Iman dengan paksaan ?

striker wrote:

mungkin bisa dikasih contoh tugas negara yg harus menomer sekiankan tuntutan agama mas?
mungkin karena itulah keluar kebijakan2 seperti yg ditulis oleh mas silancah ya mas?

Kalau boleh saya mau memberi contoh (walaupun mungkin bukan termasuk "tugas" negara):
Seperti yang kita ketahui bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat kepada umat kepercayaan lain apabila berkaitan dengan hari raya agama umat lain. Saya tidak tahu apakah memang ada fatwa nya ataukah hanya himbauan dari beberapa pihak…
Contohnya apabila ada seorang pejabat di departemen agama, dan kebetulan ia beragama Islam, lalu ia diundang dalam upacara keagamaan lain untuk memberi sambutan (dalam kapasitasnya sebagai pejabat di departemen agama tentunya).. Kira-kira apa yang harus pejabat itu lakukan ?

Kalau menurut saya pribadi, signature bro Husada mengandung arti :
" Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan,"
" berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara"
Alangkah baiknya jika antara hak Tuhan dan hak Negara tidak saling bertentangan, dan itu yang memang harus diupayakan, tetapi kalaupun ada saja pertentangan itu, tiap-tiap individu saya rasa dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, atau mundur, menolak, atau berkompromi, tergantung pada pertangungjawaban masing-masing pribadi tersebut (kepada Tuhannya dan juga Negaranya).



Salam Damai

striker wrote:

sumpah aku bingung membaca penjelasanmu mas

tapi kalau melihat postingan ini: berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan.
Saya setuju kalau agama dinomer duakan, karena yg pertama adalah hak negara.

Kecuali kalau postingannya seperti ini: berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara.
Nah kalau yg ini ya agama dinomer satukan, negara di nomer duakan..

seperti tabakan: duluan mana 'telor ama ayam' ? pasti duluan telor.
Nah kalau tebakannya : duluan mana 'ayam ama telor'? pastinya ya duluan ayam

hehe tergantung mana dulu yg diucapkan..

Hihhihhiii... striker makin menggeluti humor nih.

samiaji wrote:

Kalau boleh saya mau memberi contoh (walaupun mungkin bukan termasuk "tugas" negara):
Seperti yang kita ketahui bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat kepada umat kepercayaan lain apabila berkaitan dengan hari raya agama umat lain. Saya tidak tahu apakah memang ada fatwa nya ataukah hanya himbauan dari beberapa pihak…
Contohnya apabila ada seorang pejabat di departemen agama, dan kebetulan ia beragama Islam, lalu ia diundang dalam upacara keagamaan lain untuk memberi sambutan (dalam kapasitasnya sebagai pejabat di departemen agama tentunya).. Kira-kira apa yang harus pejabat itu lakukan ?

Karena ajaran Islam diamalkan di seluruh segi kehidupan, baik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, maka pejabat itu seharusnya mendelegasikan kepada pejabat di jajarannya yang beragama Kristen.

samiaji wrote:

Kalau menurut saya pribadi, signature bro Husada mengandung arti :
" Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan,"
" berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara"
Alangkah baiknya jika antara hak Tuhan dan hak Negara tidak saling bertentangan, dan itu yang memang harus diupayakan, tetapi kalaupun ada saja pertentangan itu, tiap-tiap individu saya rasa dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, atau mundur, menolak, atau berkompromi, tergantung pada pertangungjawaban masing-masing pribadi tersebut (kepada Tuhannya dan juga Negaranya).

Salam Damai

Pertanyaan saya adalah ... bila suatu tugas yang hendak diemban seorang aparat itu bertentangan dengan hak Tuhan (ajaran agama) dan dia memilih untuk melaksanakan tugas tersebut, apakah dia berdosa?
Menurut signature di atas atau ajaran lain dalam Bibel ... apakah jawabannya?

Damai bagimu,striker

striker wrote:

Jadi mungkin kesimpulannya seperti ini mas:

-kalau aparatur negara, TIDAK mendahulukan tuntutan agamanya.

-Tapi kalau awam (pelamar misalnya), YA harus mengutamakan tuntutan agamanya.

Apakah demikian mas?

Hihhihhiii... bukan strik.
Seorang aparatur negara, kalau sedang menjalankan tugas negara yang diembankan kepadanya, harus mendahulukan kepentingan dan peraturan negara. Dia tetap beragama.

Setelah dia kembali ke rumah dan keluarganya, dia melaksanakan hidup keberagamaannya, tetapi dia masih aparatur negara, yang sedang tidak menjalankan tugas negara.

Begitu strik. Lucu jangan dicampur lugu, strik. Hehhehheee...

Damai bagimu striker.

striker wrote:

disini siapakah negara yg dimaksud? bukankah aparatut negara itu juga termasuk negara?
saya rasa tuntutan negara itu dibikin oleh aparatur negara, jadi tidak dipisahkan antara negara dengan aparatur negara mas, menurut saya lho.
karena bagaimana negara bisa bikin tuntutan tanpa ada personal/manusia yg membuatnya?

Ada benarnya. Negara terdiri dari wilayah, pemerintah, warga, dan pengakuan negara lain. Jadi, seorang bahagian pemerintah (PNS misalnya), adalah elemen negara. Seorang bahagian warga negara (petani misalnya), adalah elemen negara. Satu pulau terpencil di wilayah suatu negara, adalah elemen negara.

Namun, tidak selalu personal aparatur negara pembuat aturan (UU dibuat oleh Presiden & DPR) adalah pelaksana peraturan itu (pegawai pemungut pajak, misalnya).

Quote :

menurut njenengan mana yg akan menjadi lebih baik, aturan negara yg mengikuti aturan agama, ataukah aturan negara yg jauh dari aturan agama (menormer sekiankan agama)?

Hihhihhiii... strik, strik. Cermati lagi berbagai posting terdahulu, semoga striker bisa menemukan jawaban saya, bagaimana menurut saya. Signature saya sudah jelas, tho?

Weeiii... ada Mas Sam. Salam hangat Sam. Dari mana aja?

samiaji wrote:

Kalau boleh saya mau memberi contoh (walaupun mungkin bukan termasuk "tugas" negara):
Seperti yang kita ketahui bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat kepada umat kepercayaan lain apabila berkaitan dengan hari raya agama umat lain. Saya tidak tahu apakah memang ada fatwa nya ataukah hanya himbauan dari beberapa pihak…
Contohnya apabila ada seorang pejabat di departemen agama, dan kebetulan ia beragama Islam, lalu ia diundang dalam upacara keagamaan lain untuk memberi sambutan (dalam kapasitasnya sebagai pejabat di departemen agama tentunya).. Kira-kira apa yang harus pejabat itu lakukan ?

Kalau menurut saya pribadi, signature bro Husada mengandung arti :
" Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan,"
" berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara"
Alangkah baiknya jika antara hak Tuhan dan hak Negara tidak saling bertentangan, dan itu yang memang harus diupayakan, tetapi kalaupun ada saja pertentangan itu, tiap-tiap individu saya rasa dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, atau mundur, menolak, atau berkompromi, tergantung pada pertangungjawaban masing-masing pribadi tersebut (kepada Tuhannya dan juga Negaranya).

Salam Damai

Terima kasih Mas Sam.

Damai bagimu, Cah.

Meski pertanyaan Silancah diawali dengan quoting atas posting-an Mas Samiaji, ijinkan saya berkomentar. Saya yakin, komentar saya akan berbeda dengan komentar Samiaji, paling sedikit berbeda redaksional. Hehhehheee...

Silancah wrote:

Pertanyaan saya adalah ... bila suatu tugas yang hendak diemban seorang aparat itu bertentangan dengan hak Tuhan (ajaran agama) dan dia memilih untuk melaksanakan tugas tersebut, apakah dia berdosa?

