
- namun di sisi lain mungkin telah mematuhi aturan main di Roma 13:1 "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah." dengan mengikuti keputusan atasannya
- (mungkin) meningkatkan pendapatan daerah dengan menyediakan lokasi untuk penyaluran nafsu manusia

Juga, pemahaman Silancah tidak akan saya paksa untuk seperti yang saya pahami. Tetapi, pada saat seorang Kristen menjalankan perannya sebagai seorang warga negara, apakah dia sebagai pembuat aturan atau pelaksana aturan, dia diminta untuk menjadi warga negara 100%.

Quote :

Terima kasih atas diskusi dan pemahaman Anda mengenai: pengejewantahan signature Anda, Roma 13:1-7, dan sekularisme dalam ajaran Kristen.
Damai untuk Anda, mas ...

Sama-sama.
Damai untukmu juga, Cah.

samiaji wrote:

Saya kurang ngerti juga Kang, apakah saya termasuk fundamentalis atau liberalis atau apalah..

Tetapi yang saya pahami kehidupan keagamaan seseorang adalah tanggung jawab pribadi orang tersebut kepada Tuhan.. Jika kebetulan ia seorang pejabat / pengambil keputusan, maka nilai-nilai ajaran kepercayaannya harus dia terapkan juga pada saat ia membuat peraturan.
Tetapi dipandang dari sudut pandang negara, negara tidak dapat hanya mengambil ajaran salah satu agama, juga akan sangat sangat sulit untuk dapat menerapkan seluruh aspek ajaran (suatu apalagi semua) agama tanpa bersinggungan dengan ajaran agama / kepercayaan lain. Seperti contoh yang saya kemukakan, suatu negara yang rakyatnya terdiri atas penganut monotheis, politheis, agnostik, animisme, dll, dll, seharusnya mencari jalan tengah..

Menurut saya peraturan yang harus dibuat oleh negara adalah hal-hal baik yang diterima umum oleh semua pihak, tidak bertentangan ataupun meng-anak tiri-kan salah satu pihak. Negara juga perlu mengatur interaksi dari berbagai ajaran / penganut agama yang beragam tersebut..

Intinya saya rasa saya menolak pemisahan agama dari negara, tetapi saat bersamaan menolak negara agama : )

Salam Damai

Terima kasih atas diskusinya mas Samiaji.
Saya hargai pendapatnya.

Salam Damai

Husada wrote:

Damai bagimu, Cah.

Pikiran terbuka Silancah sangat bagus. Andaikan sebagian besar pemeluk agama di Indonesia ini memiliki pola pikir seperti pola pikir Silancah, betapa semakin Indah Indonesia ini.

Anda terlalu memuji Mas.
Saya rasa bila dialog terbuka dan santun yang kita terapkan di sini bisa terwujud di dunia nyata, insya Allah, Indonesia akan menjadi lebih baik.

Husada wrote:

Jangan disimpulkan seperti itu, Cah. Pemerintah wajib melindungi warga negara dari kerugian perdata dan pidana. Namun, sebelum kerugian itu terjadi pada individu, pemerintah tidak patut mempersalahkan warga. Contoh kasusnya, begini. Pemerintah tidak melarang warganya mabuk, sepanjang orang itu tidak merugikan orang lain. Kalau orang itu merugikan orang lain, pemerintah wajib menindak atau membina orang itu. Hal ini selalu sudah terlambat, dalam arti, setelah ada korban, kemudian pemerintah menindak atau membina pelaku, meskipun penindakan atau pmbinaan itu tidak mengembalikan kerugian korban.

Kalau saya berpendapat bahwa Pemerintah seharusnya bisa melakukan pencegahan agar warganya bisa hidup lebih damai.
Pada prinsipnya saya setuju dengan adanya UU mengenai penanganan atas terorisme itu walaupun dalam penerapannya ada yang saya kurang setujui karena kesannya mereka mendapatkan legitimasi untuk menembak mati para tersangka walaupun tidak dalam keadaan melawan sehingga tidak bisa diwujudkannya pengadilan atas para tersangka tersebut.

