Perlukah aturan nikah dalam Islam direvisi ?

Okeh, klo gtu kita lanjutkan diskusi kita ke materi selanjutnya yaitu membahas ttg masalah pernikahan dlm Islam, dan jenis/macam2 pernikahan yg ada dlm ajaran Islam itu sendiri..
kita mengenal beberapa macam pernikahan dlm Islam seperti Nikah Siri, Nikah Mut'ah(kontrak) atau Nikah Mis'yar (menikah ketika bepergian/pesiar krn menjalankan misi ttt), sy akan membahasnya satu-persatu beserta syarat2 dlm melakukan pernikahan tsb.. (mohon rekan2 yg lain jg ikut berbagi info atau mengoreksi penjelasan sy bila terdapat kesalahan / ada yg kurang lengkap)

Sy akan mulai pemaparan dr masalah pernikahan Siri terlebih dulu..

seperti yg pernah sy jelaskan kpd bro Bruce pd postingan yg lalu, bahwa sebenarnya istilah/kata2 nikah 'Siri' itu tidak ada referensinya dlm Islam.. istilah tsb hanya dibuat ol kita masy di Indonesia utk mengartikan(salah mengartikannya) pernikahan siri itu sebagai pernikahan yg dilakukan 'dibawah tangan'/tidak dicatat/tidak didokumentasikan.. kemungkinan perkataan 'Siri' itu berasal dr kata arab 'Syar'ii'/Syariah, yg berarti berdasarkan aturan2/Hukum Islam.. jd sebenarnya itu arti dr nikah Siri = nikah Syariah = Pernikahan yg berdasarkan aturan2/Hukum Islam.. bukan berarti nikah 'dibawah-tangan' itu ya bro..

memang dlm aturan Islam itu sendiri, tidak terdapat syarat2 yg mewajibkan bahwa pernikahan itu harus dicatat/didokumentasikan (bang Haji Oma Irama jg pernah mengatakan hal ini).. utk lebih jelasnya mari kita bahas syarat2 pernikahan yg ada/harus ada dlm Islam..
ada beberapa syarat yg harus dipenuhi agar sebuah pernikahan itu dpt dikatakan "Sah"/Tidaknya dlm ajaran Islam, walaupun jumlah pastinya ttg syarat2 tsb banyak perbedaan diantara para Ulama, tp kebanyakan para Ulama berpendapat bahwa Syarat Pernikahan yg Sah dlm Islam itu ada 5, yaitu:
1. Adanya Kedua Mempelai (calon suami/istri)
2. Adanya Wali (sebenarnya khusus bagi mempelai wanita)
3. Adanya Penghulu/Imam/Wakil wali yg memimpin/mengesahkan proses Akad Nikah dan Ijab-Qobul
4. Adanya Saksi2
5. Adanya Mahar atau Mas Kawin

kita bahas satu2 ttg syarat2 tsb diatas ya bro..
1. Mempelai/Calon Pengantin
Bagi masing2 mempelai itu ada banyak syarat2/ketentuannya, baik bagi mempelai laki2 ataupun bagi mempelai wanita.. seperti contohnya, kedua mempelai tsb tidak memiliki hubungan sedarah/keturunan yg sama (berasal dr ayah dan ibu yg sama) atau seorang laki2 tidak boleh menikahi ibu mertua, ibu angkat, dsb begitu pula sebaliknya..
tp yg paling penting adlh, sang mempelai laki2 itu haruslah seorang Muslim.. artinya seorang laki2 Muslim diperbolehkan menikah dgn yg Non-Muslim, tetapi bagi mempelai wanita harus menikah dgn seorang Muslim..
ayat2 yg menyatakan hal tsb adl sbb:
[QS 5:5] ... (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
--> walaupun pd akhirnya wanita2 Non-Muslim yg dinikahi ini ntinya diwajibkan utk memeluk Islam.. ayat2 yg menyatakan hal itu dan juga melarang seorang wanita menikahi Non-Muslim adlh:

[QS 2:221] Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

[QS 60:10] Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.

--> sebenarnya kedua ayat ini (QS 2:221 dan QS 60:10) isinya 'agak bertentangan' dgn ayat (QS 5:5), ini jg yg jd penyebab perbedaan pendapat yg ada pd kaum Ulama saat ini, ada yg bilang pria Muslim boleh menikah dgn Non Muslim, dan ada yg melarang tindakan tsb.. (yah jgn tanyakan sy alasannya kenapa ya bro.. hehehe )
tp sepertinya kebanyakkan Ulama yg melarang pria Muslim menikahi wanita Non-Muslim kecuali wanita yg akan dinikahi tsb berpindah keyakinan terlebih dulu.. hal ini pun terjadi pd peraturan yg diterapkan pemerintah kita, sewaktu membuat dokumen catatan sipil seperti akte pernikahan, surat keluarga, dsb.. dimana pasangan suami/isteri diharuskan memiliki agama yg sama pd KTP mereka..
ada beberapa ayat di Hadist2 yg membolehkan pria Muslim menikahi wanita Non-Muslim (tp sy lupa ayat2nya, nti akan sy lengkapi), tp yg jelas ayat2 yg ada di Al-Quran membolehkan hal tsb, yg dilarang itu hanya wanita Muslim menikahi pria Non-Muslim..

itu lah beberapa ketentuan yg mengatur ttg syarat kedua mempelai dlm pernikahan Islam.. dan menurut sy syarat adanya Mempelai ini yg paling penting atau mutlak harus dipenuhi dlm pernikahan tsb.. dimana kedua mempelai diharuskan hadir pd saat pelaksanaan akad nikah/Ijab-Qobul, dan tidak boleh diwakilkan ol orang lain.. (lagian sapa seh yg mau menikah bila calon pasangannya itu diwakili orang lain..??)

kita lanjut ke syarat yg kedua:
2. Adanya Wali bagi calon mempelai wanita..
Wali nikah ini sebenarnya memang diperuntukkan bagi si calon mempelai wanita.. dimana ntinya si Wali ini lah yg akan menyerahkan/melakukan Ijab/persetujuan atas pinangan dan mahar yg diberikan ol calon mempelai pria.. dan sama seperti kedua mempelai, orang yg dijadikan wali ini memiliki persyaratan.. an lain: tidak cacat pikiran alias gila, tidak dlm paksaan, sudah cukup umur, dsb.. tp yg paling penting adlh: dia harus laki-laki, dan seorang Muslim.. selain persyaratan tsb Wali Nikah jg memiliki beberapa golongan/jenis, yaitu:
--> Wali Mujbir :
Wali dari bapaknya sendiri atau ayah(kakek) dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya.
--> Wali Aqrab :
Wali dr keluarga terdekat (paman, kakak laki2, dsb yg memiliki hub darah) dr mempelai wanita yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali, bila Wali Mujbir tidak ada/telah meninggal..
--> Wali ab’ad :
Wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali, jikalau wali aqrab berkenaan tidak ada. Wali ab’ad ini akan digantikan oleh wali ab’ad lain dan begitulah seterusnya mengikuti susunan tersebut jika tidak ada yang terdekat lagi. (kerabat yg tidak secara langsung memiliki hub. darah dgn calon mempelai wanita, bisa sepupu laki2, ayah angkat, dsb)
--> Wali raja/hakim: Wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu. (contohnya; bisa jg diwakili ol Imam/Ustadz, guru ngaji sang mempelai wanita)