Cah, setiap beribadat, dan pada doa-doa pribadi, saya selalu membacakan doa Bapa Kami yang salah satu bahagian doanya saya sebut begini,"Ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami." Jadi, menurut saya, sesuai dengan apa yang saya imani, bila aparat itu mengetahui bahwa tugas yang diembannya adalah bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, tetapi dia tetap melakukannya, maka dia bersalah. (Saya kurang berani menyimpulkan dia berdosa, jangan tanya kenapa, tidak akan saya jawab). Namun, selaku aparatur negara yang harus melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, dia wajib melaksankannya, atau dia mundur sebagai aparatur negara. Jadi, kembali ke hati si aparatur itu, apakah dia hendak melaksanakan tugas yang diketahuinya bertentangan dengan ajaran agamanya itu, atau dia menghindar melaksanakannya, dengan resiko akan kehilangan pekerjaan sebagai aparatur negara.

Quote :

Menurut signature di atas atau ajaran lain dalam Bibel ... apakah jawabannya?

Sudah terjawab, diserahkan kepada si aparatur negaranya.

Husada wrote:

Damai bagimu striker.

striker wrote:

disini siapakah negara yg dimaksud? bukankah aparatut negara itu juga termasuk negara?
saya rasa tuntutan negara itu dibikin oleh aparatur negara, jadi tidak dipisahkan antara negara dengan aparatur negara mas, menurut saya lho.
karena bagaimana negara bisa bikin tuntutan tanpa ada personal/manusia yg membuatnya?

Ada benarnya. Negara terdiri dari wilayah, pemerintah, warga, dan pengakuan negara lain. Jadi, seorang bahagian pemerintah (PNS misalnya), adalah elemen negara. Seorang bahagian warga negara (petani misalnya), adalah elemen negara. Satu pulau terpencil di wilayah suatu negara, adalah elemen negara.

Namun, tidak selalu personal aparatur negara pembuat aturan (UU dibuat oleh Presiden & DPR) adalah pelaksana peraturan itu (pegawai pemungut pajak, misalnya).

Quote :

menurut njenengan mana yg akan menjadi lebih baik, aturan negara yg mengikuti aturan agama, ataukah aturan negara yg jauh dari aturan agama (menormer sekiankan agama)?

Hihhihhiii... strik, strik. Cermati lagi berbagai posting terdahulu, semoga striker bisa menemukan jawaban saya, bagaimana menurut saya. Signature saya sudah jelas, tho?

Bukankah presiden dan DPR itu manusia mas (termasuk aparatur negara), apakah tuntutan atau aturan yg dibuat DPR/Presiden jika berlawanan dengan aturan agama, menurut anda itu dibolehkan oleh Tuhan?

Husada wrote:

Damai bagimu, Cah.

Meski pertanyaan Silancah diawali dengan quoting atas posting-an Mas Samiaji, ijinkan saya berkomentar. Saya yakin, komentar saya akan berbeda dengan komentar Samiaji, paling sedikit berbeda redaksional. Hehhehheee...

Silancah wrote:

Pertanyaan saya adalah ... bila suatu tugas yang hendak diemban seorang aparat itu bertentangan dengan hak Tuhan (ajaran agama) dan dia memilih untuk melaksanakan tugas tersebut, apakah dia berdosa?

Cah, setiap beribadat, dan pada doa-doa pribadi, saya selalu membacakan doa Bapa Kami yang salah satu bahagian doanya saya sebut begini,"Ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami." Jadi, menurut saya, sesuai dengan apa yang saya imani, bila aparat itu mengetahui bahwa tugas yang diembannya adalah bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, tetapi dia tetap melakukannya, maka dia bersalah. (Saya kurang berani menyimpulkan dia berdosa, jangan tanya kenapa, tidak akan saya jawab). Namun, selaku aparatur negara yang harus melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, dia wajib melaksankannya, atau dia mundur sebagai aparatur negara. Jadi, kembali ke hati si aparatur itu, apakah dia hendak melaksanakan tugas yang diketahuinya bertentangan dengan ajaran agamanya itu, atau dia menghindar melaksanakannya, dengan resiko akan kehilangan pekerjaan sebagai aparatur negara.

Quote :

Menurut signature di atas atau ajaran lain dalam Bibel ... apakah jawabannya?

Sudah terjawab, diserahkan kepada si aparatur negaranya.

Jadi kalau aparatur negara yg melaksankan / membuat aturan yg bertentangan dengan agama, bisa dikatakan dia 'bersalah' tapi belum tentu berdosa ya mas?

Baru tahu sy kalau dlm kristen ada perbuatan yg dianggap salah / melanggar agama tapi tidak bisa dikatakan berdosa

Sambil menunggu tanggapan dari mas Samiaji...

Husada wrote:

Jadi, menurut saya, sesuai dengan apa yang saya imani, bila aparat itu mengetahui bahwa tugas yang diembannya adalah bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, tetapi dia tetap melakukannya, maka dia bersalah.

Terima kasih atas pendapat Anda. Saya sangat menghargai pendapat dan opini Anda di atas.
Tetapi yang saya tanyakan adalah bagaimana menurut ajaran Anda.

Husada wrote:

(Saya kurang berani menyimpulkan dia berdosa, jangan tanya kenapa, tidak akan saya jawab).

Apakah tidak ada tuntunan atau petunjuk dari ajaran Anda yang menyatakan aparat tersebut berdosa (atau tidak) bila melakukan tugas negara yang bertentangan dengan ajaran agama Anda?

Husada wrote:

Namun, selaku aparatur negara yang harus melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, dia wajib melaksanakannya, atau dia mundur sebagai aparatur negara.

Itu pernyataan Anda pribadi atau pernyataan berdasarkan ajaran Anda?

Husada wrote:

Jadi, kembali ke hati si aparatur itu, apakah dia hendak melaksanakan tugas yang diketahuinya bertentangan dengan ajaran agamanya itu, atau dia menghindar melaksanakannya, dengan resiko akan kehilangan pekerjaan sebagai aparatur negara.

Bila menolak tugas berarti dia menghadapi resiko kehilangan pekerjaan.
Bila tidak menolak tugas berarti dia menghadapi resiko bertentangan dengan ajaran agamanya ... berdosakah dia?

Pertanyaan saya sederhana saja mas Husada (dan mas Samiaji).
Apakah dalam ajaran Kristen, kasus seperti aparat itu dihadiahi dosa yang berarti akan mengirimkannya ke dalam maut setelah dia meninggal?
Ataukah aparat itu tidak berdosa sehingga dirinya tetap suci sebagaimana, yang dipersyaratkan oleh siip, agar bisa masuk surga di kemudian hari?

Anda pernah mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen diyakini Tuhan memberikan mana yang salah dan mana yang benar lalu menyerahkan pilihan kepada manusia apakah mau menuruti atau tidak.
Kalau menurut perintah Tuhan, bagus, berarti dia akan masuk surga.
Kalau tidak mau menurut perintah Tuhan, berarti dia akan jatuh dalam dosa dan upahnya adalah maut.

Nah dalam kasus aparat di atas ... menurut Tuhan (di dalam ajaran Kristen, di dalam Bibel) apakah tindakannya itu salah sehingga patut dihadiahi dosa sehingga dia akan terjerumus ke dalam maut atau .... bagaimana?

Silancah wrote:

samiaji wrote:

Kalau boleh saya mau memberi contoh (walaupun mungkin bukan termasuk "tugas" negara):
Seperti yang kita ketahui bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat kepada umat kepercayaan lain apabila berkaitan dengan hari raya agama umat lain. Saya tidak tahu apakah memang ada fatwa nya ataukah hanya himbauan dari beberapa pihak…
Contohnya apabila ada seorang pejabat di departemen agama, dan kebetulan ia beragama Islam, lalu ia diundang dalam upacara keagamaan lain untuk memberi sambutan (dalam kapasitasnya sebagai pejabat di departemen agama tentunya).. Kira-kira apa yang harus pejabat itu lakukan ?

Karena ajaran Islam diamalkan di seluruh segi kehidupan, baik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, maka pejabat itu seharusnya mendelegasikan kepada pejabat di jajarannya yang beragama Kristen.