Kalau Pemerintah tidak melakukan pencegahan (sepeti istilah Anda, selalu sudah terlambat setelah ada korban) maka Pemerintahan semacam ini saya rasakan kurang bijaksana dan pastinya (dari sudut pandang saya tidak menerapkan amar maruf nahi munkar).

Tapi kalau Anda memiliki pandangan yang berbeda, saya pun tidak akan memaksakannya.
Seperti kata Anda, kita adalah manusia yang memiliki kebebasan berpikir.

Husada wrote:

Dalam hal ini, pemahaman kita berbeda. Menurut saya, pada mulanya, semua yang disediakan (diciptakan oleh Tuhan) adalah baik adanya. Jadi, pemerintah (Tuhan) peduli, dalam arti menyediakan (mencipta) dengan kondisi baik. Pada perjalanan waktu, lepas dari alasan apapun, sikap dan perilaku manusia menghasilkan keburukan atau kerugian dirinya dan sesamanya.

Semua yang diciptakan Tuhan memang baik adanya ... walaupun baik itu tidak bisa diartikan bisa dikonsumsi oleh manusia (contoh: babi) atau disentuh oleh manusia (contoh: api) atau didekati manusia (contoh: matahari). Tetapi semua diciptakan dengan adanya maksud dan pelajaran bagi manusia.

Inilah yang hilang dari pemerintahan ... tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan adalah baik adanya.
Contoh sebagaimana yang kita bahas. Inilah yang semakin menjauhkan analogi antara Tuhan dan pemerintahan (manusia) ... menurut saya.

Husada wrote:

Bukan itu yang dikehendaki pemerintah (Tuhan), tetapi warga (manusia) memilih itu. Dalam hal negara, bila sudah ada pihak yang dirugikan, pemerintah membina warga pembuat kerugian tersebut. Sementara Tuhan, melalui ajaran kenabianNya, mengingatkan manusia agar berbuat seperti yang diinginkan manusia itu diperbuat sesamanya kepadanya. Jika itu dilanggar juga, Tuhan tidak serta merta 'membina' manusia.

Mungkin dalam paparan di atas saya sedikit berbeda pendapat lagi.
Tuhan selalu 'membina' manusia sepanjang hidup dalam berbagai bentuk. Binaan itu bisa kita temukan dari bencana alam, cedera, kehilangan barang atau kepemilikan yang lain, atau bahkan dalam bentuk hujan uang. Di dalam semua hal itu kita temukan hikmah yang merupakan cara Tuhan membina umatNya.
Wallahu a'lam ...

Husada wrote:

Kayaknya saya perlu menegaskan lagi, bahwa ketika seorang beragama Kristen terlibat dalam pembuatan aturan negara, meskipun pada saat itu dia beragama, tetapi dia menomorsekiankan agamanya, bahwa aspek kehidupannya tidak hanya aspek agama.

Yap. Saya sudah memahami pandangan Anda tentang menomorsekiankan agamanya khusus bagi pejabat pemerintahan.

Husada wrote:

Hmmm... kalau begitu itu yang Silancah tangkap berdasarkan posting-an saya, ya monggo. Bagi seorang Kristen yang saya pahami, dihimbau menjadi warga Gereja 100%, sekaligus menjadi warga negara 100%, tetapi tidak lantas menjadi 200%. Sikap yang diambil ialah PRO ECCLESIA ET PATRIA, PRO PATRIA ET ECCLESIA kira-kira dalam bahasa Indonesia, demi Gereja dan bangsa, demi bangsa dan Gereja. Jadi, bukan tidak berbuat apa-apa, melainkan sebagai seorang warga bangsa, harus menghormati dan mematuhi aturan bangsa dengan taat.

Yap.
Bahkan bila aturan itu tidak mengejewantahkan ajaran di dalam Kitab Suci Anda sendiri.

Husada wrote:

Juga, pemahaman Silancah tidak akan saya paksa untuk seperti yang saya pahami. Tetapi, pada saat seorang Kristen menjalankan perannya sebagai seorang warga negara, apakah dia sebagai pembuat aturan atau pelaksana aturan, dia diminta untuk menjadi warga negara 100%.
Damai untukmu juga, Cah.