Nah persyaratan ttg adanya Wali Nikah/orang yg ditunjuk sbg Wali bagi mempelai wanita ini, banyak terdapat perbedaan dan perdebatan dikalangan Muslim.. entah itu berkaitan dgn status orang yg ditunjuk utk mewakili(berkaitan dgn jenis/golongan wali) atau mengenai persyaratan ttg adanya wali itu sendiri..

ada yg bilang bahwa wali nikah ini harus ada/wajib hukumnya.. alasan pendapat tsb berdasarkan apa yg ada dlm Hadist :
Dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami’ 2709 )

Dari Abu Musa Al Asy’ari berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalamShohihul Jami’ 7555)

tetapi ada pula ulama yg berpendapat bahwa Wali itu hanya utk wanita yg akan menikah utk yg pertamakalinya, alias jika wanita tsb berstatus 'janda' maka tidak perlu/tidak wajib hukumnya adanya Wali Nikah, dasarnya adlh:
“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya” (HR. Muslim #1421)

Adapun Abu Hanifah Rahimahullah mengatakan bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana juga dia boleh melakukan jual beli, akan tetapi menurutnya ini hanya berlaku bagi wanita yang sudah Baligh dan Rasyidah (bisa memilih yang baik dan jelek menurutnya).

jd sebenarnya utk syarat adanya perwalian dlm ajaran Islam itu masih berada dlm wilayah 'Grey Area'.. dan sepertinya mereka cukup senang dgn warna Abu-Abu itu, jd suatu saat bisa jd warna putih, tp disaat yg lain bisa jg berwarna hitam.. bro2 sekalian pasti tau deh apa maksudnya.. hihihihi
contoh: pd waktu Oom Oma menikah dgn Angel Lelga, emg siapa yg jd wali bagi Angel Lelga waktu itu..?? atau
ketika nabi Muhammad menikahi Safiyah pd waktu peperangan di Khaibar, siapa yg jd Wali bagi Safiyah..?, setelah Muhammad dan pengikutnya membantai seluruh keluarganya termasuk Ayah dan Kinanah yg merupakan suami dr Safiyah sebelumnya.. dan masih banyak lg istri2 sang Nabi yg dinikahi tanpa adanya perwalian dr keluarga calon isterinya..

3. Penghulu/Orang yg menikahkan..
Sebenarnya utk syarat ketiga ttg adanya penghulu ini jg masih belum jelas apa dasar/referensinya krn dlm Al-Quran dan Hadist, sebenarnya tidak ada yg secara jelas menyatakan kewajiban/syarat tsb dlm pernikahan Islam.. tp seperti kebiasaan yg ada di masy Indonesia ini, biasanya penghulu itu adalah imam/orang yg diangkat ol istitusi agama Islam(pengadilan agama) utk mensyahkan proses akad nikah itu beserta proses administrasinya.. dan penghulu ini bisa juga dianggap sebagai Wakil dr Wali Nikah utk mewakili proses Ijab-Qobul..
jd utk masalah persyaratan Penghulu ini sy belum menemukan dasar2 yg kuat utk dijadikan referensinya..
mungkin ada rekan2 yg lain atau member Muslim yg bisa membantu sy mendapatkan infonya..??
atau mungkin adanya penghulu ini sebenarnya tidak diwajibkan dlm ajaran Islam..??

4. Saksi-saksi
Begitu pula utk masalah persyaratan adanya saksi2 pernikahan ini bro.. sy belum tau/mendapatkan apa dasar/reff yg mengharuskan persyaratan ini, tp seperti saksi2 kasus yg lain, jumlah saksi itu minimal 2 orang, harus laki2, dan harus seorang Muslim bagi kedua belah pihak mempelai..
utk info dasar/referensi ttg saksi2 nikah ini, sy belum mengetahui lebih jelasnya, karena pendapat dr para Ulama pun masih banyak perbedaan, ada yg mengharuskan adanya saksi2 ada pula yg tidak mengharuskan...
ya seperti pernikahannya alm Zainuddin MZ dgn penyanyi dangdut Aida dulu siapa yg jd saksi2 dan siapa pula yg jd penghulunya..?? apakah saksi, penghulu dan calon mempelai laki2 dirangkap semua ol Zainuddin sendiri ya..??

5. Mahar / Mas Kawin
Mahar atau mas kawin adlh pemberian sesuatu yg berupa materi/barang dr calon mempelai laki2 kepada calon mempelai wanita.. sebenarnya sih yg berhak atas mas kawin/pemberian ini adlh org yg jd Wali Nikah dr mempelai wanita bro, jd bukan mempelainya, krn hal(mahar) itu dianggap sbg timbal-balik (bayaran) atas diri mempelai wanita yg diambil ol mempelai pria utk dijadikan isteri pd waktu proses Ijab-Qobul..
dasarnya bisa jg anda lihat pd ayat2 Al-Quran yg sy sampaikan diatas..

utk proses "Ijab-Qobul dan masalah Mahar" ini mungkin bisa dibuat 'topik'/trit tersendiri yg membahasnya, karena diskusinya akan panjang dan 'panaaz' jg nih bro..
gmn nih bro Bruce, apakah baiknya dibuat trit tersendiri atau kita bahas disini aj sekalian, agar diskusinya jd lebih fokus dan menarik..?? krn pembahasan masalah Mahar dan Ijab-Qobul itu ntinya bisa sangat panjang..?

baiklah sekian dulu penjelasan yg sy berikan, jika ada hal yg kurang jelas silahkan kita diskusikan atau anda jg bisa ikut melengkapinya.. dan bila ada kesalahan/kekurangannya sy mohon maaf dan mohon koreksi dr rekan2 yg lain..

Syalom,

Husada wrote:

Menurut hemat saya, untuk sementara ini, jika informasi hanya sampai di sini saja, simpulan mengenai jawaban atas pertanyaan judul trit, sudah cukup jelas. Bahwa aturan nikah dalam Islam layak direvisi. Hanya saja, selaku bukan penganut Islam, saya kira, kurang pas kalau usul revisi aturan nikah versi Islam ditawarkan oleh Non Islam. Apalagi kalau penganut Islam cukup enjoy dengan aturan tersebut, justru usulan revisi dapat dipandang sebagai sikap mendzolimi.

Sekedar menginformasikan kepada khalayak pembaca dan partisipan forum ini, saya kira perlu juga mengemukakan berbagai hal terkait dengan aturan nikah versi Islam tersebut, agar sama-sama memahaminya secara lebih lengkap. Dengan demikian, maka alasan untuk revisi atau untuk mempertahankan aturan nikah versi Islam cukup beralasan. Untuk itu, saya sangat berharap, seluk-beluk aturan pernikahan versi Islam itu mengemuka di trit ini. Silahkan.

sabaaaar donk bro... sampeyan jangan terburu2 menyimpulkan diskusi ini akan berakhir disini aja, masih banyaak nih materi yg bisa kita diskusikan terkait masalah pernikahan dlm Islam..


Syalom,

Pertanyaan nih bro Nothing.

1. Apakah kedua mempelai wajib ada dihadapan penghulu? Karena saya pernah baca (cmiiw) bahwa Gus Dur ketika menkah dengan ibu Sinta Nuriah menggunakan telepon (cmiiw) karena saat itu Gus Dur sedang kuliah di Irak.