Terima kasih atas jawaban Kang Lancah.. Kalau yang merayakan adalah umat Kristen mungkin masih ada beberapa orang di jajaran atau bawahan nya yang bisa menjadi wakil.. Tapi ada kemungkinan kalau yang merayakan umat yang lebih minoritas bisa jadi tidak ada yang akan mewakili karena tidak ada yang beragama sama : ), mungkin...

Silancah wrote:

samiaji wrote:

Kalau menurut saya pribadi, signature bro Husada mengandung arti :
" Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan,"
" berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara"
Alangkah baiknya jika antara hak Tuhan dan hak Negara tidak saling bertentangan, dan itu yang memang harus diupayakan, tetapi kalaupun ada saja pertentangan itu, tiap-tiap individu saya rasa dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, atau mundur, menolak, atau berkompromi, tergantung pada pertangungjawaban masing-masing pribadi tersebut (kepada Tuhannya dan juga Negaranya).

Salam Damai

Pertanyaan saya adalah ... bila suatu tugas yang hendak diemban seorang aparat itu bertentangan dengan hak Tuhan (ajaran agama) dan dia memilih untuk melaksanakan tugas tersebut, apakah dia berdosa?
Menurut signature di atas atau ajaran lain dalam Bibel ... apakah jawabannya?

Menurut hemat saya, apabila ia tahu dengan sadar bahwa ia akan melanggar hak Tuhan, maka sebaiknya ia menolak ataupun mengundurkan diri... [Atau berusaha mengubahnya]. Dalam hal ia mundur, maka juga tidak akan dimintai pertanggungan jawab dari pemerintah dan tidak melanggar perintah Tuhan.
Jika dia memilih untuk meneruskan dan melaksanakan, walau sadar ia melakukan hal yang salah, maka ia sudah berdosa dan hal itu akan ia pertanggungjawabkan kepada Tuhan secara pribadi..
Ia dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri, untuk nanti ia pertanggungjawabkan secara pribadi.
Contoh kecil yg nyata : Sering kita berada dalam situasi dimana orang (atasan / teman) meminta kita mengatakan "lagi keluar" kalo ada telepon untuk orang tsb, maka jalan keluarnya dgn mengatakan "mungkin nanti saja dicoba dihubungi lagi Pak..."


Salam Damai

samiaji wrote:

Silancah wrote:

samiaji wrote:

Kalau boleh saya mau memberi contoh (walaupun mungkin bukan termasuk "tugas" negara):
Seperti yang kita ketahui bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat kepada umat kepercayaan lain apabila berkaitan dengan hari raya agama umat lain. Saya tidak tahu apakah memang ada fatwa nya ataukah hanya himbauan dari beberapa pihak…
Contohnya apabila ada seorang pejabat di departemen agama, dan kebetulan ia beragama Islam, lalu ia diundang dalam upacara keagamaan lain untuk memberi sambutan (dalam kapasitasnya sebagai pejabat di departemen agama tentunya).. Kira-kira apa yang harus pejabat itu lakukan ?

Karena ajaran Islam diamalkan di seluruh segi kehidupan, baik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, maka pejabat itu seharusnya mendelegasikan kepada pejabat di jajarannya yang beragama Kristen.

Terima kasih atas jawaban Kang Lancah.. Kalau yang merayakan adalah umat Kristen mungkin masih ada beberapa orang di jajaran atau bawahan nya yang bisa menjadi wakil.. Tapi ada kemungkinan kalau yang merayakan umat yang lebih minoritas bisa jadi tidak ada yang akan mewakili karena tidak ada yang beragama sama : ), mungkin...

Silancah wrote:

samiaji wrote:

Kalau menurut saya pribadi, signature bro Husada mengandung arti :
" Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan,"
" berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara"
Alangkah baiknya jika antara hak Tuhan dan hak Negara tidak saling bertentangan, dan itu yang memang harus diupayakan, tetapi kalaupun ada saja pertentangan itu, tiap-tiap individu saya rasa dapat memilih mana yang harus diprioritaskan, atau mundur, menolak, atau berkompromi, tergantung pada pertangungjawaban masing-masing pribadi tersebut (kepada Tuhannya dan juga Negaranya).

Salam Damai

Pertanyaan saya adalah ... bila suatu tugas yang hendak diemban seorang aparat itu bertentangan dengan hak Tuhan (ajaran agama) dan dia memilih untuk melaksanakan tugas tersebut, apakah dia berdosa?
Menurut signature di atas atau ajaran lain dalam Bibel ... apakah jawabannya?

Menurut hemat saya, apabila ia tahu dengan sadar bahwa ia akan melanggar hak Tuhan, maka sebaiknya ia menolak ataupun mengundurkan diri... [Atau berusaha mengubahnya]. Dalam hal ia mundur, maka juga tidak akan dimintai pertanggungan jawab dari pemerintah dan tidak melanggar perintah Tuhan.
Jika dia memilih untuk meneruskan dan melaksanakan, walau sadar ia melakukan hal yang salah, maka ia sudah berdosa dan hal itu akan ia pertanggungjawabkan kepada Tuhan secara pribadi..
Ia dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri, untuk nanti ia pertanggungjawabkan secara pribadi.
Contoh kecil yg nyata : Sering kita berada dalam situasi dimana orang (atasan / teman) meminta kita mengatakan "lagi keluar" kalo ada telepon untuk orang tsb, maka jalan keluarnya dgn mengatakan "mungkin nanti saja dicoba dihubungi lagi Pak..."


Salam Damai

Jadi jawabannya adalah BERDOSA ya mas, kalau melaksanakan tugas negara yg bertentangan dengan aturan agama?

Mungkin nanti dia dihadapan Tuhan bisa berargument, 'kan harus memberikan negara apa yg menjadi tugas/hak negara' :)

samiaji wrote:

Terima kasih atas jawaban Kang Lancah.. Kalau yang merayakan adalah umat Kristen mungkin masih ada beberapa orang di jajaran atau bawahan nya yang bisa menjadi wakil.. Tapi ada kemungkinan kalau yang merayakan umat yang lebih minoritas bisa jadi tidak ada yang akan mewakili karena tidak ada yang beragama sama : ), mungkin...

Seharusnya di pemerintahan ada perwakilan setiap agama karena mereka yang lebih mengetahui seluk beluk, terutama tata cara ibadah, agama mereka. Jadi saat ada hal2 yang tidak bisa dihadiri Menteri Agama yang beragama Islam, dia bisa mendelegasikan ke bawahannya.

Melanjutkan diskusi kita ...

Mas samiaji, bagaimana pendapat Anda tentang Roma 13:1-7 itu?
Apakah Anda memiliki pemahaman yang sama dengan mas Husada?

samiaji wrote:

Menurut hemat saya, apabila ia tahu dengan sadar bahwa ia akan melanggar hak Tuhan, maka sebaiknya ia menolak ataupun mengundurkan diri... [Atau berusaha mengubahnya]. Dalam hal ia mundur, maka juga tidak akan dimintai pertanggungan jawab dari pemerintah dan tidak melanggar perintah Tuhan.
Jika dia memilih untuk meneruskan dan melaksanakan, walau sadar ia melakukan hal yang salah, maka ia sudah berdosa dan hal itu akan ia pertanggungjawabkan kepada Tuhan secara pribadi..Ia dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri, untuk nanti ia pertanggungjawabkan secara pribadi.

Salam Damai

Terima kasih atas tanggapannya, mas.
Saya rasa sudah jelas bahwa Anda meyakini Tuhan/ajaran yang Anda anut tidak akan mengesahkan tindakan siapa pun (termasuk aparat negara) yang berlawanan dengan ajaran agamanya tersebut.

Bila Anda memahaminya berbeda ... dan meyakini bahwa pasal Roma 13:1-2 khususnya tidak melegitimasi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan seharusnya signature Husada dimodifikasi sedikit menjadi seperti ini:

"Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara (selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan" ... Anda setuju dengan saya, mas Samiaji?