Salam damai ...

Silancah wrote:

Salam damai ...

Salam damai.

Berita Metro TV hari ini, sebuah masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, yang sudah disegel pemerintah, diserbu dan dirusak masa.

Polisi yang berjaga hanya menghimbau untuk tidak berbuat anarkis. Barulah setelah masjid itu rusak, polisi menjaga dan menghimbau masa bisa menahan diri.

Agak aneh, siapa yang harusnya menahan diri?

Mengapa masjid yang tidak salah, dan dipergunakan untuk memuja Tuhan yang sama justru dirusak, tidak adakah sedikit saja rasa hormat untuk rumah ibadah yang menyembah Tuhan yang sama?

Apa yang terjadi jika umat Kristen meniru dengan menyerbu dan merusak balai kerajaan umat penganut SSY?

bruce wrote:

Berita Metro TV hari ini, sebuah masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, yang sudah disegel pemerintah, diserbu dan dirusak masa.

Polisi yang berjaga hanya menghimbau untuk tidak berbuat anarkis. Barulah setelah masjid itu rusak, polisi menjaga dan menghimbau masa bisa menahan diri.

Agak aneh, siapa yang harusnya menahan diri?

Mengapa masjid yang tidak salah, dan dipergunakan untuk memuja Tuhan yang sama justru dirusak, tidak adakah sedikit saja rasa hormat untuk rumah ibadah yang menyembah Tuhan yang sama?

Apa yang terjadi jika umat Kristen meniru dengan menyerbu dan merusak balai kerajaan umat penganut SSY?

Cape deh ...
Maunya apa yang orang2 itu?

Polisi juga ... yang harusnya menjadi penegak hukum di Indonesia kok loyo menghadapi perbuatan anarkis seperti itu?
Gimana masyarakat mau mendengar dan mematuhi polisi kalau sikapnya seperti ini?

Silancah wrote:

bruce wrote:

Berita Metro TV hari ini, sebuah masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, yang sudah disegel pemerintah, diserbu dan dirusak masa.

Polisi yang berjaga hanya menghimbau untuk tidak berbuat anarkis. Barulah setelah masjid itu rusak, polisi menjaga dan menghimbau masa bisa menahan diri.

Agak aneh, siapa yang harusnya menahan diri?

Mengapa masjid yang tidak salah, dan dipergunakan untuk memuja Tuhan yang sama justru dirusak, tidak adakah sedikit saja rasa hormat untuk rumah ibadah yang menyembah Tuhan yang sama?

Apa yang terjadi jika umat Kristen meniru dengan menyerbu dan merusak balai kerajaan umat penganut SSY?

Cape deh ...
Maunya apa yang orang2 itu?

Polisi juga ... yang harusnya menjadi penegak hukum di Indonesia kok loyo menghadapi perbuatan anarkis seperti itu?
Gimana masyarakat mau mendengar dan mematuhi polisi kalau sikapnya seperti ini?

Kemarin malam, juga di Metro TV, ada berita lain lai, dimana sebuah Pesantren di Jawa Timur i serbu dan dirusak masa. Konon, pesantren itu mengajarkan 'yang berbeda' dari ajaran mainstream, keluhan sudah disampaikan kepada pengurus ponpes, dan beum ada jawaban. Dan ujungnya, terjadi lagi pertunjukan kekerasan terhadap sesama saudara, di negeri ini.

Betul, kang, cape sekali, sepertinya ada yang salah dengan bangsa kita ini.
Polisi akan mengalah kalau pelaku tindak anarkis berjumlah besar, entah takut diserbu atau entah takut kena pasal HAM kalau bertindak.
Akibatnya, para pelaku tindak anarkis menjadi terbiasa untuk mengumpulkan masa yang besar untuk melakukan tindakan.
Jika hal hal seperti ini seperti dibiarkan saja, makin lama akan makin terbiasa.
Dan jadilah negeri kita ini sebagai negeri anarkis, mirip hukum rimba.