2. Wali, apakah ada peringkat, bahwa yang terbaik adalah Wali Mujbir, kalau berhalangan baru ke wali Aqrab, dst hingga akhirnya Wali Hakim? Atau bisa saja siapapun yang penting ada wali nya?

3. Setahu saya yang menikahkan, dalam hal ini penghulu, bisa digantikan oleh orang lain, misalnya orang tuanya sendiri, kalau kebetulan orang tuanya adalah kiai. Kemudian, apakah memungkinkan seorang yang menikahkan ini sekaligus adalah pengantin prianya?

4. Saksi apakah wajib ada? Apakah tertulis di dalam surat nikah yang kemudian dikeluarkan depag (kalau nikah resmi), bagaimana dengan nikah 'bawah tangan' ?

5. Mahar apakah dibicarakan lebih dahulu sebelumnya antara pihak pria dan keluarga wanita, atau disebutkan saja pas di depan penghulu? Apakah yang disebutkan harus sesuai dengan yang real? Atau boleh memberikan lebih dari yang disebutkan didepan penghulu?

Thanks bro, telah menambah wawasan.

bruce wrote:

1. Apakah kedua mempelai wajib ada dihadapan penghulu? Karena saya pernah baca (cmiiw) bahwa Gus Dur ketika menkah dengan ibu Sinta Nuriah menggunakan telepon (cmiiw) karena saat itu Gus Dur sedang kuliah di Irak.

utk adanya kehadiran kedua mempelai dihadapan penghulu ketika proses akad nikah itu sebenarnya diwajibkan bro.. sy kurang tau klo ada pengecualian ttg hal ini seperti yg dulu dilakukan Gus Dur itu, tp yg jelas dlm melakukan proses Ijab-Qobul itu harus dilakukan sendiri ol calon mempelai laki2 kpd Wali Nikah mempelai wanita kecuali sang calon suami tsb memiliki kekurangan seperti bisu, tuna rungu, dan kekurangan2 lain sehingga dia tidak dpt melafalkan kata2 Ijab-qobul itu maka dia dpt diwakilkan, dan selain hal tsb maka tidak boleh diwakilkan ol orang lain.. ya mungkin Gus Dur pd waktu itu bisa dianggap hadir (walau bukan secara fisik), krn dia sendiri lah yg melakukan Ijab-Qobul..
selain itu jg dlm persyaratan, kedua mempelai harus/diharapkan sudah saling mengenal, dlm artian calon suami tau klo calon istrinya itu benar2 sah utk diperistri, seperti: dia bukan saudara kandung/sedarah, tidak terikat pernikahan dgn pria lain, dsb, begitu pula bagi calon isteri..

bruce wrote:

2. Wali, apakah ada peringkat, bahwa yang terbaik adalah Wali Mujbir, kalau berhalangan baru ke wali Aqrab, dst hingga akhirnya Wali Hakim? Atau bisa saja siapapun yang penting ada wali nya?

Yupp emang begitu bro.. apa yg sy jelaskan diatas itu sudah sesuai peringkatnya dr mulai Wali Mujbir, Wali Aqrab, Wali Ab'ad, dan yg terakhir Wali Hakim.. dan syaratnya klo bisa wali tsb sesuai dgn urutan2 itu, selain syarat2 wali yg lain seperti yg sy jelaskan diatas bro.. yaitu dia harus seorang laki2 dan harus Muslim..

bruce wrote:

3. Setahu saya yang menikahkan, dalam hal ini penghulu, bisa digantikan oleh orang lain, misalnya orang tuanya sendiri, kalau kebetulan orang tuanya adalah kiai. Kemudian, apakah memungkinkan seorang yang menikahkan ini sekaligus adalah pengantin prianya?

Yupp anda jg benar bro.. penghulu ini bisa digantikan ol orang lain seperti Wali Nikah itu sendiri, kiayi, ustadz, bahkan calon pengantin pria itu sendiri, seperti yg dilakukan ol KH Zainuddin MZ sewaktu menikahi Aida dulu.. hihihi
seperti yg sy sudah sy jelaskan bahwa syarat adanya penghulu dlm pernikahan Islam masih berada dlm "Grey Area" bro.. masih tidak jelas alias masih 'buram'.. sepertinya umat Islam senang dgn keadaan ini bro, jd gampang belokinnya.. huahahahaha

seharusnya sih berdasarkan aturan hukum di Indonesia, seorang penghulu itu diangkat ol institusi agama yg berwenang, dlm hal ini DepAg, dan mereka ini bertugas selain utk mensyahkan akad nikah, mereka jg yg ntinya mencatat/mendokumentasikan proses akad nikah tsb utk dibuatkan dokumen2 yg berhubungan dgn pernikahan.. jd seharusnya penghulu ini tuh bukan sembarangan orang bro.. tp kan dlm aturan/persyaratan pernikahan dlm agama Islam tidak diwajibkan utk dicatat/didokumentasikan.. apa lg klo niatnya itu utk menikah secara diem2 atau nikah 'rahasia' dibawah tangan itu..
tidak seperti kita dlm ajaran Kristen/Katolik, pastor/pendeta kan hanya bertugas utk memimpin upacara pernikahan dan pemberkatan, dia tidak bertugas dlm urusan pencatatan/dokumentasi pernikahan itu bro.. sedangkan seorang penghulu itu merangkap tugas2 tsb..
dan syarat2 penghulu itu jg tidak ada reff/dasarnya dlm ajaran Islam (dlm Quran dan Hadist)..
apa sy yg tidak tau ya bro..? (mungkin ada rekan2 lain yg bisa membantu mencarikan dasar/referensinya..?)

bruce wrote:

4. Saksi apakah wajib ada? Apakah tertulis di dalam surat nikah yang kemudian dikeluarkan depag (kalau nikah resmi), bagaimana dengan nikah 'bawah tangan' ?

sama seperti halnya penghulu, dlm ajaran Islam masalah adanya saksi2 nikah ini pun msh berada dlm "Grey area" bro.. dasar2 ttg keharusan saksi dlm pernikahan Islam pun sebenarnya tidak kuat, krn tdk ada dlm Al-Quran/Hadist..
klo dlm buku surat nikah yg dikeluarkan depag itu sih harus ada minimal 2 orang saksi, masing2 1 orang saksi bagi pasangan mempelai..
klo nikah 'bawah tangan' sih jangan ditanyain syarat2 saksi atau syarat2 yg lain bro, nda perlu ada wali atau penghulu pun asal kedua mempelai 'suka sama suka' langsung 'tancaap' aj lah bro.. hehehehehe

bruce wrote:

5. Mahar apakah dibicarakan lebih dahulu sebelumnya antara pihak pria dan keluarga wanita, atau disebutkan saja pas di depan penghulu?

Nah masalah besarnya Mahar/Mas Kawin atau Mahar apa yg akan diberikan ol calon suami kpd keluarga wanita itu sebenarnya tidak ada syarat2 yg mengatur ttg hal itu.. yg jelas Mahar ini haruslah sesuai dgn 'kesepakatan'/'keikhlasan' kedua belah pihak bro, entah itu sudah disepakati lebih dulu sebelum akad pernikahan atau pd saat nti pd saat acara akad itu berlangsung..

bruce wrote:

Apakah yang disebutkan harus sesuai dengan yang real? Atau boleh memberikan lebih dari yang disebutkan didepan penghulu?