Damai bagimu, Cah.

Silancah wrote:

Sambil menunggu tanggapan dari mas Samiaji...

Husada wrote:

Jadi, menurut saya, sesuai dengan apa yang saya imani, bila aparat itu mengetahui bahwa tugas yang diembannya adalah bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, tetapi dia tetap melakukannya, maka dia bersalah.

Terima kasih atas pendapat Anda. Saya sangat menghargai pendapat dan opini Anda di atas.

Terima kasih atas penghargaan dari Silancah.

Quote :

Tetapi yang saya tanyakan adalah bagaimana menurut ajaran Anda.

Cah, seperti pernah saya sampaikan kepada striker, bahwa saya tidak memiliki ajaran. Kalau dalam ber-posting ria saya menyampaikan sesuatu, itu bukan dari saya, melainkan ajaran yang saya terima, dan mungkin secara tidak saya sengaja telah berbaur dengan pemikiran saya. Karena saya tidak mendalami detil ajaran denominasi yang saya anut, saya tidak punya otoritas menyampaikan atas nama denominasi anutan saya.

Quote :

Husada wrote:

(Saya kurang berani menyimpulkan dia berdosa, jangan tanya kenapa, tidak akan saya jawab).

Apakah tidak ada tuntunan atau petunjuk dari ajaran Anda yang menyatakan aparat tersebut berdosa (atau tidak) bila melakukan tugas negara yang bertentangan dengan ajaran agama Anda?

Bukan ajaran saya, melainkan ajaran denominasi yang saya anut. Saya pastikan, ada, tetapi belum saya pelajari.

Quote :

Husada wrote:

Namun, selaku aparatur negara yang harus melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya, dia wajib melaksanakannya, atau dia mundur sebagai aparatur negara.

Itu pernyataan Anda pribadi atau pernyataan berdasarkan ajaran Anda?

Sampai sekarang, saya akan katakan bahwa itu adalah pernyataan saya. Sekali lagi, saya tidak mempunyai ajaran.

Quote :

Husada wrote:

Jadi, kembali ke hati si aparatur itu, apakah dia hendak melaksanakan tugas yang diketahuinya bertentangan dengan ajaran agamanya itu, atau dia menghindar melaksanakannya, dengan resiko akan kehilangan pekerjaan sebagai aparatur negara.

Bila menolak tugas berarti dia menghadapi resiko kehilangan pekerjaan.
Bila tidak menolak tugas berarti dia menghadapi resiko bertentangan dengan ajaran agamanya ... berdosakah dia?

Nah, disini, menurut pemahaman saya, Silancah mencoba meneliti untuk mempertegas ketidakberanian saya menyatakan berdosa atau tidak. Bagi saya, urusan seseorang berdosa atau tidak, itu menjadi hak Tuhan. Namun, apabila saya pribadi melakukan kesalahan, sengaja atau tidak, saya menyimpulkan bahwa saya berdosa. Orang di luar saya, paling banter, saya katakan bersalah, bukan berdosa.

Quote :

Pertanyaan saya sederhana saja mas Husada (dan mas Samiaji). [kerna jawaban saya belum tentu sama dengan jawaban Mas Samiaji].
Apakah dalam ajaran Kristen, kasus seperti aparat itu dihadiahi dosa yang berarti akan mengirimkannya ke dalam maut setelah dia meninggal?
Ataukah aparat itu tidak berdosa sehingga dirinya tetap suci sebagaimana, yang dipersyaratkan oleh siip, agar bisa masuk surga di kemudian hari?

Cah, sebelumnya perlu saya sampaikan ini:
Meski ajaran Kristus itu hanya satu, dipahami berbeda oleh kelompok per kelompok dan didoktrinkan. Dalam satu kelompok, meski secara kelompok, ajaran Kristus itu telah didoktrinkan, mungkin saja dipahami berbeda-beda oleh anggota kelompok. Artinya, yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, jawaban seorang Pengikut Kristus yang satu, dimungkinkan berbeda dengan jawaban Pengikut Kristus lainnya.

Tentang sikap Tuhan, menurut saya, hanya Tuhan yang tahu. Ada satu ayat dalam Alkitab berkata seperti ini, "Marilah, baiklah kita berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saya artikan, bahwa sehebat apapun dosa manusia, kuasa Tuhan masih lebih hebat.

Quote :

Anda pernah mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen diyakini Tuhan memberikan mana yang salah dan mana yang benar lalu menyerahkan pilihan kepada manusia apakah mau menuruti atau tidak.
Kalau menurut perintah Tuhan, bagus, berarti dia akan masuk surga.
Kalau tidak mau menurut perintah Tuhan, berarti dia akan jatuh dalam dosa dan upahnya adalah maut.

Betul, itu pemahaman saya.

Quote :

Nah dalam kasus aparat di atas ... menurut Tuhan (di dalam ajaran Kristen, di dalam Bibel) apakah tindakannya itu salah sehingga patut dihadiahi dosa sehingga dia akan terjerumus ke dalam maut atau .... bagaimana?

Lagi, sikap Tuhan, hanya Tuhan yang tahu.

Pemahaman saya, dengan mengacu kepada Mat 13:2 yang berkata, Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan
siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. maka saya katakan bahwa aparat itu tidak bersalah. Namun, ada catatan yang harus diperhatikan, bahwa si aparat melakukan tugas yang diembankan negara kepadanya tanpa membanding-bandingkan dengan aturan agama yang dianutnya. Begitu dia menerima rekrutan negara yang menetapkannya sebagai aparat negara, maka dia wajib menjalankan tugas negara yang diembankan kepadanya, tanpa membandingkan lagi dengan aturan agama yang dianutnya.

O ya, Cah, mengenai kepatuhan kepada pemerintah (negara), menurut Kristen, dapat dibaca pada Roma 13:1-7. Jika pada kelompok-kelompok Kristen mengartikan tidak persis dengan itu, mungkin hanya variasi bahasa saja. Jika nyata-nyata bertentangan, kelompok itu tidak berhak menyandang predikat Kristen (Pengikut Kristus).

Begitu, Cah.

Damai bagi LTBers.

Husada wrote:

Cah, seperti pernah saya sampaikan kepada striker, bahwa saya tidak memiliki ajaran.

Maaf mas ... saya pikir dari runutan diskusi kita sebelumnya, sudah jelas bahwa yang saya tanyakaan adalah ajaran Kristen yang Anda anut ... jadi saya tidak menanyakan ajaran buah pemikiran Anda. Maaf kalau saya menggunakan istilah yang dipersingkat seperti "ajaran Anda"

Husada wrote:

Kalau dalam ber-posting ria saya menyampaikan sesuatu, itu bukan dari saya, melainkan ajaran yang saya terima,

Inilah yang saya maksudkan.

Husada wrote:

Karena saya tidak mendalami detil ajaran denominasi yang saya anut, saya tidak punya otoritas menyampaikan atas nama denominasi anutan saya.

Tapi Anda bisa mengemukakan ajaran Kristen yang Anda ketahui kan?

Husada wrote:

Nah, disini, menurut pemahaman saya, Silancah mencoba meneliti untuk mempertegas ketidakberanian saya menyatakan berdosa atau tidak. Bagi saya, urusan seseorang berdosa atau tidak, itu menjadi hak Tuhan.

Memang hak Tuhan ... tetapi seharusnya ada dong tuntunan dari Tuhan/dalam Bible Anda mengenai tindakan ini berdosa, tindakan itu tidak berdosa. Seperti membunuh, mencuri, berzinah, judi itu dosa, bukan begitu? Jadi Anda tentu saja akan menghindari tindakan2 yang dilarang Tuhan seperti itu.