Nah inilah yg membuat 'unik'nya dr mahar dlm pernikahan Islam bro..
Mahar tsb boleh langsung diberikan seluruhnya pd saat akad itu juga, atau dibayar sebagian(dicicil) dulu dan dilunasi kemudian hari, atau semua mahar tsb boleh juga diberikan dikemudian hari, ibaratnya ngutang dulu, yg penting nyicipin 'malem pertama' aj dulu deh, nti klo puass baru lunasin.. hehehehe
lha wong ngutang aj boleh bro, apa lg klo mau ngasih lebih dr yg sudah disebutkan sebelumnya, ya syukur alhamdulillah bro, itu tandanya calon mempelai laki2 sangat puaaas terhadap 'pelayanan' yg diberikan ol isterinya.. huahahahahaha..
yg penting semua itu haruslah sesuai dgn 'kesepakatan' dan 'keikhlasan' kedua belah pihak.. mengenai makna dr Mahar/Mas kawin dan proses Ijab-qobul dlm pernikahan Islam sebenarnya agak panjang jg nih bro, makanya sebelumnya sy tanyakan kpd anda apakah mau dibuat trit tersendiri atau kita bahas disini..? atau dibahas nti setelah penjelasan sy ttg Nikah Mut'ah dan Nikah Mis'yar..?

bruce wrote:

Thanks bro, telah menambah wawasan.

sama2 bro bruce, semoga apa yg sudah sy jelaskan dpt menjawab pertanyaan bro diatas.. jika ada yg masih kurang jelas, silahkan bro bruce tanyakan kembali, tp bila ada kekurangan/kesalahannya mohon maaf dan koreksi dr anda..

Syalom,

Quote :

Yupp emang begitu bro.. apa yg sy jelaskan diatas itu sudah sesuai peringkatnya dr mulai Wali Mujbir, Wali Aqrab, Wali Ab'ad, dan yg terakhir Wali Hakim.. dan syaratnya klo bisa wali tsb sesuai dgn urutan2 itu, selain syarat2 wali yg lain seperti yg sy jelaskan diatas bro.. yaitu dia harus seorang laki2 dan harus Muslim..

Apakah memungkinkan seorang wali yang berada pada peringkat 'dibawah' wali utama, melakukan pengabaian dari wali seharusnya? Misalnya orang tua nya tidak setuju, maka dicari saja wali hakim atau siapapun dari sanak keluarga yang bersedia, bisakah? Dalam hal ini ortu si wanita sudah terang terangan menyatakan tidak setuju.

Quote :

tidak seperti kita dlm ajaran Kristen/Katolik, pastor/pendeta kan hanya bertugas utk memimpin upacara pernikahan dan pemberkatan, dia tidak bertugas dlm urusan pencatatan/dokumentasi pernikahan itu bro.. sedangkan seorang penghulu itu merangkap tugas2 tsb..

Setahu saya, dalam Katolik pihak gereja akan melakukan pencatatan di gereja tempat dilangsungkannya sakramen pernikahan itu, bro, bahkan pada surat baptis asli pun akan dicantumkan kapan dilaksanakan pernikahan dan di gereja Katolik mana. Dan tentu saja urusan surat nikah secara catatan sipil juga harus dilaukan.

Quote :

klo nikah 'bawah tangan' sih jangan ditanyain syarat2 saksi atau syarat2 yg lain bro, nda perlu ada wali atau penghulu pun asal kedua mempelai 'suka sama suka' langsung 'tancaap' aj lah bro.. hehehehehe

Jika tidak ada pencatatan sama sekali terlebih lagi tidak ada saksi, bagaimana pembuktian bahwa pasangan ini telah menikah secara Islam? Bagaimana masyarakat tahu kalau mereka bukan berzinah ?

Quote :

Nah masalah besarnya Mahar/Mas Kawin atau Mahar apa yg akan diberikan ol calon suami kpd keluarga wanita itu sebenarnya tidak ada syarat2 yg mengatur ttg hal itu.. yg jelas Mahar ini haruslah sesuai dgn 'kesepakatan'/'keikhlasan' kedua belah pihak bro, entah itu sudah disepakati lebih dulu sebelum akad pernikahan atau pd saat nti pd saat acara akad itu berlangsung..

Siapa penerima mahar itu, bro? Pihak pengantin wanita atau ortu dari pengantin wanita? Karena saya pernah dengar istilah uang susu (cmiiw), mungkin bukan persyaratan pernikahan Islam ya tetapi adat.

Quote :

Nah inilah yg membuat 'unik'nya dr mahar dlm pernikahan Islam bro..
Mahar tsb boleh langsung diberikan seluruhnya pd saat akad itu juga, atau dibayar sebagian(dicicil) dulu dan dilunasi kemudian hari, atau semua mahar tsb boleh juga diberikan dikemudian hari, ibaratnya ngutang dulu,

Apa yang terjadi jika mahar yang diutang ternyata tidak kunjung dibayarkan, apakah pernikahan itu dianulir? Maka rugilah pihak pengantin wanita, bukankah begitu?

Quote :

makanya sebelumnya sy tanyakan kpd anda apakah mau dibuat trit tersendiri atau kita bahas disini..? atau dibahas nti setelah penjelasan sy ttg Nikah Mut'ah dan Nikah Mis'yar..?

Sepertinya masih bisa masuk di thread ini, bro. Silahkan saja melengkapi.


Thanks atas tambahan pengetahuan yang disampaikan, bro.

Syalom

Damai sejahtera menyertai LTBers sekalian.

Tentang ini,

nothingman wrote:

bruce wrote:

1. Apakah kedua mempelai wajib ada dihadapan penghulu? Karena saya pernah baca (cmiiw) bahwa Gus Dur ketika menkah dengan ibu Sinta Nuriah menggunakan telepon (cmiiw) karena saat itu Gus Dur sedang kuliah di Irak.

utk adanya kehadiran kedua mempelai dihadapan penghulu ketika proses akad nikah itu sebenarnya diwajibkan bro.. sy kurang tau klo ada pengecualian ttg hal ini seperti yg dulu dilakukan Gus Dur itu, tp yg jelas dlm melakukan proses Ijab-Qobul itu harus dilakukan sendiri ol calon mempelai laki2 kpd Wali Nikah mempelai wanita kecuali sang calon suami tsb memiliki kekurangan seperti bisu, tuna rungu, dan kekurangan2 lain sehingga dia tidak dpt melafalkan kata2 Ijab-qobul itu maka dia dpt diwakilkan, dan selain hal tsb maka tidak boleh diwakilkan ol orang lain.. ya mungkin Gus Dur pd waktu itu bisa dianggap hadir (walau bukan secara fisik), krn dia sendiri lah yg melakukan Ijab-Qobul..
selain itu jg dlm persyaratan, kedua mempelai harus/diharapkan sudah saling mengenal, dlm artian calon suami tau klo calon istrinya itu benar2 sah utk diperistri, seperti: dia bukan saudara kandung/sedarah, tidak terikat pernikahan dgn pria lain, dsb, begitu pula bagi calon isteri..

Saya juga sepertinya pernah mendengar (atau membaca mediakah?) bahwa pernikahan versi Islam dimungkinkan ketidakhadiran mempelai di hadapan penghulu. Pakai model telekonperensi, gitu.

bruce wrote:

Quote :

tidak seperti kita dlm ajaran Kristen/Katolik, pastor/pendeta kan hanya bertugas utk memimpin upacara pernikahan dan pemberkatan, dia tidak bertugas dlm urusan pencatatan/dokumentasi pernikahan itu bro.. sedangkan seorang penghulu itu merangkap tugas2 tsb..

Setahu saya, dalam Katolik pihak gereja akan melakukan pencatatan di gereja tempat dilangsungkannya sakramen pernikahan itu, bro, bahkan pada surat baptis asli pun akan dicantumkan kapan dilaksanakan pernikahan dan di gereja Katolik mana. Dan tentu saja urusan surat nikah secara catatan sipil juga harus dilakukan.

Pengalaman saya waktu menikah pertama kali, memang pihak Gereja tempat melangsungkan serah-terima sakramen pernikahan mencatat pernikahan itu menurut versi Gereja. Kemudian, saya mencatatkan sendiri pernikahan itu ke Kantor Pencatatan Sipil. Di beberapa pernikahan Kristen/Katolik akhir-akhir ini saya perhatikan, petugas Kantor Pencatatan Sipil sudah berhadir di tempat serah-terima Sakramen Perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Ada juga yang petugas datang ke tempat resepsi, dan melakukan pencatatan di sana.

Kalau dicermati pencatatan perkawinan menurut Islam dan Non Islam ada perlakukan berbeda dari negara, ya? Versi Islam tidak dicatatkan oleh Petugas dari Kantor Pencatatan Sipil, karena dipandang, buku nikah yang diterbitkan Kementerian Agama setelah pembacaan Ijab Qobul, merupakan sekaligus berfungsi sebagai pencatatan perkawinan. Sementara pernikahan versi Non Islam, masih harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. (Mohon koreksi kalau ada yang mengetahui, karna dalam hal ini, saya hanya melihat tanpa meneliti).

Namun, ada sedikit kebingungan di benak saya ketika mendengar berita bahwa Aceng Fikrie dinyatakan melanggar peraturan perkawinan karena tidak mencatatkan perkawinannya dengan Fani Oktora yang hanya 4 hari itu. Apakah saya salah menangkap, atau bagaimana?

Atau, nikah siri itu tidak menghasilkan buku nikah?

Quote :

Di beberapa pernikahan Kristen/Katolik akhir-akhir ini saya perhatikan, petugas Kantor Pencatatan Sipil sudah berhadir di tempat serah-terima Sakramen Perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Ada juga yang petugas datang ke tempat resepsi, dan melakukan pencatatan di sana.

Betul, om. Dulu pencatatan pernikahan di catatan sipil bisa dilakukan terlebih dahulu atau belakangan. Sekarang harus dilakukan upacara keagamaan terlebih dahulu. Tentu saja untuk non-Islam. Sedangkan tempatnya, yang paling sering dilakukan adalah di gereja, sesaat setelah upacara. Mungkin ini semacam pelayanan jemput bola, mempermudah mempelai, mungkin juga imbalannya ehem sedikit lebih besar. He he he

Quote :

Namun, ada sedikit kebingungan di benak saya ketika mendengar berita bahwa Aceng Fikrie dinyatakan melanggar peraturan perkawinan karena tidak mencatatkan perkawinannya dengan Fani Oktora yang hanya 4 hari itu. Apakah saya salah menangkap, atau bagaimana?

Atau, nikah siri itu tidak menghasilkan buku nikah?

Sepertinya memang kalau nikah siri tidak mendapatkan buku nikah, om. Sedangkan buku nikah dari depag itu berfungsi sebagai bukti pencatatan oleh negara melalui depag. Nah, anak anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, oleh negara dianggap sebagai anak diluar nikah. Ini yang menjadikan keberatan oleh para pelaku nikah siri. Yang saya heran adalah, kalau keberatan anaknya tidak diakui hasil perikahan resmi oleh negara, koq waktu nikahnya mau secara diam diam?

bruce wrote:

Sepertinya memang kalau nikah siri tidak mendapatkan buku nikah, om. Sedangkan buku nikah dari depag itu berfungsi sebagai bukti pencatatan oleh negara melalui depag. Nah, anak anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, oleh negara dianggap sebagai anak diluar nikah. Ini yang menjadikan keberatan oleh para pelaku nikah siri. Yang saya heran adalah, kalau keberatan anaknya tidak diakui hasil perikahan resmi oleh negara, koq waktu nikahnya mau secara diam diam?

Selama ini, yang berkeberatan sepertinya selalu di pihak wanita dan anak, sedangkan pihak laki-laki sepertinya tidak ada yang protes - atau saya belum pernah mendengar ya... ?


Salam Damai

Quote :

Selama ini, yang berkeberatan sepertinya selalu di pihak wanita dan anak, sedangkan pihak laki-laki sepertinya tidak ada yang protes - atau saya belum pernah mendengar ya... ?


Salam Damai

Betul sekali, karena biasanya para wanita itulah yang korban mengandung dan melahirkan anak, setelah itu mengurus dan membiayai sang anak, sementara sang bapak sudah bisa tebar pesona untuk mencari daun muda lagi.

Pertanyaannya kembali : Masihkah aturan nikah dalam Islam dipertahankan, atau sudah perlu direvisi ?

bruce wrote:

Sepertinya memang kalau nikah siri tidak mendapatkan buku nikah, om. Sedangkan buku nikah dari depag itu berfungsi sebagai bukti pencatatan oleh negara melalui depag. Nah, anak anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, oleh negara dianggap sebagai anak diluar nikah. Ini yang menjadikan keberatan oleh para pelaku nikah siri. Yang saya heran adalah, kalau keberatan anaknya tidak diakui hasil perikahan resmi oleh negara, koq waktu nikahnya mau secara diam diam?

Audzubillamindzalikh. Sudah. Tidak perlu berdiskusi mengenai ini lagi. Sudah jelas. Peratura nikah versi Islam harus direvisi. Mosok ada pernikahan yang sah menghasilkan anak haram? Revisi! Saya mengharuskan itu direvisi. Sesuaikan dengan kesamaan derajat antar gender.

Eh, saya teriak-teriak untuk merevisi aturan itu pada siapa, ya? Kalau hanya di forum ini, apa dampaknya, ya? Bikin mumet saja aturan pernikahan versi Islam ini. Hayuh, revisi!

BTW, sebenarnya aturan dalam nikah siri mungkin mirip mirip dengan kalau umat konghucu dulu menikah didepan leluhur dan tidak mencatatkan ke catatan sipil, atau bisa juga pasangan Kristen yang menikah di gereja dan tidak mencatatkan ke catatan sipil. Akibat hukumnya sepertinya sama, sah secara agama, tetapi tidak diakui secara negara, betulkah?

Sebetulnya logis ya, karena tidak dicatatkan ke negara, maka sebagai akibatnya negara tidak bertanggung jawab terhadap pernikahan yang terjadi, termasuk kepada anak anak yang dihasilkan dari pernikahan itu.

Cuma mungkin bedanya, kalau penganut non-Islam, secara sadar umumnya mendaftarkan pernikahan yang dilakukan ke catatan sipil, sementara kalau pernikahan siri (bawah tangan) karena 'TUJUAN' nya memang untuk disembunyikan, ya tidak didaftarkan.