Husada wrote:

Pemahaman saya, dengan mengacu kepada Mat 13:2 yang berkata, Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. maka saya katakan bahwa aparat itu tidak bersalah. Namun, ada catatan yang harus diperhatikan, [b]bahwa si aparat melakukan tugas yang diembankan negara kepadanya tanpa membanding-bandingkan dengan aturan agama yang dianutnya. Begitu dia menerima rekrutan negara yang menetapkannya sebagai aparat negar, maka dia wajib menjalankan tugas negara yang diembankan kepadanya, tanpa membandingkan lagi dengan aturan agama yang dianutnya.

Nah, dalil ini yang saya tanyakan dari beberapa hari kemarin, Mas.
Mungkin maksudnya Roma 13:2 ya, Mas? (Barusan nyontek ke Alkitab online :) )

Mas Husada, bila Anda (dan rekan2 Kristen) memahaminya seperti itu ... bahwa bila seorang aparat tidak melakukan tugasnya dalam pemerintahan maka ia bersalah (dan tentunya berdosa sehingga akan mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam maut) maka berikut kesimpulan/konsekwensi yang bisa saya ambil (tolong koreksinya kalau salah):

1. Seorang aparat HARUS mematuhi apa yang ditugaskan kepadanya, bila mengemplang/menolak/desersi maka dia melawan pemerintah dan otomatis melawan Allah dan otomatis berdosa. Signature Anda BUKAN himbauan tetapi suatu KEHARUSAN karena kalau himbauan belaka tidak ada dosa bagi orang yang mengemplang/menolak/desersi tugas (hak negara) --> Roma 13:2
2. Pemerintah/aparat mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan adalah sesuatu yang sah di mata Tuhan --> Roma 13:1
- Memang, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan (legalisasi pelacuran, perjudian) maka kembali pada kita apakah mau terjerumus ke dalam perbuatan nista itu atau tidak. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah bila kita terjerumus ke dalamnya, karena itu adalah pilihan kita ... Pemerintah tidak berdosa bila kita memutuskan untuk mengunjungi rumah pelacuran atau ikut berjudi.
3. Pemerintah bersalah karena telah membuka kesempatan bagi orang2 yang lemah imannya untuk melakukan tindakan nista yang selain merugikan dirinya sendiri berpotensi merugikan orang lain.
- Contoh kasus: Sang suami yang mengunjungi kompleks pelacuran yang SAH, istrinya turut terkena penyakit kelamin, janin yang dikandung terkena AIDS
- Contoh kasus: Sang suami yang berjudi, keluarganya tidak makan, tidak sekolah, tidak bisa berobat karena gaji sang ayah habis. Sang ayah kepepet hutang judi akhirnya merampok bahkan membunuh tetangganya. Belum lunas lagi, merampok dan membunuh penjaga malam toko swalayan.

Anda lihat efek berantai yang disebabkan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan ajaran Tuhan?
Menurut saya inilah yang sedang terjadi di negara2 Barat (contoh Amerika)... di mana perjudian dilegalkan, homoseksual diterima (bahkan oleh Gereja - for whatever reason), pornografi menjadi bisnis.
Memang, dari sisi kemakmuran, kedisiplinan, teknologi di sana lebih maju tapi di sisi lain hal2 seperti di atas yang bertentangan dengan ajaran Tuhan pun dipraktikan dengan sebebas2nya dengan efek negatif dan merugikan yang tentunya sudah menyebar di seluruh negara itu.

Apakah itu yang diharapkan Tuhan dengan turunnya 'aturan di Roma 13:1-7" tersebut? Kehancuran akibat kibajakan pemerintah yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran-Nya tersebut?

Damai bagimu, Cah.

Silancah wrote:

Husada wrote:

Karena saya tidak mendalami detil ajaran denominasi yang saya anut, saya tidak punya otoritas menyampaikan atas nama denominasi anutan saya.

Tapi Anda bisa mengemukakan ajaran Kristen yang Anda ketahui kan?

Silancah betul. Puji Tuhan.

Quote :

Husada wrote:

Pemahaman saya, dengan mengacu kepada Mat 13:2 yang berkata, Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. maka saya katakan bahwa aparat itu tidak bersalah. Namun, ada catatan yang harus diperhatikan, bahwa si aparat melakukan tugas yang diembankan negara kepadanya tanpa membanding-bandingkan dengan aturan agama yang dianutnya. Begitu dia menerima rekrutan negara yang menetapkannya sebagai aparat negara, maka dia wajib menjalankan tugas negara yang diembankan kepadanya, tanpa membandingkan lagi dengan aturan agama yang dianutnya.

Nah, dalil ini yang saya tanyakan dari beberapa hari kemarin, Mas.
Mungkin maksudnya Roma 13:2 ya, Mas? (Barusan nyontek ke Alkitab online :) )

Silancah betul. Puji Tuhan.

Quote :

Mas Husada, bila Anda (dan rekan2 Kristen) memahaminya seperti itu ... bahwa bila seorang aparat tidak melakukan tugasnya dalam pemerintahan maka ia bersalah (dan tentunya berdosa sehingga akan mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam maut) maka berikut kesimpulan/konsekwensi yang bisa saya ambil (tolong koreksinya kalau salah):
1. Seorang aparat HARUS mematuhi apa yang ditugaskan kepadanya, bila mengemplang/menolak/desersi maka dia melawan pemerintah dan otomatis melawan Allah dan otomatis berdosa. Signature Anda BUKAN himbauan tetapi suatu KEHARUSAN karena kalau himbauan belaka tidak ada dosa bagi orang yang mengemplang/menolak/desersi tugas (hak negara) --> Roma 13:2

Saya sependapat sebagian. Tentang signature itu, tetap saya artikan himbauan, sebab ketika orang berbuat berlawanan dengan signature itu, Tuhan tidak menghalangi. Orang itu bebas mau mengikuti himbauan atau menentang. Hingga pada kesudahannya nanti di masa penghakiman terakhir.

Quote :

2. Pemerintah/aparat mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan adalah sesuatu yang sah di mata Tuhan --> Roma 13:1
- Memang, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan (legalisasi pelacuran, perjudian) maka kembali pada kita apakah mau terjerumus ke dalam perbuatan nista itu atau tidak. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah bila kita terjerumus ke dalamnya, karena itu adalah pilihan kita ... Pemerintah tidak berdosa bila kita memutuskan untuk mengunjungi rumah pelacuran atau ikut berjudi.

Saya sependapat, dengan catatan.
Saya pikir, begini. Jika kita kembali pada ringkasan kisah penciptaan (versi Alkitab), bukan tidak mampu Tuhan meniadakan "pohon buah terlarang", namun tidak ditiadakanNya, Itu adalah untuk menghormati atau menghargai kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Demikian juga, apabila negara melegalkan kemaksyatan, bukan bertujuan untuk memerintahkan atau menyetujui warganya bermaksyat ria. Pilihan untuk bermaksyat ria atau tidak, tetap ada di tangan warga. Negara melalui para pengambil kebijakan, menurut hemat saya, hanya mengupayakan menyalurkan "kekerasan hati" warganya.

Quote :

3. Pemerintah bersalah karena telah membuka kesempatan bagi orang2 yang lemah imannya untuk melakukan tindakan nista yang selain merugikan dirinya sendiri berpotensi merugikan orang lain.
- Contoh kasus: Sang suami yang mengunjungi kompleks pelacuran yang SAH, istrinya turut terkena penyakit kelamin, janin yang dikandung terkena AIDS
- Contoh kasus: Sang suami yang berjudi, keluarganya tidak makan, tidak sekolah, tidak bisa berobat karena gaji sang ayah habis. Sang ayah kepepet hutang judi akhirnya merampok bahkan membunuh tetangganya. Belum lunas lagi, merampok dan membunuh penjaga malam toko swalayan.

Contoh kasus yang SIlancah kemukakan, memang tepat. Namun, saya kurang sepakat dengan yang ditebalkan itu. Dengan latar pikir seperti yang telah saya kemukakan, bahwa bukan tidak mampu Tuhan meniadakan "pohon buah terlarang", tetapi Tuhan menempatkan pohon itu di tengah taman eden. Apakah manusia hendak mempersalahkan Tuhan yang membiarkan "pohon buah terlarang" itu?