Jadi, kembali lagi pada niatan awal. Kalau niatan awalnya adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mengapa harus nikah 'siri' ? Mengapa bukan nikah biasa dan dipestakan?

Jadi, sepertinya, jangan jangan, yang perlu direvisi adalah NIAT NGGA BENER dari para pelakunya itu.

Ada yang tidak setuju ?

bruce wrote:

Cuma mungkin bedanya, kalau penganut non-Islam, secara sadar umumnya mendaftarkan pernikahan yang dilakukan ke catatan sipil, sementara kalau pernikahan siri (bawah tangan) karena 'TUJUAN' nya memang untuk disembunyikan, ya tidak didaftarkan.

Artinya, pernikahan yang biasa (bukan siri) menurut versi Islam, harus dicatatkan juga ke Kantor Pencatatan Sipil, tidak cukup hanya buku nikah itu? Naa... ini masukan baru bagi saya. Selama ini, pandangan saya, pernikahan versi Islam, tidak perlu dicatatkan tersendiri ke Kantor Pencatatan SIpil, sebab, buku nikah itu berfungsi juga sebagai bukti pencatatan. Sedangkan bagi Non Islam, karena buku nikah (surat keterangan kawin) produk kelompoknya, tidak dicatat dengan sendirinya di Kantor Pencatatan Sipil, harus dicatatkan oleh ybs.Itu yang saya maksudkan ada perbedaan atau diskriminasi dari sikap negara terhadap pernikahan versi Islam dengan Non Islam.

Lhah, jadi nikah siri itu adalah nikah 'ngumpet' dari mata sebagian manusia? Karena 'ngumpet' dari mata sebagian manusia, maka mata negara juga tidak melihatnya sebagai pernikahan? Tidak diakui sebagai pernikahan, maka bila dari pernikahan itu lahir anak-anak, bukan merupakan warga negara? Dan terkesan bahwa aturan negara lebih powerfull daripada aturan agama. Sebab, pernikahan yang dipandang sah oleh agama, tetapi dipandang tidak sah oleh aturan negara. Heran, deh.

Quote :

Jadi, kembali lagi pada niatan awal. Kalau niatan awalnya adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mengapa harus nikah 'siri' ? Mengapa bukan nikah biasa dan dipestakan?
Jadi, sepertinya, jangan jangan, yang perlu direvisi adalah NIAT NGGA BENER dari para pelakunya itu.

Lha kalau NIAT BENER itu sudah direvisi, maka tidak perlu lagi peraturan perkawinan itu. Sebab, semua warga sudah mempunyai NIAT BENER, maka aturan menjadi tidak berfungsi, sebab aturan diadakan adalah untuk MEMBENERKAN niat warga.

Quote :

Ada yang tidak setuju ?

Kayaknya, semua partisipan LTB ini setuju saja pada pikiran baik dan membangun.

Quote :

Artinya, pernikahan yang biasa (bukan siri) menurut versi Islam, harus dicatatkan juga ke Kantor Pencatatan Sipil, tidak cukup hanya buku nikah itu? Naa... ini masukan baru bagi saya. Selama ini, pandangan saya, pernikahan versi Islam, tidak perlu dicatatkan tersendiri ke Kantor Pencatatan SIpil, sebab, buku nikah itu berfungsi juga sebagai bukti pencatatan. Sedangkan bagi Non Islam, karena buku nikah (surat keterangan kawin) produk kelompoknya, tidak dicatat dengan sendirinya di Kantor Pencatatan Sipil, harus dicatatkan oleh ybs.Itu yang saya maksudkan ada perbedaan atau diskriminasi dari sikap negara terhadap pernikahan versi Islam dengan Non Islam.

Sepertinya berbeda om, buku nikh sepertinya dikeluarkan oleh depag, bukan dari kantor catatan sipil yang berada di bawah departemen dalam negeri. Atau saya keliru?

Quote :

Lhah, jadi nikah siri itu adalah nikah 'ngumpet' dari mata sebagian manusia? Karena 'ngumpet' dari mata sebagian manusia, maka mata negara juga tidak melihatnya sebagai pernikahan? Tidak diakui sebagai pernikahan, maka bila dari pernikahan itu lahir anak-anak, bukan merupakan warga negara? Dan terkesan bahwa aturan negara lebih powerfull daripada aturan agama. Sebab, pernikahan yang dipandang sah oleh agama, tetapi dipandang tidak sah oleh aturan negara. Heran, deh.

Bukan lebih powerful, tetapi kalau negara tidak diberitahu, kemudian menjadi tidak tahu, masa disuruh ikut ngurusi? Kira kira seperti itu logikanya kan.

Quote :

Lha kalau NIAT BENER itu sudah direvisi, maka tidak perlu lagi peraturan perkawinan itu. Sebab, semua warga sudah mempunyai NIAT BENER, maka aturan menjadi tidak berfungsi, sebab aturan diadakan adalah untuk MEMBENERKAN niat warga.

Walaupun niatnya bener, kalau pelaksanaannya tidak dengan jalur yang bener, ya tetap berujung kacau, om.
Seperti kita alami, punya anak yang sah adalah benar dan sukacita, kan? Kalau tidak dilaporkan ke catatan sipil, urusannya anak itu tidak akan punya surat lahir atau surat kenal lahir. Nah, ini yang bikin repot urusan kan? Jadi aturan bahwa kita harus melaporkan anak yang lahir adalah suatu keniscayaan. Tetapi negara yang memungut biaya ratusan ribu untuk selembar surat lahir itu yang disebut penyalah gunaan wewenang yang tidak betul.

Begitu kan? He he he.

bruce wrote:

Apakah memungkinkan seorang wali yang berada pada peringkat 'dibawah' wali utama, melakukan pengabaian dari wali seharusnya? Misalnya orang tua nya tidak setuju, maka dicari saja wali hakim atau siapapun dari sanak keluarga yang bersedia, bisakah? Dalam hal ini ortu si wanita sudah terang terangan menyatakan tidak setuju.

Yupp, hal tsb diatas memang mungkin/bisa dilakukan bro.. entah krn alasan orang tua yg seharusnya mjd wali nikah itu tidak setuju, atau bisa jg krn alasan lain dimana orang tua mempelai wanita tidak memenuhi syarat utk dijdkan wali nikah, misalnya dia Non-Muslim atau bukan seorang Pria(ayah, kakek atau pamannya sudah meninggal)..
dan yg paling berhak utk menentukan siapa yg akan dijadikan Wali Nikah itu adlh calon mempelai wanita itu sendiri bro..

bruce wrote:

Setahu saya, dalam Katolik pihak gereja akan melakukan pencatatan di gereja tempat dilangsungkannya sakramen pernikahan itu, bro, bahkan pada surat baptis asli pun akan dicantumkan kapan dilaksanakan pernikahan dan di gereja Katolik mana. Dan tentu saja urusan surat nikah secara catatan sipil juga harus dilaukan.

utk pencatatan yg dilakukan sendiri ol pihak Gereja sih tidak ada masalah bro, hal tsb justru menjadi kelebihan sistem adm Gereja yg mencatatkan semua proses adm bagi umatnya/apa yg telah dilakukan di Gereja tsb..
hal ini berbeda dgn institusi agama Islam, tidak ada satupun Masjid yg mencatatkan proses2 semacam itu sebagai dokumentasi kegiatan umatnya.. dan dlm pernikahan Islam/Syar'ii tidak ada kewajiban utk mencatatkan/mendokumentasikan proses pernikahan tsb, entah utk kepentingan mempelai sendiri atau kepentingan lain.. yg mewajibkan pencatatan tsb kan hanya peraturan yg dibuat ol pemerintah Negara kita bro..

bruce wrote:

Jika tidak ada pencatatan sama sekali terlebih lagi tidak ada saksi, bagaimana pembuktian bahwa pasangan ini telah menikah secara Islam? Bagaimana masyarakat tahu kalau mereka bukan berzinah ?