Quote :

Apakah itu yang diharapkan Tuhan dengan turunnya 'aturan di Roma 13:1-7" tersebut? Kehancuran akibat kibajakan pemerintah yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran-Nya tersebut?

Apa yang diharapkan Tuhan dengan Roma 13:1-7, menurut pikiran saya, manusia tidak akan mengetahuinya secara persis. Namun, menurut pikiran saya, ayat itu ada adalah untuk menghormati atau menghargai keputusan Tuhan yang telah memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia itu karena kasih Tuhan, sudah diberi pemahaman mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Jika manusia tetap berkeras hati memilih hal yang bertentangan dengan nuraninya, maka manusia seperti itu akan dibuang ke neraka seperti yang telah diperingatkan.

Begitu dari saya, Cah. Damai, damai, damai.

mas husada,

sepertinya jawaban tidak menyentuh substansi pertanyaan, atau saya yg kebingungan sendiri karena kebodohan saya ya?

karena konsep pemerintah yg membuat peraturan yg bertentangan dengan aturan Tuhan, kok disamakan kekuasaan Tuhan tentang larangan 'pohon buah larangan'.

Saya rasa tdk bisa disamakan 'pohon buah larangan' (yg dibikin Tuhan), dengan aturan2 pelegalan maksiat oleh pemerintah mas?

disisi satu Tuhan melarang, tapi disisi lain pemerintah melegalkan (tdk melarang), sepenangkapan saya sih malah bertentangan mas.

atau mungkin saya yg telmi ya... mumet aku dengan diskusi ini.. sumpeh

Husada wrote:

Saya sependapat sebagian. Tentang signature itu, tetap saya artikan himbauan, sebab ketika orang berbuat berlawanan dengan signature itu, Tuhan tidak menghalangi. Orang itu bebas mau mengikuti himbauan atau menentang. Hingga pada kesudahannya nanti di masa penghakiman terakhir.

Saya kurang setuju dengan pemahaman imbauan (saya baru buka KBBI ternyata yang benar adalah imbau bukan himbau) di atas.
Saya memahami bahwa imbauan itu tidak memiliki konsekwensi apa pun bila kita tidak mengikuti bahkan menentang.
Tetapi dalam kasus signature di atas ... bila seseorang menentangnya (dalam diskusi kita aparat yang menentang/tidak mau melakukan tugas kenegaraannya) maka orang itu akan mendapatkan konsekwensi buruk dari negara maupun Tuhan di penghakiman terakhir itu.

Tapi itu pemahaman saya bedanya imbauan dengan keharusan/kewajiban

Husada wrote:

Saya sependapat, dengan catatan.
Saya pikir, begini. Jika kita kembali pada ringkasan kisah penciptaan (versi Alkitab), bukan tidak mampu Tuhan meniadakan "pohon buah terlarang", namun tidak ditiadakanNya, Itu adalah untuk menghormati atau menghargai kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Demikian juga, apabila negara melegalkan kemaksyatan, bukan bertujuan untuk memerintahkan atau menyetujui warganya bermaksyat ria. Pilihan untuk bermaksyat ria atau tidak, tetap ada di tangan warga. Negara melalui para pengambil kebijakan, menurut hemat saya, hanya mengupayakan menyalurkan "kekerasan hati" warganya.

Saya pikir sedikit berbeda kasus pohon buah terlarang dengan kebijakan yang menentang aturan agama ini.
Pohon buah terlarang diciptakan Tuhan itu adalah ujian untuk Adam dan Hawa bukan sebagai tempat menyalurkan kekerasan hati mereka.

Mengenai pendapat Anda bahwa Negara/pengambil kebijakan tidak bersalah saat mengupayakan menyalurkan "kekerasan hati" warga ... saya rasa itu hal yang (maaf) absurd. Negara/pengambil kebijakan sebagai perwakilan Tuhan di atas bumi (Roma 13:1-2) seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengayomi warganya bukannya menyediakan jalur atau pintu kemaksiatan.

Kalau dalam istilah agama Islam, manusia (termasuk pemerintah/negara) harus menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh dunia).
Jadi negara yang menyediakan jalur atau pintu kemaksiatan tentu saja bertentangan dengan aturan/keinginan Allah SWT yang satu ini dan negara yang menyediakan pintu kemaksiatan niscaya akan dilaknat oleh-Nya.

Kalau dari alur diskusi dan pemikiran di atas ... Kristen memandang bahwa negara yang menyediakan pintu kemaksiatan tidak bersalah/berdosa di mata Tuhan karena hal itu adalah hak mereka .. karena hal itu adalah sah2 saja.

Apakah begitu, Mas?

Husada wrote:

Contoh kasus yang SIlancah kemukakan, memang tepat. Namun, saya kurang sepakat dengan yang ditebalkan itu. Dengan latar pikir seperti yang telah saya kemukakan, bahwa bukan tidak mampu Tuhan meniadakan "pohon buah terlarang", tetapi Tuhan menempatkan pohon itu di tengah taman eden. Apakah manusia hendak mempersalahkan Tuhan yang membiarkan "pohon buah terlarang" itu?

Kembali, saya rasa analoginya kurang tepat bila membandingkan pohon buah terlarang dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan bertentangan dengan aturan agama/Tuhan.

Husada wrote:

Apa yang diharapkan Tuhan dengan Roma 13:1-7, menurut pikiran saya, manusia tidak akan mengetahuinya secara persis. Namun, menurut pikiran saya, ayat itu ada adalah untuk menghormati atau menghargai keputusan Tuhan yang telah memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia itu karena kasih Tuhan, sudah diberi pemahaman mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Jika manusia tetap berkeras hati memilih hal yang bertentangan dengan nuraninya, maka manusia seperti itu akan dibuang ke neraka seperti yang telah diperingatkan.

Begitu dari saya, Cah. Damai, damai, damai.

Saya sudah setuju dengan yang ditebalkan di atas.
Tetapi bukan berarti pemerintah/negara diperbolehkan (dan tidak bersalah/tidak berdosa) mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan, bukan begitu?

Damai bagi LTBers.

@Silancah & striker.

Karena kesamaan substansi pertanyaan kalian atas analogi saya mengenai "pohon buah terlarang" itu, saya ingin memberi penjelasan tambahan berikut:

Seperti saya sampaikan sebelumnya, pengertian saya ini berdasarkan kisah penciptaan yang diutarakan di Alkitab. Dan lagi, pemahaman saya ini berdasarkan pemikiran saya saja, tidak terkait dengan ajaran Gereja dalam bentuk doktrin. Meski demikian, saya menduga kuat, bahwa apa yang saya artikan ini tidak sampai bertentangan dengan ajaran Gereja.

Pertanyaan awal, sungguhkan Tuhan menginginkan keselamatan manusia sejak manusia itu diciptakanNya? Dengan yakin saya jawab "YA", mengingat bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Kayaknya kok jadi aneh kalau Tuhan menciptakan manusia untuk dibinasakan. Maka, saya meyakini bahwa sejak semula, Tuhan menciptakan manusia untuk selamat, bahagia, gembira, dan semua sifat positip lainnya.

Pikiran manusia saya bertanya lagi begini, "Jika demikian, sebaiknya Tuhan memunahkan, atau menghilangkan, atau membuat penjaga saja agar manusia tidak menyentuh dan memakan "buah pohon terlarang" itu, agar manusia kekal di Taman Eden. Tapi itu adalah pertanyaan manusia. Pertanyaan lanjutannya, "Apakah Tuhan mampu menghilangkan pohon itu?" Dengan keyakinan penuh, hati saya menjawab bahwa TIADA YANG MUSTAHIL BAGI TUHAN, termasuk memunahkan pohon itu.