Nah hal2 tsb diatas itu kan sebenarnya pelanggaran terhadap syarat2 pernikahan Islam/Syar'ii itu sendiri bro.. sebenarnya klo mereka mengikuti aturan pernikahan Syar'ii/Syariah seharusnya kan lengkap, ada Walinya, ada Penghulu, ada Saksi2, dan ada Maharnya, walaupun proses pernikahan tsb tidak didokumentasikan.. jd klo mereka menikah tanpa dilengkapi syarat2 tsb maka seharusnya pernikahan mereka itu tidak 'SAH', atau Batal atau bisa dibilang mereka itu tidak menikah alias cm 'kumpul kebo' doank..

bruce wrote:

Siapa penerima mahar itu, bro? Pihak pengantin wanita atau ortu dari pengantin wanita? Karena saya pernah dengar istilah uang susu (cmiiw), mungkin bukan persyaratan pernikahan Islam ya tetapi adat.

sebenarnya yg berhak atas mahar itu pihak dr wali nikah tetapi wali tsb harus ada hub. dgn masalah ahli-waris, dlm hal ini tentu aj pihak keluarga dekat(Wali Mujbir) mempelai wanita.. jd wali tsb lah yg dianggap berjasa dlm membesarkan/merawat mempelai wanita selama hidupnya sebelum menikah.. jd istilah 'uang susu' seperti yg bro bruce katakan itu emg benar adanya, itu bukan krn adat.. justru krn adat yg ada pd kita masy di Indonesia ini kebanyakan dr Wali Nikah itu yg adl ayah/keluarganya sendiri maka memberikan Mahar/Mas kawin tsb kpd putrinya yg dinikahi itu bro..
jd istilah 'uang susu' itu bukanlah adat, justru memang seperti itu lah aturan Islam bro, yg adat itu malah kebiasan yg ada pd masy kita di Indonesia yg sy sebut diatas.. (mungkin nti setelah sy menjelaskan mslh Mahar dan makna proses Ijab-Qobul akan jd lebih jelas bagi anda)

bruce wrote:

Apa yang terjadi jika mahar yang diutang ternyata tidak kunjung dibayarkan, apakah pernikahan itu dianulir? Maka rugilah pihak pengantin wanita, bukankah begitu?

jika hal2 tsb terjadi, maka pihak istri bisa menggugat suaminya, tp itu bukan gugatan cerai ya bro, krn dlm pernikahan Islam itu yg berhak utk menggugat cerai adlh pihak suami kpd Istrinya, bukan sebaliknya..
Nah, gugatan dr isteri ini ada 2 macam/sifatnya(tp sy lupa istilah bhs arabnya bro, maaf ya), yaitu :
1. gugatan sang istri agar suaminya mau menggugat/menceraikan dirinya.. jd yg mengajukan gugatan cerai itu nantinya dr pihak suami, bukan dr pihak istri ya bro.. dan bila sang suami tidak mau/bersedia melakukan tindakan tsb, maka sang istri bisa melakukan gugatan lainnya yaitu;
2. menggugat bahwa pernikahan mereka ini statusnya 'TIDAK SAH' krn ada sesuatu hal yg dilakukan ol pihak suami yg dianggap melanggar entah itu berhubungan dgn kesepakatan sebelumnya atau bisa jg yg berhubungan dgn kewajiban yg harus dipenuhi ol pihak suami, atau yg berhubungan dgn tindakan2 sang suami selama menjalani proses pernikahan mereka..
jd klo misalnya suaminya ketahuan selingkuh, atau suami tidak memberikan nafkah lahir-batin, atau sang suami menyiksa dan menyakiti sang istri, dsb.. hal2 tsb bisa dianggap sbg bukti pelanggaran atas status pernikahan mereka walaupun hal2 tsb tidak tertulis dlm kesepakatan/disebutkan dlm proses akad nikah..

Dan bila yg terjadi nantinya itu adlh gugatan yg ke-2 tsb, maka pernikahan mereka bisa dianggap TIDAK SAH alias BATAL.. tp bila hal itu terjadi pd jaman Nabi dulu, atau terjadi di negara2 Muslim yg menerapkan hukum SI secara ketat seperti di Arab Saudi sana, maka akibatnya bisa sangat2 fatal bro.. krn mereka berdua bisa dituduh telah 'Berzinah' selama ini, dan hukuman utk orang yg berzinah bukan main2 kejamnya, mereka bisa dirajam atau dihukum mati.. jd biasanya jika ada gugatan dr sang Istri maka para suami akan 'rela dan ikhlas' utk menceraikan istrinya yg menggugat itu bro..

bruce wrote:

Quote :

makanya sebelumnya sy tanyakan kpd anda apakah mau dibuat trit tersendiri atau kita bahas disini..? atau dibahas nti setelah penjelasan sy ttg Nikah Mut'ah dan Nikah Mis'yar..?

Sepertinya masih bisa masuk di thread ini, bro. Silahkan saja melengkapi.
Thanks atas tambahan pengetahuan yang disampaikan, bro.

Syalom

ok lah klo gtu, mungkin nti setelah semua pembahasan ttg macam2 pernikahan dlm Islam selesai kita diskusikan/dipaparkan, kita akan membahas jg masalah2 yg lain seperti mslh Mahar, makna dr Ijab-Qobul, atau jg masalah perceraian, krn utk masalah aturan perceraian, syarat2nya, atau tata-caranya dlm ajaran Islam sebenarnya butuh penjelasan yg lumanyan panjang bro, mudah2an nti sy/rekan2 Muslim yg lain seperti bro Lancah, jg bisa ikut memaparkannya di forum LTB ini..

yaah krn sy memiliki keterbatasan waktu bro, jd mungkin sy akan memaparkan hal2 tsb sedikit2 dan pelan2.. sebetulnya ada banyaak sekali bahan/materi lain yg ingin sy bahas diforum LTB ini seperti kisah2 Isra-Miraj, sejarah Mesjid/masjidil Aqsa, belum lg masalah ayat2 yg saling bertentangan antara Quran dan Alkitab.. tp ya itu bro, mohon maaf jika sy memiliki keterbatasan waktu atau jg keterbatasan pengetahuan(referensi) sehingga sy belum sempat menyampaikan semua itu.. seperti yg tjd hari ini dan mungkin sampai beberapa minggu kedepan, kemungkinan sy akan disibukkan dgn pekerjaan, jd sy mohon pengertian dr bro Bruce dan rekan2 yg lainnya..

baik, demikianlah penjelasan dr sy atas pertanyaan yg bro Bruce sampaikan diatas, semoga dpt menjawab, bila ada yg kurang, dipersilahkan bro utk konfirmasi kembali dan bila ada yg salah mohon maaf dan koreksi dr anda..

Syalom,

Oke, bro, thanks atas penjelasan anda.
Saya akan coba hubungi kang Lancah untuk ikut memberi penjelasan di LTB.

Syalom

Husada wrote:

bruce wrote:

Sepertinya memang kalau nikah siri tidak mendapatkan buku nikah, om. Sedangkan buku nikah dari depag itu berfungsi sebagai bukti pencatatan oleh negara melalui depag. Nah, anak anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, oleh negara dianggap sebagai anak diluar nikah. Ini yang menjadikan keberatan oleh para pelaku nikah siri. Yang saya heran adalah, kalau keberatan anaknya tidak diakui hasil perikahan resmi oleh negara, koq waktu nikahnya mau secara diam diam?

Audzubillamindzalikh. Sudah. Tidak perlu berdiskusi mengenai ini lagi. Sudah jelas. Peratura nikah versi Islam harus direvisi. Mosok ada pernikahan yang sah menghasilkan anak haram? Revisi! Saya mengharuskan itu direvisi. Sesuaikan dengan kesamaan derajat antar gender.

Eh, saya teriak-teriak untuk merevisi aturan itu pada siapa, ya? Kalau hanya di forum ini, apa dampaknya, ya? Bikin mumet saja aturan pernikahan versi Islam ini. Hayuh, revisi!

yg terjadi itu adlh pelanggaran2 dlm syarat2 pernikahan Islam/nikah Syar'ii bro..
jd mereka ini melanggar terhadap syarat2 yg diharuskan/diwajibkan ada dlm pernikahan tsb.. memang benar dlm aturan/syarat2 nikah Syar'ii tsb tidak ada kewajiban utk dilakukan proses pencatatan/dokumentasi entah itu utk keperluan pribadi atau keperluan pencatatan sipil ol negara..
bukankah dlm aturan pernikahan secara Kristen/Katolik jg tidak ada kewajiban utk mencatatkannya ke catatan sipil itu bro..?? walaupun pihak Gereja melakukan pencatatan sendiri utk digunakan sebagai dokumen administrasinya..
kalaupun mereka yg menikah scr Kristen/Katolik ini akhirnya mencatatkannya ke dlm catatan sipil, itu karna inisiatif mereka sendiri agar status pernikahan mereka itu mjd kuat dimata Hukum Negara ini kan bro, bukan merupakan keharusan/kewajiban dr pihak Gereja/dr ajaran Kristen/Katolik..??

dan aturan yg diterapkan ol pemerintah kita itu jg sudah tepat, dimana mengharuskan semua penduduknya utk melakukan pencatatan semua pernikahan, baik yg dilakukan secara adat maupun dilakukan secara agama.. jd apanya lg yg harus direvisi bro..?? menurut sy sih aturan/syarat2 dlm pernikahan Islam/nikah Syar'ii itu jg sudah benar kok bro, asal aturan2/syarat2 tsb tidak 'diselewengkan'/disalah gunakan aja..


Syalom,

bruce wrote:

Oke, bro, thanks atas penjelasan anda.
Saya akan coba hubungi kang Lancah untuk ikut memberi penjelasan di LTB.

Syalom

Iya bro, tolong hubungi bro Lancah donk supaya dia bisa ikut berdiskusi lg diforum ini.. jd kan ada yg 'membantu' sy dlm menjelaskan ttg ajaran2 Islam, dan sy jg bisa ikut 'belajar' lebih banyak lg ttg ajaran Islam kpd beliau.. maklum sy kan bukan Muslim bro, jangan2 apa yg sudah sy jelaskan itu semuanya ngawuur aj bro.. hehehehe

Sudah saya hubungi by email, bro, selanjutnya tergantung kang Lancah, kita tinggal menanti dan berharap saja.

Kang Lancah sudah menjawab email saya, beliau sepulang menunaikan Haji justru kebajiran order. Jadi masih sibuk sekali. Beliau juga berjanji, jika tidak terlalu sibuk akan mampir ke LTB. Tak lupa kang Lancah menyampaikan salam untuk seluruh member LTB.

Syalom

Mudahan aja, nanti Silancah tidak hanya sekedar bersalam. Tapi juga dengan pencerahan-pencerahan.

Husada wrote:

Mudahan aja, nanti Silancah tidak hanya sekedar bersalam. Tapi juga dengan pencerahan-pencerahan.

pencerahan2 ol bro Lancah yg bagaimana tuh menurut bro Husada..??

nothingman wrote:

pencerahan2 ol bro Lancah yg bagaimana tuh menurut bro Husada..??

Ya menambah pengetahuan dong. Dulu, ketika belum kenalan dengan Silancah, saya pikir bahwa penggunaan toa di masjid itu tidak ada aturannya. Ternyata, Silancah mengungkapkan pada suatu trit (entah di mana itu) bahwa sebenarnya Kementerian Agama ada mengatur tentang penggunaan toa di tempat ibadah, termasuk tempat ibadah Muslim. Tentang selalu ditabrak, itu urusan lain.

Husada wrote:

nothingman wrote:

pencerahan2 ol bro Lancah yg bagaimana tuh menurut bro Husada..??

Ya menambah pengetahuan dong. Dulu, ketika belum kenalan dengan Silancah, saya pikir bahwa penggunaan toa di masjid itu tidak ada aturannya. Ternyata, Silancah mengungkapkan pada suatu trit (entah di mana itu) bahwa sebenarnya Kementerian Agama ada mengatur tentang penggunaan toa di tempat ibadah, termasuk tempat ibadah Muslim. Tentang selalu ditabrak, itu urusan lain.

yah semoga aj bro Lancah jg bisa ikut menambahkan dr apa yg sudah sy jelaskan sebelumnya, mungkin beliau akan menambah referensi yg belum/tidak sy sampaikan diatas ya bro.. atau mungkin dia mau membantah/mengcounter semua referensi yg sy sampaikan itu..?
ya sy persilahkan aj klo dia mau membantahnya, yg jelas referensi yg telah sy sampaikan itu semua berasar dr sumber2 Islam sendiri yaitu dr AlQuran dan Hadist, bahkan ada beberapa yg dr Kitab Tafsir At-Thabari yg ntinya akan sy sampaikan jika memang diperlukan..
jd apa yg sy sampaikan itu semua ada kok sumber referensinya dlm ajaran Islam, yg mungkin hal2 tsb tidak diketahui sendiri ol sebagian umat Muslim apa lg yg awam.. karena tidak semua sumber2 tsb terdapat dlm bahasa Indonesia, kebanyakan masih berbahasa Arab, atau utk Hadist2 kebanyakan yg sy dapatkan berbahasa Inggris krn Hadist2 yg berbahasa Indonesia tidak ada yg lengkap, yg diterjemahkan hanya ayat2 tertentu aj atau ayat2 tsb sudah 'dipelintir' sehingga artinya tidak lg sesuai dgn yg aslinya..

Ok, mungkin sambil menunggu kehadiran bro Lancah di forum ini, munkin diskusi akan kita lanjutkan kepermasalahan berikutnya yg membahas mengenai pernikahan Mut'ah(Kontrak) dan nikah Mis'yar..

Oke, silahkan bro