Lalu, "Mengapa Tuhan membiarkan "pohon buah terlarang" itu dalam Taman Eden tanpa penjagaan yang cukup, sehingga dimungkinkan bagi manusia untuk menyentuh dan memakan buahnya?" Sampai sekarang, alasan pasti dari Tuhan membiarkan pohon itu di Taman Eden belum saya dapatkan. Namun, pikiran saya menemukan, bahwa manusia itu diciptakan, dilengkapi dengan kemerdekaan kepada segala hal kecuali kepada Tuhan. Meski itu bukan jawaban pasti, untuk sementara ini, pemahaman saya seperti itu, dan itu pula yang ingin saya sharing-kan kepada partisipan trit ini. Satu hal yang harus selalu manusia ingat, bahwa manusia adalah makhluk dan Tuhan adalah Khalik.

Selanjutnya, Tuhan memberi kuasa kepada manusia, yaitu kuasa untuk mengelola bumi, dengan tetap taat kepada Tuhan. Selain kuasa, kepada manusia juga diberi akal. Khusus mengenai pemberian Roh, Tuhan dilukiskan memerlukan meniupkan Roh kepada manusia, Roh yang menerangi pikiran dan hati manusia. Sangat disayangkan, sering sekali pikiran manusia mengalahkan Roh (di pemahaman saya, ini yang Yesus Kristus bilang bahwa daging itu lemah, tetapi Roh penurut). Padahal, sebenarnya, menurut pemahaman saya, Roh itu bukan dikalahkan pikiran, tetapi Roh itu memang penurut. Roh tidak membedakan yang baik dan yang buruk. Apa saja dimintakan kepada Roh, akan dikerjakan.

Nah, pikiran manusia (Adam dan Hawa), ketika ditipu iblis, menjadi punya keinginan untuk sama dengan Tuhan. Jatuhlah mereka, karena pikiran manusiawinya.

Jadi persamaan "pohon buah terlarang" itu dengan lokasi maksyat yang dilegalkan pemerintah dunia, adalah pada "potensi menjatuhkan" manusia. Seperti Tuhan tidak menganjurkan agar Adam dan Hawa menyentuh apalagi memakan "pohon buah terlarang", demikian juga pemerintah dunia tidak menganjurkan warganya keluar masuk dan menggunakan "jasa" lokasi maksyat. Pada awalnya, Tuhan melarang manusia menyentuh dan makan buah pohon terlarang karena pemahaman manusia masih sederhana. Pemerintah tidak melarang, tetapi juga tidak menganjurkan warganya menggunakan "jasa" lokasi maksyat karena warga dipandang sudah tahu hal yang baik dan yang buruk. Warga negara dipandang cukup dewasa menentukan keinginan dan kebutuhannya. Negara terbentruk pada jaman manusia modern, to?

Nah, itu yang saya analogikan antara "pohon buah terlarang" dengan lokasi maksyat. Bahwa Tuha tahu bahwa "pohon buah terlarang" dapat menjatuhkan manusia ke dalam dosa, tetapi Tuhan membiarkan pohon itu di Taman Eden. Bahwa pemerintah tahu bahwa lokasi makyat dapat menukarkan berbagai penyakit, dan membuat warga negara lupa diri, tetapi pemerintah melegalkan lokasi maksyat.
Begitu. Mungkin kurang pas, tapi, yaaa... begitu pemahaman saya.

Damai, dmamai, damai.

Damai bagimu, Cah.

Silancah wrote:

Saya kurang setuju dengan pemahaman imbauan (saya baru buka KBBI ternyata yang benar adalah imbau bukan himbau) di atas.

Terima kasih koreksi katanya, Cah. Diberkatilah engkau.

Quote :

Saya memahami bahwa imbauan itu tidak memiliki konsekwensi apa pun bila kita tidak mengikuti bahkan menentang.
Tetapi
dalam kasus signature di atas ... bila seseorang menentangnya (dalam
diskusi kita aparat yang menentang/tidak mau melakukan tugas
kenegaraannya) maka orang itu akan mendapatkan konsekwensi buruk dari
negara maupun Tuhan di penghakiman terakhir itu.

Cah, di signature itu memang tidak memuat konsekuensi, bila imbauan seperti signature itu dilanggar. Jika signature itu dilanggar, memang ada konsekuensinya, TIDAK SELAMAT. Dengan urusan dunia, masih ada kemungkinan selamat, yaitu apabila warga negara tidak memberikan hak negara kepada negara, dan pelanggaran itu tidak diketahui negara, maka amanlah si pelanggar itu di dunia. Tetapi, bagi orang yang percaya Tuhan, kayaknya tidak ada pelanggaran yang luput dari pandangan Tuhan. Demikian juga, apabila ada manusia yang tidak memberikan hak Tuhan kepada Tuhan, maka tidak serta merta Tuhan akan menghukum orang itu. Bukan karena Tuhan tidak mengetahui pelanggaran itu, tetapi semata-mata karena waktu penghakiman belum tiba.

Jadi, menurut pemahaman saya, saya masih tetap mengkategorikan signature saya itu sebagai imbauan, karena dalam bernegara, apabila negara tidak mengetahui pelanggaran warga, maka pelanggar itu tidak diapa-apakan, sementara bertuhan, Tuhan tahu tiap pelanggaran tetapi Tuhan tidak serta merta menghukum pelanggar. Memang, dari segi kesegeraan pemberlakuan penghukuman, pada masa Yesus Kristus dan sesudahNya, agak berbeda dengan apa yang digambarkan pada kisah penciptaan versi Alkitab, yang segera setalh Aam dan Hawa bersalah, mereka segera diusir dari Taman Eden.

Quote :

Mengenai
pendapat Anda bahwa Negara/pengambil kebijakan tidak bersalah saat
mengupayakan menyalurkan "kekerasan hati" warga ... saya rasa itu hal
yang (maaf) absurd. Negara/pengambil kebijakan sebagai perwakilan Tuhan
di atas bumi (Roma 13:1-2) seharusnya mengeluarkan kebijakan yang
mengayomi warganya bukannya menyediakan jalur atau pintu kemaksiatan.

Tentang kemaksiatan yang Silancah gambarkan berupa prostitusi, porno aksi, perjudian, dan mabuk-mabukan, saya pikir agak berbeda dari kejahatan lainnya. Menurut pikiran saya, itu merupakan sesuatu yang tidak sehat, tetapi tidak merugikan orang lain (lepas dari dampaknya, misalnya tertularnya penyakit kepada keluarga). Bahwa prostitusi, porno aksi, perjudian, dan mabuk-mabukan ketika dilakukan, tidak ada pihak yang dirugikan. Pun kalau ada yang dirugikan, itu karena asas mau sama mau.

Jadi, menurut pikiran saya, asal muasal sehingga ada negara yang melegalkan prostitusi, pornoaksi, perjudian, dan mabuk-mabukan itu, karena itu dilakukan tidak merugikan orang lain, pun kalau rugi itu disadari dan dilakukan atas mau sama mau. Tentang dampak ikutannya, misalnya tertularnya penyakit keluarganya, seharusnya itu menjadi kesadaran si pelaku. Bila si pelaku sadar bahwa perbuatannya memungkinkan penderitaan bagi keluarga (orang-orang yang dikasihinya) seharusnya dia yang mengontrol perbuatannya. Meski tersedia lokasi "jasa" maksyat, dia tidak diharuskan mengunjungi dan menggunakan "jasa" itu.

Quote :

Kalau
dari alur diskusi dan pemikiran di atas ... Kristen memandang bahwa
negara yang menyediakan pintu kemaksiatan tidak bersalah/berdosa di mata
Tuhan karena hal itu adalah hak mereka .. karena hal itu adalah sah2
saja.
Apakah begitu, Mas?

Tidak juga.

Dalam hal itu, Kristen menyadari sepenuhnya bahwa manusia yang ada di dunia tidak hanya Kristen saja. Banyak yang bukan Kristen. Ada yang atheis. Bahkan, ada yang tadinya merasa sebagai bahagian dari Pengikut Kristus, ternyata pada akhirnya berkhianat. Contoh ekstrimnya yaitu Yudas Iskariot.

Kepada yang menyatakan diri sebagai Pengikut Kristus, diharapkan bahwa pernyataannya sebagai Pengikut Kristus diikuti dengan perbuatannya sehingga antara pernyataan dan perbuatan ada kesamaan. Dengan demikian, maka tidak diperlukan pelegalan tempat-tempat maksyat. Maka cukup dihimbau saja untuk memberikan hak negara kepada Negara, dan memberikan hak Tuhan kepada Tuhan. Jika tetap dilanggar, yahhh... Yesus Kristus tidak pernah ingkar janji.

Tetapi karena menyadari bahwa warga negara bukan hanya Pengikut Kristus, dan selain dari yang nyata-nyata bukan Pengikut Kristus, yang ber-KTP Pengikut Kristuspun ada yang di hatinya tidak sungguh-sungguh mengikuti Kristus, maka Yesus Kristus pernah mengatakan sesuatu yang mirip dengan signature saya itu, dan saya angkat menjadi signature saya.

Quote :

Saya sudah setuju dengan yang ditebalkan di atas.
Tetapi
bukan berarti pemerintah/negara diperbolehkan (dan tidak bersalah/tidak
berdosa) mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan,
bukan begitu?

Cah, pada jaman ragawi Yesus Kristus bersama para muridNya, sudah banyak kepercayaan manusia kepada sesuatu yang supra natural. Yang jelas digambarkan adalah ahli-ahli bintang, yang datang membawa persembahan kepada Yesus ketika Yesus dilahirkan di Betlehem. Tuhan mau agar semua melihat kepada Yesus Kristus, maka Yesus Kristus memperagakan bagaimana seharusnya hidup. Seperti saya ungkapkan di awal, bukan tidak mampu Tuhan serta merta memaksa tiap orang untuk berbalik kepadaNya, tetapi kemerdekaan yang telah "terlanjur" diberikan Tuhan kepada manusia tidak akan dicabutNya. Tuhan mau, manusia itu secara sadar sesadar-sadarnya mematuhi Tuhan Yang Esa, bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena diiming-imingi dengan hadiah. Dan Yesus Kristus yang tidak pernah bohong itu sudah pernah berkata kepada Tomas muridNya, yang dipercaya Kristen, bahwa Tomas sebagai wakil seluruh manusia bumi untuk mendengar perkataan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."

Begitu, Cah.

Damai bagi LTBers.

@Silancah

Roma 13:1-7 wrote:

Kepatuhan kepada pemerintah
(1) Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
(2) Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
(3) Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya.
(4) Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
(5) Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.
(6) Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah.
(7) Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.

Pemahaman saya akan perikop di atas adalah sebagai berikut:
# Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara (baik rakyat ataupun pejabat), tentu saja kehidupan kita akan lebih nyaman, aman, dan tertib jika negara membuat peraturan yang mengatur (bisa se-bagian besar ataupun seluruh aspek) kehidupan kita dalam berinteraksi dengan sesama.
# Pemerintahan (bukan hanya presiden/eksekutif) memiliki fungsi sebagai eksekutif, legistatif, dan yudikatif. Sehingga diberi wewenang untuk membuat peraturan, menghukum, dll (yang sebenarnya adalah hak Tuhan)
# Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sebagai wakil rakyat dan wakil Tuhan) PADA UMUM nya bertujuan positif, mengakomodasi sebaik mungkin aspirasi warga masyarakat
# Dalam prakteknya sangatlah sulit, karena berbagai kepentingan (pribadi, suku, etnis, ekonomi, agama, politik, dll, dll) kadang ber-benturan antara satu pihak / aspek dengan pihak / aspek lain nya. Karena itu tidak semua kepentingan tersebut dapat terakomodasi seluruhnya atau belum dapat diakomodasi.
# Walaupun hukum yang baik dan benar sudah dihasilkan, dalam penerapannya ternyata masih ada juga oknum yang mencari celah atau pembenaran, atau malah merekayasa fakta, dll, dll.

# Dengan pemikiran positif maka kita menghargai dan menganggap pemerintahan sebagai wakil Tuhan. Dengan pemikiran positif juga maka peraturan yang dibuat adalah sebenarnya untuk kebaikan warga masyarakat (Contoh hal tersebut bisa dilihat dalam butir UUD' 45). Maka sudah sepatutnya kita mentaati dan menghargai Pemerintahan.
# Pemerintahan dikatakan sebagai wakil Tuhan dan bukan atasan Tuhan atau gantinya Tuhan, menunjukkan bahwa tetap yang lebih utama adalah Tuhan (seperti halnya wakil rakyat seharusnya memprioritaskan aspirasi rakyat : )

Ironi jika kita sering kita mengajarkan anak kecil untuk tidak berbohong, namun pada tingkat lebih tinggi kita menyaksikan sandiwara para petinggi politik kita..
Tetapi dengan sikap tetap patuh dan tetap hormat kepada pemerintah, kita masih bisa mengubah hal-hal kekeliruan. Kita bisa mulai dengan tidak meng-korupsi waktu kerja kita, bersikap jujur dan ksatria, dll. Terutama menjadi teladan dan mendidik anak kita dengan hal-hal yang benar/baik. Walaupun bagi sebagian orang dirasakan efeknya terlalu lama, tetapi untuk jangka panjang hal tersebut akan lebih langgeng dan handal.


Kembali lagi, perikop di atas mengajarkan agar kita memberikan porsi yang sesuai dengan hak-nya kepada semua pihak. (Menurut saya) Bukan untuk menuruti segala kehendak pemerintahan secara membabi buta.

Terkait signature bro Husada, saya setuju., mungkin dalam penjabaran / pemahaman agak berbeda dengan bro Husada. Dalam signature tsb Tuhan ditempatkan di urutan yang pertama.
Pernah saya menyajikan suatu topik (berkaitan film i Robot), sesempurna apapun perintah / peraturan, walau diperjelas dan dirinci sedetail mungkin, bila tanpa menggunakan nurani dan akal dalam menjalankannya, maka akan menjadi bumerang.
Atau sebaliknya, walaupun-misalkan tidak ada larangan untuk merokok, toh orang yang sadar dan mengerti (dan mau - willing) akan menghindari merokok (minimal menghargai orang lain di tempat keramaian).
(peace buat Om Bruce )



Salam Damai

Quote :

Atau sebaliknya, walaupun-misalkan tidak ada larangan untuk merokok, toh orang yang sadar dan mengerti (dan mau - willing) akan menghindari merokok (minimal menghargai orang lain di tempat keramaian).
(peace buat Om Bruce )

Apakah ada orang FK di sini ?

bruce wrote:

Quote :

Atau sebaliknya, walaupun-misalkan tidak ada larangan untuk merokok, toh orang yang sadar dan mengerti (dan mau - willing) akan menghindari merokok (minimal menghargai orang lain di tempat keramaian).
(peace buat Om Bruce )

Apakah ada orang FK di sini ?

Kenapa nanya mengenai orang FK, Bruce? Saya sering juga lihat-lihat FK. Sering saya salamin, damai bagi FKers gitu.

Husada wrote:

bruce wrote:

Quote :

Atau sebaliknya, walaupun-misalkan tidak ada larangan untuk merokok, toh orang yang sadar dan mengerti (dan mau - willing) akan menghindari merokok (minimal menghargai orang lain di tempat keramaian).
(peace buat Om Bruce )

Apakah ada orang FK di sini ?

Kenapa nanya mengenai orang FK, Bruce? Saya sering juga lihat-lihat FK. Sering saya salamin, damai bagi FKers gitu.

Ngga apa apa, karena koq kebetulan baru ada debat soal rokok, kemudian ada yang comment soal rokok, dan buntutnya itu lho, ada 'peace buat Om Bruce' ha ha ha ha

Penciuman Singa yang satu ini memang tajam sekali...

Saya sungguh tidak tahu bahwa Om sedang debat di tempat lain, tetapi apakah Om Bruce nggak cape debat dan mencoba menahan gempuran semua pecinta udara bersih


Salam Damai